Jumat, 20 Maret 2020 - 08:25:00 WIB
Daud Pasaribu: Tindakan PN Rengat Dianggap Melanggar Kompetensi RelatifKategori: Riau - Dibaca: 59 kali

Baca Juga:Banyak Tambang Emas Ilegal, Polres dan Pemkab Trenggalek Tutup MataPemilik Sabu Divonis 2 Tahun PenjaraAKP H Dedi Budiana SH MH: Tingkatkan Pola Pikir Anggota Ciptakan Polisi Profesional dan ModernDiduga Banyak Proyek Fiktif dan Kongkalikong, Kadis PURT Pangkep Takut Buka Mulut

Pekanbaru, Jaya Pos

Lahan seluas 160 ha milik Sutikno dkk yang terletak di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan terancam akan dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri (PN) Rengat.

Sengketa lahan yang digugat oleh H Djafar Tambak dkk sebagai pemohon eksekusi terhadap Sutikno dkk adalah lahan yang berada di Desa Lubuk Batu Tinggal Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu yang luasnya 160 ha.

Kuasa Hukum Sutikno dkk, Daud Pasaribu SH mengatakan bahwa objek yang tertulis pada SHM Djafar Tambak berbeda dengan letak objek yang akan dieksekusi (bukan di wilayah hukum PN Rengat namun di wilayah hukum PN Pelalawan).

“Apakah patut diduga pelaksanaan eksekusi ini sebagai bentuk pemaksaan dan tindakan yang dianggap sewenang-wenang? Menurut Daud, apabila melihat objek tanah dan SHM Djafar Tambak sangat jauh berbeda secara administratif. Pada SHM objek tersebut berada di Pasir Penyu, Inhu sedangkan objek yang akan dieksekusi ada di Desa Bagan Limau Ukui Pelalawan. Dimana, SHM tersebut diterbitkan oleh BPN Inhu di Desa Lubuk Batu Tinggal Kec Pasir Penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya) Inhu,” jelasnya.

Menurut Daud, di dalam Amar Putusan Pengadilan, juga disebutkan bahwa objek bidang tanah berada di Kecamatan Pasir Penyu (sekarang Kec Lubuk Batu Jaya). Namun info yang diterima, pengeksekusian tersebut akan dilakukan di Desa Bagan Limau Kec Ukui Pelalawan.

“Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, PN Rengat akan tetap melakukan eksekusi, padahal lahan milik Sutikno dkk berada di Desa Bagan Limau Kec Ukui, Pelalawan. Tindakan PN Rengat ini telah melanggar Kompetensi Relatif (Wilayah Hukum) dan hal ini bisa menjadi preseden buruk apabila eksekusi tetap dilakukan meskipun berdasarkan putusan pengadilan,” urai Daud.

Sementara itu, Kepala Desa Bagan Limau Kabupaten Pelalawan, Parsana cukup geram atas putusan pra eksekusi tersebut. “Sebelumnya saya memang tidak mengetahui karena putusan tersebut adalah putusan di Kabupaten Indragiri Hulu dan bukan Kabupaten Pelalawan. Tapi objek permasalahan tanah yang dieksekusi tersebut di wilayah saya. Apa mungkin akan terjadi eksekusi? Sebab yang pasti akan ada dampaknya kepada masyarakat, terutama masalah administrasi ke depannya,” terang Parsana.

Di dalam peta, menurutnya, jarak batas objek permasalahan tanah ke perbatasan Inhu kurang lebih 4,8 km, bukan 2 atau 3 meter, jadi sangat jauh jaraknya. “Hak-hak itu merupakan putusan dari Pemerintah Kabupaten Inhu dan bukan dari Pemkab Pelalawan. Namun objek yang menjadi permasalahan berada di Desa Bagan Limau Kabupaten Pelalawan.

Sementara pihak pengadilan tidak menyebutkan objek permasalahan itu di Desa Bagan Limau, melainkan di Desa Lubuk Batu Tinggal Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu,” terangnya lagi.

Apabila eksekusi tetap dilakukan, lanjut Parsana maka sekitar 3 ribu hektar lebih lahan di wilayahnya akan hilang. Sebab apapun yang terjadi, kades ini menegaskan akan tetap mempertahankan wilayahnya.  

