Senin, 10 Desember 2012 - 07:37:37 WIB
Penanganan Kasus Dugaan Mark Up Proyek Jalan Jambi-Sukaramai Ketapang MembleKategori: Kalimantan Barat - Dibaca: 368 kali

Baca Juga:Bupati Kecewa Kepada Tiga CamatnyaPT. Tirta Agung Sukses Mandiri Diduga Mencuri Air PDAM Taman di RW 10 Sunter Agung MemprihatinkanMenara BTS Bunga Mayang Akhirnya Dibongkar

Ketapang, Jaya Pos

Setelah beberapa kurun waktu kasus dugaan mark-up pelaksanaan kegiatan proyek peningkatan Jalan Jambi – Sukaramai tahun anggaran 2010, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yang sedang diselidiki Polres Ketapang terkesan menghilang, kini penanganan kasusnya semakin tak jelas, diduga kuat kasus tersebut telah dipetieskan.

Proyek yang dianggarkan melalui APBD tersebut senilai Rp1,07 milyar dan di Sub kan kepada pihak kedua oleh kontraktor dengan nilai Rp275 juta.

Kapolres Ketapang melalui Kasatreskrim Polres Ketapang, AKP Andi Oddang, ketika dikonfirmasi Jaya Pos perihal kasus tersebut, diam seribu bahasa.

Kasus tersebut mulai terkuak berawal dari kisruh di pihak intern pelaksana kegiatan proyek, hingga muncul kasus dugaan pemerasan terhadap Kepala Dinas PU Kab Ketapang Ir Darmansyah MM oleh ZL dan MS hingga kasus tersebut ditangani oleh pihak Polres Ketapang pada tanggal 21 Januari 2011. Dari kasus tersebut mencuat beberapa permasalahan hingga beberapa unsur LSM di Kabupaten Ketapang bersama Jaya Pos melakukan investigasi.

Tim investigasi di lapangan menemukan berbagai kejanggalan diantaranya paket proyek jalan Jambi – Su­karamai tahun 2010 diduga tidak melalui proses tender, pelaksanaan proyek disubkan oleh pelaksana kepada pihak lain dengan nilai Rp275 juta, fisik proyek tidak sesuai dengan kontrak (bahkan pekerjaan fisik proyek terkesan hanya kamuflase untuk mendapatkan photo 0% hingga 100% untuk kepentingan pencairan dana), diduga keras beberapa pejabat di Dinas PU Kabupaten Ketapang ikut terlibat.

Pelaksanaan kegiatan  pro­yek peningkatan Jalan Jambi – Sukaramai melalui APBD Ke­tapang tahun anggaran 2010, itu sarat dengan KKN serta dugaan mark up yang melibatkan beberapa pihak. Paket proyek senilai Rp1 miliar lebih tersebut oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang selaku pengguna anggaran dikontrakkan kepada PT Ken­dawangan Bina Konstruksi  (KBK) dengan nomor kontrak 602/206/PPK-APBD/DPU-BM/2010. Tanggal 2 Juli 2010 senilai Rp1.007.000.000,00. Kontrak dimulai tanggal 6 Juli 2010 s/d 2 November 2010.

Menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat itu, fisik proyek telah selesai dilaksanakan, bahkan telah dinyatakan 100% dengan Berita Acara serah terima Nomor: 602/1288/PPK-APBD/DPU-BM/2010. Namun pada kenyataannya, kondisi riil fisik di lapangan tidak sesuai dengan fakta – fakta yang tertuang di dalam kontrak.

Beberapa elemen masyarakat Kabupaten Ketapang pesimis terhadap penanganan kasus tersebut. Kendati demikian, masyarakat berharap pihak Polda Kalbar mengambil alih penanganan kasus tersebut.Hardi


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59700)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52465)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51552)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15040)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14310)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14133)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13851)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13359)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12415)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9332)
Bedah JayaposEksekusi bergaya premanisme, Hendra Laporkan ACC Finance ke BPSK Bukittinggi Bukittinggi, Jaya Pos Karena merasa dirugikan, Hendra Sutoto (39) melaporkan peristiwa yang dialaminya 3 ...


Kasus Tanah Kas Desa RancaudikTerkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RABDenpom Pekanbaru Menertibkan Perjudian di Tapung
Laporan KhususPemdes Sukaramai Jalin Kerjasama Dengan Praktisi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Tentang PerikaKampar, Jaya Pos Pemerintahan Desa (Pemdes) Sukaramai menjalin kerjasama dengan pegiat/praktisi pelatihan ...


Ketua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliPolsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik50 Anggota DPRD Subang Periode 2019-2024 Dilantik