Rabu, 26 Februari 2020 - 07:27:57 WIB
PTSP Jaktim Enggan Cabut SK Izin Tower, Patuan Nainggolan: Pemberi Izin Saya LaporkanKategori: Jakarta - Dibaca: 47 kali

Baca Juga:Oknum di SDN 1 Suka Mulia Diduga Lakukan PungliSosialisasi Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Bulok DigelarBantuan Sapi Digelontorkan, Bau Tidak Sedap Limbah Kotoran Sapi Resahkan Warga Terkait DAC 2010 Sekdakab Tulungagung Didatangi Penyidik Polres

Jakarta, Jaya Pos

Berdirinya sebuah tower seluler di tanah yang sedang bersengketa berbuntut panjang. Atas hal tersebut, Patuan Nainggolan selaku kuasa hukum ahli waris pemilik tanah melaporkan pihak-pihak yang memberikan izin tersebut.

Adapun yang dilaporkan ke Polres Jakarta Timur, selain PTSP Walikota Jaktim, Patuan juga melaporkan pihak Kelurahan Pulogebang, PT Solusindo serta pihak tergugat yang saat ini juga mengaku memiliki sertifikat atas tanah tersebut.

Patuan mengaku bahwa sebelumnya sudah melakukan rapat di PTSP Walikota Jakarta Timur guna mencari jalan damai, dimana PTSP yang sudah mengeluarkan SK terhadap tower seluler di lahan bermasalah namun deadlock. “Kenapa kita laporkan, karena rapat deadlock, kita selaku pemilik tanah mau saja berdamai perbuatan yang sangat indah tapi ini kan dipacu dengan ketidakadilan atau rasa curiga yang dalam dari kami tentang Kepala PTSP Walikota Jaktim,” ungkap Patuan saat ditemui di kantornya yang terletak di Rawamangun, Jaktim, Selasa (18/02/20).

Patuan menyayangkan atas sikap PTSP yang bersikukuh untuk melanjutkan SK izin IMB tersebut. Mereka berdalih sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur meskipun pihaknya sudah memberitahukan bahwa tanah tersebut bermasalah. “Padahal plang sudah terpasang berdiri menandakan bahwa tanah tersebut bersengketa,” tegas Patuan.

Masih kata Patuan, jelas dalam point 9 SK PTSP terkait pendirian tower itu disebutkan bahwa ‘Apabila di kemudian hari terbukti salah satu persyaratan izin tidak benar atau palsu, maka izin ini batal dengan sendirinya’.

“Namun apa yang mereka (pihak PTSP) bilang, silahkan gugat di PTUN, ini sesuatu yang membingungkan bagi kami, karena yang digugat di PTUN itu biasanya oleh karena undang-undang, SK itu bukan undang-undang, arti­nya SK itu bisa dibatalkan oleh pembuat SK itu sendiri, toh sudah diatur di butir 9,” jelasnya.

“Kita curiga kenapa PTSP tidak netral, tidak mau menggunakan kewenanganya agar tidak berlanjut dan menjadi masalah besar,” tambahnya heran.
Sementara saat dikonfirmasi Kepala PTSP Walikota Jaktim Desti yang didampingi tim tekhnis, Budi menegaskan bahwa pada saat proses perizinan pendirian tower tidak ada informasi bahwa lahan tersebut sedang berperkara. “Kalau IMB dicabut ada prosedurnya, dipersilahkan yang merasa dirugikan dengan didirikanya IMB menggugat kita untuk di PTUN kan agar ada kepastian hukum,” ujar Desti saat ditemui di kantor walikota Jakarta Timur, Senin (18/2).

Namun saat ditanyakan apakah tidak memperhatikan plang sedang berperkara di lokasi, Desti mengatakan bahwa tim yang turun melakukan pengecekan lokasi tidak memperhatikan plang tersebut.

Dia menjelaskan bahwa tim teknis yang turun ke lokasi hanya melakukan pengecekan lahan untuk menara. “Tim teknis turun cek, dia mengecek hanya terkait dengan menara, karena kita dasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sewa-menyewa 10×10, jadi menara kan beda sama bangunan,” katanya.

Berbeda dengan bangunan yang Kerangka Rencana Kota (KRK) dasarnya luas diukur semua, menurutnya untuk menara atau tower hanya lahan menara saja. “Jadi PKS yang terlampir 10×10 doang yang disewakan, jadi kita hanya mengecek yang disitu aja, jadi kita tidak paham kalau lagi berperkara,” katanya.

“Luas tanah aja kita tidak tau, kita enggak melihat plang sama sekali, karenakan PKS tidak mengecek, kalau KRK mengecek keseluruhan, kalaupun tim teknis memperhatikan, tapi kan tidak tau tanah yang mana yang berperkara, engga ada informasi hingga proses,” tambahnya.

Desti mengaku pihaknya tidak menghambat untuk mendapatkan haknya dan meyakini bahwa atas perkara tersebut pihaknya telah besikap netral. “Ini kan ada dua pemilik yang mengaku sebagi pemilik, kita tidak berpihak, kemaren saja hanya menjembatani, PTSP, netral saja,” terangnya.

Desti juga mempersilahkan jika dilakukan musyawarah diluar forum agar mendapatkan solusinya siapa tahu ada kesepakatan damai.(Dd)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (73340)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (61078)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52832)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (20939)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16417)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15682)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15320)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (15017)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14850)Sanksi Tegas Menanti PNS yang Nambah Libur (11443)
Bedah JayaposKasus Suap, JPU Ketapang Tuntut Mantan Politikus PDI-P 1,5 Tahun PenjaraKetapang, Jaya Pos Perjalanan kasus suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Ketua DPRD Ketapang, ...


KPU Pandeglang DidemoDinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Ciptakarya dan Penataan Ruang Kota Surabaya DipolisikanTambang Mas Liar Menjamur Lagi Di BengkayangKejati Kalteng Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Penggantian Jembatan di KapuasSoal Hibah Gubernur 7 M Untung Bisa Dijerat TPPUKetua Kelompok Budi Karya Leniyanti Diduga Palsukan Data AnggotaBuntut Dugaan Penyelewengan Anggaran Pada Humas Mojokerto, Semakin Terkuak Dengan Adanya Jumpa Pers
Laporan KhususDesa Klambir Lima Kebon Adakan Pemilihan BPDHamparan Perak, Jaya Pos Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang mengadakan pemilihan ...


BumNag Sumpur Kudus Maju Dengan Segudang PrestasiDPRD Sampaikan Laporan Pansus Atas LKPJ Bupati Muba TA 2019Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor Dengan PancakarsaFachrori Launching Calendar of Event Upaya Promosikan Wisata JambiDPRD Muba Serahkan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati TA 2019Menpan RB Tjahjo Kumolo: MPP Pekanbaru Terbaik di IndonesiaSahirah Dzakyyah Memilih Ponpes Darul Ulum Untuk Pendidikannya