Pada intinya, kades bersama masyarakat sepakat akan menentang rencana eksekusi guna mempertahankan wilayah tersebut jangan sampai jatuh ke pihak lain.

Disebutkan pula, pada tahun 2015 lalu, wilayah ini sudah ditetapkan tapal batas antara Inhu dengan Pelalawan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Parsana menjelaskan, mengenai yang disebut “batas-batas alam” di wilayah Desa Bagan Limau tersebut, dimana batas alam misalnya ada Air Tempur yang memisahkan 2 wilayah KKPA dan sudah ada sejak jaman datuk-datuk. Dimana disitu disebutkan jalan pematang yang tidak ditembus air itu ada di sebelah kanan wilayah Kampar yang dulunya bernama Desa Lubuk Kembang Bungo yang mengalami pemekaran dan terbentuklah Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. “Ada 5 desa yang menandatangani ketika menentukan batas-batas ini,” ungkapnya.

Sementara mantan Kepala Desa Bagan Limau (pertama), M Nur yang merupakan kepala desa perintis atau disebut juga sebagai ninik mamak atau yang dituakan di desa ini, kepada Japos.co mengungkapkan bahwa H Djafar Tambak dkk sama sekali tidak memiliki lahan di Desa Bagan Limau.

“Sertifikat tanah di wilayah Inhu, sementara objek yang akan dieksekusi berada di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Apa masuk akal? Saya berpendapat ini sangat menyesatkan dan akan berdampak buruk bagi wilayah lainnya,” terang M Nur.

Sementara Lamudin Harahap yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Bagan Limau berpendapat jika eksekusi tetap dipaksakan maka pihaknya akan tetap melawan. “Sebab sama saja. mereka ingin mengambil yang bukan haknya, apalagi ingin menguasai wilayah kami. Kami akan pertahankan, apapun resikonya,” tegas Lamudin.

Eksekusi Lahan Diundur

Rencana pelaksanaan ek­sekusi lahan dalam perkara perdata No: 5/Pdt.Eks/ 2018/PN.RGT Jo. No: 02/Pdt.G/2012/PN.RGT Jo. DBP No: 01/PDT/2013/PTR Jo. No: 2741K/PDT/2013 Jo. PK No: 80PK/PDT/2017 antara H Djafar Tambak dkk (para Pemohon Eksekusi) vs Sutikno dkk (para Termohon Eksekusi) yang tadinya akan dilaksanakan pada Senin (09/3), namun diundur sampai dengan tanggal 12 atau 16 Maret 2020.

Adapun alasan Polda Riau melakukan pengunduran pelaksanaan eksekusi lahan ini dikarenakan adanya kunjungan Panglima TNI dan Kapolri dalam rangka launching Dashbord Lancang Kuning. (AH)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (72284)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (61055)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52810)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (20586)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16393)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15662)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15311)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (15005)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14831)Sanksi Tegas Menanti PNS yang Nambah Libur (11333)
Bedah JayaposKasus Suap, JPU Ketapang Tuntut Mantan Politikus PDI-P 1,5 Tahun PenjaraKetapang, Jaya Pos Perjalanan kasus suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Ketua DPRD Ketapang, ...


KPU Pandeglang DidemoDinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Ciptakarya dan Penataan Ruang Kota Surabaya DipolisikanTambang Mas Liar Menjamur Lagi Di BengkayangKejati Kalteng Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Penggantian Jembatan di KapuasSoal Hibah Gubernur 7 M Untung Bisa Dijerat TPPUKetua Kelompok Budi Karya Leniyanti Diduga Palsukan Data AnggotaBuntut Dugaan Penyelewengan Anggaran Pada Humas Mojokerto, Semakin Terkuak Dengan Adanya Jumpa Pers
Laporan KhususDesa Klambir Lima Kebon Adakan Pemilihan BPDHamparan Perak, Jaya Pos Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang mengadakan pemilihan ...


BumNag Sumpur Kudus Maju Dengan Segudang PrestasiDPRD Sampaikan Laporan Pansus Atas LKPJ Bupati Muba TA 2019Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor Dengan PancakarsaFachrori Launching Calendar of Event Upaya Promosikan Wisata JambiDPRD Muba Serahkan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati TA 2019Menpan RB Tjahjo Kumolo: MPP Pekanbaru Terbaik di IndonesiaSahirah Dzakyyah Memilih Ponpes Darul Ulum Untuk Pendidikannya