Sabtu, 15 Desember 2012 - 06:48:57 WIB
Proyek Jl Pelang-Sei Melayu Ketapang Diduga Jadi Ajang KorupsiKategori: Kalimantan Barat - Dibaca: 754 kali

Baca Juga:SMPN 1 Pager Ageung Ukir Segudang PrestasiDPRD Dharmasraya Dampingi Warga Aur JayaPeringatan Hari Korpri di Kabupaten OKU HikmatPemkab Labuhanbatu Gelar Pelatihan Jurnalistik

Ketapang, Jaya Pos

Ruas Jalan Pelang-Sei Melayu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat diduga kuat menjadi ajang korupsi. Pasalnya sudah puluhan tahun penanganan ruas jalan tersebut tak kunjung rampung, bahkan kondisinya sampai saat ini semakin memburuk.

Dari catatan Jaya Pos hingga tahun 2012, puluhan milyar rupiah dana APBD Ketapang dialokasikan untuk penanganan proyek Jalan Pelang – Sei Melayu, namun riil fisiknya rata – rata berkualitas rendah.

Bahkan Dinas PU Ketapang pada akhir tahun 2009 telah mengalokasikan dana Pasca Bencana Alam yang bersumber dari dana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp10 milyar lebih, padahal pada  tahun 2009 di ruas jalan tersebut sedang berlangsung kegiatan proyek yang didanai APBD Kabupaten Ketapang.

Disinyalir Rp10 milyar dari dana Pasca Bencana tersebut juga tak jelas karena terjadi overlapping.

Jalan Pelang-Sei Melayu merupakan satu-satunya ruas jalan yang menghubungkan Kota Ketapang dengan beberapa kecamatan di Kabupaten Ketapang-Kalbar. Kondisi topografi pada ruas jalan tersebut lebih banyak didominasi oleh organosol atau lahan gambut, dari sepanjang 75 km jalan tersebut, sekitar 49 km merupakan daerah gambut dengan kadar air yang cukup tinggi, sehingga untuk perencanaan kegiatan proyek pada ruas jalan tersebut membutuhkan survey topografi serta studi curah hujan.

Sejak tahun 2007 dana APBD Ketapang dalam jumlah besar mulai dialokasikan untuk penanganan Jalan Pelang- Sei Melayu,  kemudian pada tahun 2008 Dinas Kimpraswil Ketapang (sekarang Dinas PU Ketapang), melaksanakan peningkatan pada ruas jalan Pelang-Sei Melayu yang dikerjakan oleh PT Anindya Luhur Sejati, Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Duta Putra Kayong dan PT Sabda Tunggal Mandiri berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor :602/1264/PPKAPBD/KIMP/2008, tanggal 2 mei 2008, dengan nilai kontrak sebesar Rp11.798.051.000,00 dengan item pekerjaan utama adalah timbunan tanah pilihan dan struktur beton mutu K-250 serta baja tulangan BJ24.  

Berdasarkan data historis, pembangunan Jalan Pelang-Sei Melayu sudah dimulai sejak tahun 1983, ruas jalan tersebut pada awalnya merupakan jalan kabupaten, namun saat sekarang aset kepemilikannya oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkesan menelantarkan ruas Jalan Pelang-Sei Melayu. Kini kondisi jalan tersebut semakin memburuk, bahkan pengorbanan uang rakyat Ketapang melalui APBD Ketapang pun sepertinya sia–sia, beberapa elemem masyarakat Kabupaten Ketapang berpenafsiaran negatif bahwa Jalan Pelang – Sei Melayu hanya dijadikan ajang korupsi.

“Pelaksana proyeknya dari dulu tak beres, tapi tidak ada tindakan. Kesannya Dinas PU dengan kontraktornya sudah kongkalikong, anggota DPRD nya juga setali tiga uang, akhirnya masyarakat juga jadi korban, kami minta ada lembaga negara yang menyoroti masalah itu, kalau perlu KPK turun tangan,” ungkap nara sumber Jaya Pos yang tidak mau disebutkan namanya.Hardi


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59698)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52464)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51552)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15040)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14309)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14133)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13849)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13356)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12403)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9328)
Bedah JayaposEksekusi bergaya premanisme, Hendra Laporkan ACC Finance ke BPSK Bukittinggi Bukittinggi, Jaya Pos Karena merasa dirugikan, Hendra Sutoto (39) melaporkan peristiwa yang dialaminya 3 ...


Kasus Tanah Kas Desa RancaudikTerkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RABDenpom Pekanbaru Menertibkan Perjudian di Tapung
Laporan KhususPemdes Sukaramai Jalin Kerjasama Dengan Praktisi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Tentang PerikaKampar, Jaya Pos Pemerintahan Desa (Pemdes) Sukaramai menjalin kerjasama dengan pegiat/praktisi pelatihan ...


Ketua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliPolsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik50 Anggota DPRD Subang Periode 2019-2024 Dilantik