Minggu, 16 Februari 2020 - 07:14:38 WIB
Anggota DPRD Kota Manado Periode 2014-2019 Kembalikan Kerugian NegaraKategori: Sulawesi Utara - Dibaca: 79 kali

Baca Juga:Polres Siantar Diduga Tangkap Lepas 2 Pelaku CabulAnambas Berbenah Diri, Mengungkap Kualitas Daerah, Susun Status Lingkungan HidupHarian Jaya PosPembagian Beras Raskin di Tanjab Barat Selalu Timbulkan Masalah

Manado, Jaya Pos

Kepalaa Kejaksaan Negeri Kota Manado, Maryono SH, MH menghimbau agar para Anggota DPRD Kota Manado periode 2014-2019 segera mengembalikan kerugian negara hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara. “Saya menghimbau untuk anggota DPRD Kota Manado agar segera mengembalikan kerugian negara,” ucap Kajari Manado, Maryono SH, MH, kepada wartawan, di ruang kerjanya Senin(10/02/20).

Perlu diketahui, kerugian keuangan tersebut timbul karena para Anggota DPRD Kota Manado, menerima tunjangan, berdasarkan Peraturan Walikota Manado yang terbit tahun 2017, namun berdasarkan pemeriksaan BPK, Peraturan Walikota Manado tersebut diduga menyalahi aturan sehingga diberikan teguran, namun masuk tahun 2018, Peraturan Walikota Manado tersebut ternyata digunakan kembali untuk meloloskan pencairan tunjangan buat Anggota DPRD Kota Manado periode 2014-2019.

Lebih lanjut diterangkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manado, Maryono SH, MH bahwa tindakan para Anggota DPRD Kota Manado tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), oleh karena itu korps yang dipimpinnya menghimbau para anggota DPRD Kota Manado yang menikmati dana tunjangan tersebut segera dikembalikan kerugian negara tersebut paling lambat 10 Maret 2020.

Menurut Maryono SH,MH diperkirakan setiap Anggota DPRD Kota Manado menerima dana seratus hingga seratus lima puluh juta. Anggota DPRD Kota Manado periode 2014-2019 hingga berita ini terbit belum berhasil dikonfirmasi.(Span)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (72293)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (61055)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52810)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (20589)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16393)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15662)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15311)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (15005)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14831)Sanksi Tegas Menanti PNS yang Nambah Libur (11333)
Bedah JayaposKasus Suap, JPU Ketapang Tuntut Mantan Politikus PDI-P 1,5 Tahun PenjaraKetapang, Jaya Pos Perjalanan kasus suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Ketua DPRD Ketapang, ...


KPU Pandeglang DidemoDinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Ciptakarya dan Penataan Ruang Kota Surabaya DipolisikanTambang Mas Liar Menjamur Lagi Di BengkayangKejati Kalteng Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Penggantian Jembatan di KapuasSoal Hibah Gubernur 7 M Untung Bisa Dijerat TPPUKetua Kelompok Budi Karya Leniyanti Diduga Palsukan Data AnggotaBuntut Dugaan Penyelewengan Anggaran Pada Humas Mojokerto, Semakin Terkuak Dengan Adanya Jumpa Pers
Laporan KhususDesa Klambir Lima Kebon Adakan Pemilihan BPDHamparan Perak, Jaya Pos Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang mengadakan pemilihan ...


BumNag Sumpur Kudus Maju Dengan Segudang PrestasiDPRD Sampaikan Laporan Pansus Atas LKPJ Bupati Muba TA 2019Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor Dengan PancakarsaFachrori Launching Calendar of Event Upaya Promosikan Wisata JambiDPRD Muba Serahkan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati TA 2019Menpan RB Tjahjo Kumolo: MPP Pekanbaru Terbaik di IndonesiaSahirah Dzakyyah Memilih Ponpes Darul Ulum Untuk Pendidikannya