Sabtu, 15 Desember 2012 - 07:07:03 WIB
Diduga Dibekingi Oknum Jenderal, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kotabaru Kebal HukumKategori: Kalimantan Selatan - Dibaca: 710 kali

Baca Juga:Mantan Ketua PN Langkat Dilaporkan ke KY dan MADi Samosir Akan Segera Dibangun StadionProyek Jl Pelang-Sei Melayu Ketapang Diduga Jadi Ajang KorupsiSMPN 1 Pager Ageung Ukir Segudang Prestasi

Kotabaru, Jaya Pos

Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit  di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sebanyak 17 perusahaan dengan luas areal mencapai lebih kurang 140 ribu hektar berada hampir di 17 kecamatan, lima perusahaan diantaranya merupakan PMA (Penanaman Modal Asing) dan selalu bermasalah baik terhadap masyarakat asal mula pemilik lahan, masalah plasma, pencemaran lingkungan (air sungai tercemar) seperti yang terjadi di Kecamatan Pamukan Utara dan di Kecamatan Sei Durian.  

Parahnya lagi di Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru, perusahaan perkebunan kelapa sawit membangun jalan sendiri sepanjang 2 ribu meter dengan lebar 7 meter diluar Hak Guna Usaha (HGU) yang berada dalam kawasan cagar alam  serta pembuatan pelabuhan CPO (crude palm oil).

Perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut jelas telah melakukan pelanggaran  UU No 40 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan pelanggran terhadap Keputusan Menteri Kehutanan No SK. 435/MENHUT-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan, namun tidak pernah terjerat hukum.  

Pemerintah kabupaten Kotabaru dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Kehutanan seolah-lah tidak berdaya untuk mengambil tindakan hukum terhadap  pengusaha perkebunan kelapa sawit tersebut.   

Masyarakat bertanya-tanya, apakah ada kepentingan lain dibalik ini, ataukah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit  hanya dijadikan sapi perahan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kotabaru?

Hingga berita ini dilansir Dinas Perkebunan Kabupaten Kotabaru tidak pernah mengambil tindakan konkrit sehingga adanya penafsiran dari masyarakat bahwa perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan  kelapa sawit itu kebal hukum karena diduga dibekingi oknum jenderal.

Pemkab Kotabaru sebagai pintu gerbang proses awal segala perizinan dalam hal ini Dinas Perkebunan Kabupaten Kotabaru yang terkait langsung dengan perusahaan perkebunan, sangat mustahil tidak mengetahui adanya pelanggaran.  Sebaliknya, Kementerian tidak hanya tutup mata seolah-olah tidak mengetahui terjadinya pelanggaran di kawasan hutan produksi maupun kawasan hutan produksi konversi.

Sebagaimana Surat Bupati Kotabaru Nomor: 522/222/DISHUT/2011 tanggal 9 Mei 2011 yang dialamatkan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Dirjen PHKA) ada 13 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan pelanggaran UU No: 40 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.435/MENHUT-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Kalsel.

Lain lagi yang terjadi di Kecamatan Pamukan Selatan, salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit membuka lokasi perkebunan seluas 1.139 ha, hingga kini diduga belum belum memiliki HGU (Hak Guna Usaha). Pelanggaran terhadap undang-undang maupun Keputusan Menteri Kehutanan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan sampai saat ini tidak pernah terjamah oleh penegak hukum yang konon kabarnya perusahaan perkebunan kelapa sawit diduga dibekingi oleh oknum jenderal yang masih aktif maupun yang sudah purna bhakti.  

Plt Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotabaru, H Ibnu B Foen SIP MSi diduga telah melakukan pembiaran, seharusnya bertanggung jawab terhadap pelanggaran tersebut.  

Kabid Pengembangan Usaha, Pengolahan dan Pemasasaran Dinas Perkebunan Kab Kotabaru, Ir H Gt Rachmad  yang dikonfirmasi melalui telepon mengatakan, Surat Bupati Kotabaru No: 522/222/DISHUT/2011 tanggal 9 Mei 2011 sudah tidak berlaku dengan terbitnya PP No: 60 Tahun 2012 .

Sementara Camat Kelumpang Selatan, Bahruddin SSos yang dikonfirmasi menyangkut masalah kawasan cagar alam sepanjang 2 ribu meter dijadikan jalan di berada di Kecamatan Kelumpang Selatan oleh perusahaan perkebunan sawit, dirinya mengatakan akan segera mengecek langsung ke lapangan, tanpa banyak komentar.BHD


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59929)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (54184)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51775)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15269)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14541)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14352)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14064)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13613)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (13472)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9566)
Bedah JayaposPAD Dishub Bukittinggi Diduga Terjadi Kebocoran, Oknum ASN Tidak Beretika Perlu PembinaanBukittinggi, Jaya Pos Tingkat kebocoran sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi perparkiran di ...


Kasektor Citata Kramat Jati Diduga Lindungi Bangunan BermasalahProyek Jalan PUPR Lahat AmburadulPT DWK Diduga Produksi CPO Dioplos MikoTiang Oktagonal Segi 8 Bengkok, Dishub Surabaya Lakukan PembiaranKegiatan Pamsimas di Kabupaten Sidoarjo Diduga Mark UpPembangunan Gerai Pusat Oleh-Oleh Diduga Gunakan Bangunan LamaPendataan Dinas Sosial Bukittinggi Diduga Pilih Kasih Pada Warga Miskin
Laporan KhususPemkab Gumas Raih Penghargaan Dari Menkumham RIKuala Kurun, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Bagian ...


Menjelang Hari Jadi Kabupaten Indramayu Lantik WabupWalikota Padang Panjang Kembali Terima Penghargaan Pembina ProklimPemkab Bantaeng Raih Penghargaan STBM Award Tingkat NasionalJumaga Nadeak Kembali Dilantik Pimpin DPRD KepriPimpinan Tiga Daerah ke Bantaeng Ikuti Monev Bersama KPKHari Kesaktian Pancasila Pemkot Manado Gelar Upacara Bendera45 Anggota DPRD Labuhanbatu Periode 2019 - 2014 Dilantik