Minggu, 16 Februari 2020 - 06:39:48 WIB
Diduga Lakukan Pungli, Kepala Desa Dan Panitia PTSL Dilaporkan Ke Kejari PandeglangKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 68 kali

Baca Juga:Anambas Berbenah Diri, Mengungkap Kualitas Daerah, Susun Status Lingkungan HidupHarian Jaya PosPembagian Beras Raskin di Tanjab Barat Selalu Timbulkan MasalahRumah 3 Lantai di Kelapagading Dibongkar

Pandeglang, Jaya Pos

Persoalan dugaan Pungli oleh panitia di Desa Pasirgadung, Kecamatan Patia pada program PTSL rupanya berbuntut panjang. Hal ini dibuktikan Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (KOMANDO) pada Selasa (11/2), mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang membawa berkas guna melaporkan dugaan pungli PTSL yang terjadi di Desa Pasirgadung.

Laporan pengaduan KOMANDO dilayangkan karena mereka menemukan adanya pungutan sebesar Rp.500 ribu yang dilakukan oleh panitia desa kepada warga pembuat sertifikat PTSL.

Padahal melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementrian ATR/BPN kemudian diperjelas oleh Bupati Pandeglang saat acara pengambilan sumpah tim ajudifikasi dan Satgas PTSL Kabupaten Pandeglang bulan lalu mengatakan tidak boleh melakukan Pungli terhadap masyarakat pada program PTSL. Ini dibiayai oleh pemerintah pusat, namun ada biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk kelengkapan administrasi.

Masyarakat hanya mengeluarkan biaya 150 ribu rupiah untuk biaya pendokumentasian, patok, materai, dan operasional. Jangan sampai terjadi pungutan lebih dari yang sudah ditetapkan oleh pusat karena akan menjadi masalah dikemudian hari.

Dani Kusuma selaku pelapor mengungkapkan “Sudah 2 kali kita melayangkan surat audiensi untuk meminta klarifikasi dari kepala desa dan panitia panitia PTSL desa Pasirgadung, akan tetapi pihak kepala desa dan panitia PTSL tidak menghadiri undangan tersebut padahal tujuannya untuk meminta klarifikasi saja, dengan tidak hadirnya mereka maka dugaan kami semakin kuat atas pungutan yang dilakukan panitia PTSL dan kami akan menindaklanjuti persoalan ini dan sudah melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Pandeglang, Selasa kemarin,” katanya pada Jaya Pos, Rabu (12/2).
Masih kata Dani,

“Saya bersama Fikri kemaren datang ke Kejari Pandeglang bahwa laporan pengaduan yang kami buat ini adalah sebagai wujud pengabdian kami terhadap warga Pasirgadung yang menjadi korban pungli oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, adapun jika ada perlawanan atau pun tindakan apapun dari para terlapor kami pun akan siap menghadapi, dan kami sudah menyerahkan persoalan ini kepada Kejaksaan agar melakukan pemanggilan, memproses dan melakukan tindakan hukum sebagai mana mestinya" tuturnya.

Di sambung Fikri, “kami berinisiatif melakukan pelaporan ini karena in memang sudah ada perbuatan melawan hukumnya yaitu dengan memungut biaya sebesar Rp.500 ribu itu, walau pun saya bukan orang hukum, saya rasa pendapat saya akan diamini juga oleh para pendekar – pendekar hukum, oleh orang-orang ahli hukum, karena kan sudah jelas tersebar di media mengenai himbuan dari Menteri juga Bupati bahwa PTSL ini tidak boleh di Pungli, memang betul dikatakkan mereka juga ada biaya akan tetapi tidak melebihi dari Rp.150 ribu, namun apa yang terjadi di Pasirgadung warga yang buat serifikat di pinta Rp.500 ribu sungguh luar biasa dan biadab, berapa tuh uang yang masuk kantong oknum tersebut,” imbuhnya. (NA2)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (72287)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (61055)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52810)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (20587)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16393)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15662)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15311)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (15005)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14831)Sanksi Tegas Menanti PNS yang Nambah Libur (11333)
Bedah JayaposKasus Suap, JPU Ketapang Tuntut Mantan Politikus PDI-P 1,5 Tahun PenjaraKetapang, Jaya Pos Perjalanan kasus suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Ketua DPRD Ketapang, ...


KPU Pandeglang DidemoDinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Ciptakarya dan Penataan Ruang Kota Surabaya DipolisikanTambang Mas Liar Menjamur Lagi Di BengkayangKejati Kalteng Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Penggantian Jembatan di KapuasSoal Hibah Gubernur 7 M Untung Bisa Dijerat TPPUKetua Kelompok Budi Karya Leniyanti Diduga Palsukan Data AnggotaBuntut Dugaan Penyelewengan Anggaran Pada Humas Mojokerto, Semakin Terkuak Dengan Adanya Jumpa Pers
Laporan KhususDesa Klambir Lima Kebon Adakan Pemilihan BPDHamparan Perak, Jaya Pos Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang mengadakan pemilihan ...


BumNag Sumpur Kudus Maju Dengan Segudang PrestasiDPRD Sampaikan Laporan Pansus Atas LKPJ Bupati Muba TA 2019Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor Dengan PancakarsaFachrori Launching Calendar of Event Upaya Promosikan Wisata JambiDPRD Muba Serahkan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati TA 2019Menpan RB Tjahjo Kumolo: MPP Pekanbaru Terbaik di IndonesiaSahirah Dzakyyah Memilih Ponpes Darul Ulum Untuk Pendidikannya