Kamis, 20 Desember 2012 - 06:26:36 WIB
Bagaimana Nasib APBD Kabupaten Kotabaru Jika Wakil Rakyat Diduga Ikut Bermain?Kategori: Kalimantan Selatan - Dibaca: 358 kali

Baca Juga:Hj Yusniana: TP PKK Dituntut Peka Terhadap Isu KemasyarakatanKepala SMPN 2 Soreang BerprestasiPKBM A Ukhuwa Kec. Basidondo Tolitoli Butuh Bantuan PemdaSiapa Pelayan Terbaik dan Terburuk Di Kantor Bersama Samsat Jawa Timur

Kotabaru, Jaya Pos

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2010 sudah cukup jelas fungsinya sebagai pengawas terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Pengawas terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tetapi, bagaimana nasibnya pembangunan di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan jika para oknum anggota dewan Kubupaten Kotabaru ikut bermain proyek baik sebagai kontraktor maupun sebagai konsultan?

Pola yang digunakan oleh para oknum anggota dewan tersebut untuk mengerjakan proyek biasanya dengan menggunakan bendera atas nama orang lain, tetapi fakta di lapangan ada juga yang terang-terangan keluarga atau suaminya yang turun langsung mengawasi proyek tersebut.  

Adanya keterlibatan  para  oknum anggota DPRD Kabupaten Kotabaru  menjadi kontraktor  atau sebagai konsultan, sebenarnya sudah tidak menjadi rahasia umum lagi di mata masyarakat Bumi Sa-Ijaan Kabupaten Kotabaru maupun di jajaran Pemkab kotabaru.

Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) nampaknya sudah tidak berdaya lagi terhadap para  oknum anggota DPRD Kabupaten Kotabaru yang bermain proyek (meminta proyek) setiap tahun anggaran, karena adanya keterkaitan kedua belah pihak pada saat penyusunan atau pembahasan anggaran.

Padahal, Peraturan Menteri Dalam Negeri  No 13 Tahun 2010 sudah cukup jelas mengatakan sebagaimana BAB I pasal 1 ayat 5, 6, 9 dan 10. Kemudian dalam Bab II pasal 2 ayat 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, dapat dipastikan laporan  BPK atau BPKP ada kemungkinan tidak dapat ditindaklanjuti dengan maksimal oleh DPRD Kabupaten Kotabaru pasalnya proyek yang dkerjakan oleh para oknum anggota dewan  tersebut diantaranya termasuk dalam temuan atau audit  BPK  atau BPKP  yang bermasalah.  

Dalam prakteknya, para oknum anggota dewan berjuang sekuat tenaga dalam pembahasan anggaran untuk mengusulkan proyek di suatu desa di kecamatan tertentu. Begitu usulan disetujui maka oknum anggota dewan tersebut yang mengerjakan proyeknya.

Ketua Kadin Kabupaten Kotabaru, H Hariyadi Mulya mengatakan, semestinya para oknum anggota DPRD Kabupaten Kotabaru berjiwa besar memilih diantaranya yang ingin menjadi pengusaha/kontraktor atau benar-benar menjadi politikus atau sebagai anggota dewan (wakil rakyat).  

Disebutkan, jangan hanya kontraktor saja dijadikan tersangka, namun Pejabat Pengguna Anggaran (PPA), Kuasaa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pembuat Teknik Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ikut dijerat.  

Beberapa proyek yang merupakan pekerjaan oknum anggota dewan diantaranya peningkatan jalan di Desa Sungai Taib Kecamatan Pulau Laut Utara, pekerjaan peningkatan jalan Kaca Piring Desa Sungai Taib sejak tahun anggaran 2011 sampai tahun anggaran 2012, kendati pada tahun 2011 dan 2012 hasil pekerjaan bermasalah dan menyalahi perencanaan/RAB. Meski begitu, instansi terkait tidak dapat berbuat banyak untuk memberikan sanksi terhadap kontraktornya.

Maraknya anggota dewan menjadi kontraktor dan konsultan karena adanya kemudahan dari Kepala SKPD untuk mendapatkan proyek. Padahal, masih banyak masyarakat biasa yang mempunyai badan hukum (PT/CV) yang mampu mengerjakan proyek-proyek melalui APBD Kabupaten Kotabaru.

Kepala  SKPD Kabupaten Kotabaru yang dikonfirmasi, enggan berkomentar. Sebenarnya proyek yang bermasalah tersebut, jika dikaji dengan sebernarnya sejak awal dari pelaksanaan lelang sampai dengan penetapan pemenang lelang sudah bermasalah karena diduga pertentangan  dengan Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  BHD


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (60012)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (54805)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51855)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15357)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14622)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14437)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14129)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13693)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (13683)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9642)
Bedah JayaposPAD Dishub Bukittinggi Diduga Terjadi Kebocoran, Oknum ASN Tidak Beretika Perlu PembinaanBukittinggi, Jaya Pos Tingkat kebocoran sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi perparkiran di ...


Kasektor Citata Kramat Jati Diduga Lindungi Bangunan BermasalahProyek Jalan PUPR Lahat AmburadulPT DWK Diduga Produksi CPO Dioplos MikoTiang Oktagonal Segi 8 Bengkok, Dishub Surabaya Lakukan PembiaranKegiatan Pamsimas di Kabupaten Sidoarjo Diduga Mark UpPembangunan Gerai Pusat Oleh-Oleh Diduga Gunakan Bangunan LamaPendataan Dinas Sosial Bukittinggi Diduga Pilih Kasih Pada Warga Miskin
Laporan KhususPemkab Gumas Raih Penghargaan Dari Menkumham RIKuala Kurun, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Bagian ...


Menjelang Hari Jadi Kabupaten Indramayu Lantik WabupWalikota Padang Panjang Kembali Terima Penghargaan Pembina ProklimPemkab Bantaeng Raih Penghargaan STBM Award Tingkat NasionalJumaga Nadeak Kembali Dilantik Pimpin DPRD KepriPimpinan Tiga Daerah ke Bantaeng Ikuti Monev Bersama KPKHari Kesaktian Pancasila Pemkot Manado Gelar Upacara Bendera45 Anggota DPRD Labuhanbatu Periode 2019 - 2014 Dilantik