Rabu, 28 November 2012 - 07:29:58 WIB
PT. Arrtu Ketapang Diduga Keras Langgar AMDALKategori: Kalimantan Barat - Dibaca: 758 kali

Baca Juga:Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, Mengurangi Kemiskinan dan Masalah SosialDikaji Pengembangan Bambu di Musi Banyuasin100 Penduduk KKA Siap Mengikuti Sidang AkteKajari Simalungun Tuntut Pelaku Judi Togel 8 dan 4 Bulan Penjara

Ketapang, Jaya Pos

PT. Arrtu yang bergerak dibidang industri perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, diduga keras telah melanggar komitmen di dalam AMDAL. Pasalnya salah satu  sungai di areal PT. Arrtu yang ada di Desa Kemuning Biutak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, yaitu Sungai Tembilok yang terhubung dengan Sungai Pesaguan, telah terjadi penyempitan akibat adanya penibunan yang di lakukan oleh pihak PT. Arrtu.

“Bahkan kondisi sungai tersebut sudah hampir tertutup, ditambah lagi  adanya pembakaran lahan  tepatnya di Blok D4 dan D5 yang masing – masing blok terdiri dari tiga puluh hektar, hal tersebut sudah jelas melanggar AMDAL,” kata Ag, yang merupakan aktifis LSM Ketapang, kepada Jaya Pos.

Analisis mengenai dampak lingkungan yang sering disingkat AMDAL, merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Reaksi ini mencapai keadaan ekstreem sampai menimbulkan sikap yang menentang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi. Dengan ini timbullah citra bahwa gerakan lingkungan adalah anti pembangunan dan anti teknologi tinggi serta menempatkan aktivis lingkungan sebagai lawan pelaksana daan perencana pembangunan.

Karena itu banyak pula yang mencurigai AMDAL sebagai suatu alat untuk menentang dan menghambat pembangunan. Dengan diundangkannya undang-undang tentang lingkungan hidup di Amerika Serikat, yaitu National Environmental Policy Act (NEPA) pada tahun 1969. NEPA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Dalam NEPA pasal 102 (2) (C) menyatakan, “Semua usulan legilasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar yang akan diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai laporan Environmental Impact Assessment (Analsis Dampak Lingkungan) tentang usulan tersebut”.

AMDAL mulai berlaku di Indonesia tahun 1986 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1086. Karena pelaksanaan PP No. 29 Tahun 1986 mengalami beberapa hambatan yang bersifat birokratis maupun metodologis, maka sejak tanggal 23 Oktober 1993 pemerintah mencabut PP No. 29 Tahun 1986 dan menggantikannya dengan PP No. 51 Tahun 1993 tentang AMDAL dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan AMDAL. Dengan diterbitkannya Undang-undang No. 23 Tahun 1997, maka PP No. 51 Tahun 1993 perlu disesuaikan.

Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1999, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999. Melalui PP No. 27 Tahun 1999 ini diharapkan pengelolaan lingkungan hidup dapat lebih optimal, begitu pula halnya yang terjadi di Kabupaten Ketapang, masyarakat Kabupaten Ketapang berharap pihak terkait di Jajaran Pemkab Ketapang melakukan tindakan lebih lanjut atas indikasi pelanggaran AMDAL yang dilakukan oleh PT. Arrtu. hardi


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59541)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51404)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (42929)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14887)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14168)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13994)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13732)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13185)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10948)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9167)
Bedah JayaposPekerjaan Bersumber DD di Desa Boddi Kecamatan Mandalle Terkesan AmburadulPangkep, Jaya Pos Pekerjaan Jalan Singkai terkesan amburadul alias asal-asalan. Pekerjaan yang menggunakan ...


Pungli di Lapas Kapuas Resahkan NapiMerek U-Ditch Bercampur Pek Saluran Pumpungan 3 Menyimpang Dinas Lakukan PembiaranDiduga Persulit Warga Mengurus Dokumen, Andar: Copot Lurah dan Kasie Pemerintahan Kelurahan RawamangDiduga Zonasi Kearipan Lokal Garut Labrak Permendikbud No 14 Tahun 2018Proses NUPTK Diwarnai PungliEmbung Pembawa MautProyek Jalan Siduk Ketapang Rp 42 Miliar Diduga Menyimpang
Laporan KhususPemerintah Segera Cairkan DAK Nonfisik Jenis Baru Tahun 2019Karawang, Jaya Pos Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan menyalurkan Dana Alokasi Khusus ...


Bupati Ketapang Pimpin Upacara Pembukaan TMMD 105 Adat Suku BatakJelang Pemecahan Rekor Dunia Menyelam Massal di ManadoWabup Mojokerto Berangkatkan Jalan Santai Hari Keluarga Nasional XXVI Tahun 2019Sekda : SOPD Gumas Diharapkan Capai Target APBD 2019Ratusan Peserta ICGE dari Berbagai Negara Hadir di Kota Padang PanjangWakil Ketua I DPRD Imbau OPD Terkait Ikuti Pembahasan KUA dan PPAS TA 2020