Rabu, 28 November 2012 - 07:17:18 WIB
100 Penduduk KKA Siap Mengikuti Sidang AkteKategori: Kepri - Dibaca: 238 kali

Baca Juga:Kajari Simalungun Tuntut Pelaku Judi Togel 8 dan 4 Bulan PenjaraJoget Gangnam Style jadi rekor di YouTubePersija Akan Miliki Stadion BaruPelayanan Akte Keliling Diserbu Warga

Anambas, Jaya Pos

Seluruh anak tanpa terkecuali harus mendapatkan akta kelahiran tanpa dipungut biaya karena akta kelahiran merupakan salah satu hak anak, bahkan merupakan hak yang pertama kali dimiliki oleh anak. Terhadap hak anak tersebut, negara harus memenuhinya dengan mencatatkan kelahirannya.

Dari perspektif hak asasi manusia, akta kelahiran merupakan hak dasar setiap anak yaitu hak atas pengakuan sah suatu negara terhadap keberadaannya. Akta kelahiran tidak hanya berdasarkan pertimbangan status kewarganegaraan, tetapi terkait erat dengan aspek proteksi berlangsungnya tumbuh kembang anak dalam setiap fase perkembangan termasuk perlindungan Anak dari ancaman perdagangan manusia dan berbagai bentuk eksploitasi.

Pernyataan itu ditegaskan Agus Basir selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) kepada Jaya Pos, di ruang kerjanya, beberapa hari lalu. Dalam perbincangan, Agus menjelaskan, prosedur pembuatan Akte Kelahiran telah diamanatkan dalamUndang-undang PerlindunganAnak, pada pasal 5 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, ditambah pasal 27 disebutkan bahwa Identitas harus di­berikan sejak kelahirannya, serta pa­sal 28 ayat 3, yakni Pembuatan akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1ti­dak dikenai biaya.

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pemenuhan akta kelahiran bagi anak merupakan kewajiban negara dan negara dalam hal ini bersifat aktif (stelselaktif-Red). Amanat undang-undang Perlindungan Anak tersebut memang masih belum sepenuhnya sejalan dengan pemahaman terhadap UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana posisi Negara cenderung pasif (stelsel pasif) yaitu masyarakat harus melaporkan kepada pejabat berwenang untuk mendapatkan akta kelahiran.

“Dan, itu tanggungjawab kami untuk membuatkan akte tersebut. Sekali lagi saya jelaskan, tidak ada pungutan biaya atas pembuatan akte kelahiran tersebut,” terang Agus.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, adapun akte kelahiran yang dikenakan biaya, itu bukanlah biaya kepengurusan akte, melainkan biaya persidangan akte. “Kami berusaha membantu masyarakat untuk mendapatkan akte.Dalam aturan sebelumnya, pemerintah pusat telah memberikan dispensasi sejak tahun 2007 hingga Desember 2011,” katanya.

Perpanjangan kepengurusan akte tersebut adalah yang terakhir dari keputusan Mendagri. “Nah, sejak Januari 2012, semua proses pelayanan akte kelahiran diatas satu tahun harus melalui pengadilan negeri. Itu juga telah diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang kependudukan dan pencatatan sipil.

Kami tidak pernah memungut biaya kepengurusan akte, melainkan biaya yang dibebani kepada masyarakat dalam mendapatkan akte kelahiran untuk usia diatas satu tahun adalah dua ratus lima puluh ribu rupiah untuk pendaftaran dan mendatangkan hakim dari Ranai ke Anambas,” ujarnya.

enurut Agus, untuk tahun 2012 ini saja, Disduk Capil KKA telah mendaftarkan lebih dari seratus penduduk yang membutuhkan akte kelahiran untuk siap bersidang. “Sudah lebih dari seratus orang yang mendaftar untuk mengikuti sidang akte. Kami hanya membebani biaya pendaftaran sidang dua ratus lima puluh ribu rupiah, itupun untuk mendatangkan hakim dari PN Ranai ke Anambas.

Jadi kalau ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat untuk sidang penduduk lebih dari itu, tidak benar. Meskipun dari urutan besarnya biaya yang dibebankan oleh pengadilan negeri sangat beragam, mulai dari seratus ribu hingga tiga juta rupiah, tapi kami memilih biaya diangka dua ratus lima puluh ribu rupiah saja,” katanya.

Terkait hal ini, lanjutnya tidak ada yang keberatan. Sebab, uang tersebut juga bukan untuk Disduk Capil, namun diserahkan langsung ke pihak Pengadilan Negeri Ranai.@devi-leep


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59646)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51494)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (49389)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14977)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14258)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14075)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13805)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13302)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11856)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9274)
Bedah JayaposPunya Beking di Kejagung, Pejabat Masih "Kutip" KontraktorSumber, Jaya Pos Seakan tak pernah jera, sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon diduga ...


Pengelolaan DAK 64 Miliar, Disdik Ketapang Diduga Berkubang di Pusaran KKNTender Dibatalkan, Ada Tekanan Dahsyat ?Proyek Talud Pengaman Pantai Pering Diduga Tidak Sesuai SpekAPBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesRealisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?Kasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka Baru
Laporan KhususAmryatul Anam dan Melan Puspitasari Terpillih Menjadi Pradana Ambalan Pandu-KunthiJawa Tengah, Jaya Pos Amryatul Anam dan Melan Puspitasari terpilih menjadi Pradana Ambalan Pandu-Kunthi pada ...


Sekang Dewek Nggo Dewek Volly Pantai, Staf Teritorial JuaraBupati Tasikmalaya: Teruslah Berkreasi, Berkarya Dalam Gerakan PramukaRaperda Perubahan APBD 2019 Disahkan20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahIlyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres