Kamis, 14 Maret 2013 - 07:56:23 WIB
DPRD Depok Sampaikan Hasil ResesKategori: Depok - Dibaca: 411 kali

Baca Juga:Warga Lolawang Mengadu Ke DPRDAnambas Minta Tambahan Anggaran Untuk 8 Kegiatan SKPDOknum Kepsek Diduga Gerogoti Dana Rehabilitasi RKSTruk Merek Foton Tanpa Suku Cadang, PT Foton Mobilindo Rugikan Konsumen

Depok, Jaya Pos

Enam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok sampaikan hasil kegiatan reses dalam Sidang Paripurna Massa Sidang 1 tahun 2013.

Mereka adalah: Karno mewakili daerah pemilihan (Dapil) Cimanggis-Tapos, Endah Winarti dapil Sukmajaya-Cilodong, Aceng Toha dapil Pancoran Mas-Cipayung, Nur Komariah dapil Sawangan-Bojongsari, Siti Zubaedah dapil Beji, dan H Ardja Djunaedi mewakili dapil Limo-Cinere.

Dari hasil reses di 11 kecamatan tersebut, umumnya permintaan masyarakat tidak jauh berbeda. Dimana Pemerintah Kota (Pemkot) Depok diminta segera mengerjakan jalan yang rusak serta pembangunan puskesmas di setiap kelurahan.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Depok, Endah Winarti mengatakan, masyarakat Cimanggis, Tapos, dan Cilodong meminta jalan-jalan yang tak layak segera dibangun. Kemudian juga jalan-jalan rusak segera diperbaiki. Tak hanya itu, warga juga meminta Jalan Raya Bogor diberikan median jalan atau pemisah jalan. Hal itu diperlukan karena di jalan itu sering terjadi kecelakaan.

“Kami juga minta eksekutif mensosialisasikan perda tentang kependudukan bahwa pendatang yang menjadi warga Depok bayar retribusi Rp 100.000. Malah saya setuju jika bayar Rp 1 juta. Selain itu sosialisasi perda pemakaman juga harus dilakukan. Kasihan kan warga sudah kena musibah harus bayar besar untuk pemakaman,” tandasnya.

Endah menambahkan bahwa warga juga meminta agar di setiap kelurahan dibangun puskesmas. Hal itu untuk mengurangi jarak tempuh warga dan ongkos jalan. Selain itu juga dibuatkan setiap RW ada posyandu.

Tak hanya itu, warga juga meminta lahan kosong dijadikan taman kota. Kemudian juga truk-truk sampah beroperasi pada malam hari. Ini agar pada pagi hari sampah sudah bersih. Selain itu juga tidak mengganggu masyarakat saat beraktivitas. Pola tersebut sudah dilakukan oleh DKI Jakarta dan Yogyakarta. “Kami juga meminta agar sistim penerimaan siswa baru dibenahi dan tidak ada lagi sekolah yang menyuruh muridnya membeli buku di toko buku yang ditunjuk,” ujarnya.

Hal senada disampaikan anggota Fraksi PKS, Nur Komariah. Dia menyatakan bahwa untuk warga Sawangan dan Bojongsari kebutuhan yang harus segera dilakukan adalah drainase dan jalan serta pembangunan sekolah negeri diperbanyak.

Sementara itu, Siti Zubaedah mengatakan, masyarakat mempertanyakan masalah denda pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga yang terlambat memperbarui atau hilang. Masyarakat keberatan jika diharuskan membayar denda tersebut ke kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). “Masyarakat melihat langkah itu sebagai sebuah perpanjangan birokrasi, mestinya denda cukup dibayar di kelurahan saja. Kalau perlu denda tersebut dihapus karena menyulitkan warga,” ucap  usai melakukan reses di Kecamatan Beji.

Siti Zubaedah meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam hal ini Disdukcapil mengkaji usalan dan masukkan dari masyarakat Beji. Setidaknya, ungkap Siti, Disdukcapil harus memberikan alasan kepada masyarakat kenapa pembayaran denda dilakukan di kantor Disdukcapil. “Kita tahu kalau langkah Disdukcapil untuk memotong pungli di kelurahan. Tapi kan masyarakat harus dikasih tau alasan pemindahannya,” kata dia.

Siti Zubaedah mengingatkan, hasil reses ini sudah disampaikan anggota pada masa sidang ke satu dalam Rapat Paripurna.

Maksud dan tujuan kegiatan reses adalah untuk melakukan sosialisasi kebijakan Pemkot Depok, sosialisasi hasil-hasil pembangunan dan rencana pembangunan Depok ke depan, sosialisasi tugas dan fungsi DPRD, menampung usulan serta menginventarisir permasalah yang terjadi di tengah masyarakat. “Di Beji masyarakat mengeluhkan pembayaran denda KTP, ini harus menjadi catatan Disdukcapil,” ujarnya.

Siti bercerita, reses telah dilaksanakan secara perorangan tanggal 14 sampai 15 Febrauari, dan secara berkelompok tanggal 18 sampai 19 Februari di kantor kecamatan. “Keluhan masyarakat tetap sama, pungli KTP dan penghapusan denda,” kata dia.

Menanggapi permintaan masyarakat tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Kependudukan Disdukcapil Kota Depok, Epi Yanti menegaskan, pemindahan pembayaran denda dari kelurahan ke Disdukcapil murni untuk menghilangkan segala bentuk pungutan liar (pungli).

“Sekarang ini sudah tidak ada lagi bentuk pungli di Disdukcapil. Saya merasa aneh kalau masih ada orang di kelurahan melakukan pungli,” ucapnya.

Epi menjelaskan, sejak Januari hingga Maret 2013 ini pembayaran denda menggunakan sistem kupon. Jadi, kata dia, petugas tidak dapat lagi bermain-main dengan pelayanan.  Jika ada yang memungut maka itu tidak resmi. “Untuk itu saya perlu bukti. Selama sesuai prosedur, semua gratis. Tapi kalau dewan menginginkan pembayaran dilakukan di kelurahan ya silakan saja,” tegasnya.

Epi menjelaskan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No 5 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan, ada tiga hal yang dikenakan denda perihal kependudukan. Pertama, perpanjangan KTP yang terlambat, kemudian pengajuan atau laporan KTP pemula pada tanggal yang sudah lewat.

Dan ketiga, perihal perubahan data dalam Kartu Keluarga (KK) diluar masa yang telah ditentukan. Misalnya, ada pelaporan anggota keluarga yang meninggal lebih dari 30 hari atau penambahan anggota baru lahir yang lebih dari 60 hari.

“Jika tidak melampaui batas ketentuan ya tidak ada denda. Untuk kasus pungutan e-KTP sama sekali tidak dibenarkan. Kami memang kesulitan melalukan pemantauan ke tiap kelurahan karena dari 63 kelurahan, ketika kami datangi ternyata kotaknya sudah tidak ada,” akunya.

Ia meminta agar warga memberikan fakta dan data yang valid sebagai bukti sehingga oknum kelurahan yang melanggar dapat dikenakan sanksi. Dia pun meminta masyarakat bersikap tegas dan cerdas. “Jangan mau mengeluarkan uang kalau tidak sesuai dengan kupon denda yang dikeluarkan Disdukcapil,” ujarnya. Joko W


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (115032)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (86824)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (17932)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (15752)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (12028)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (10777)Dilaporkan Ke KPK, Pejabat DKI Korupsi Tanah Rp 49 Miliar (10759)Demo di Jakarta dan Tapteng Desak Tangkap Bonaran Situmeang (10441)Gurame PJTV Ajang Penyaluran Artis Penyanyi (10320)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (10225)
Bedah JayaposPantau Proyek PK PAMSS 2015 Rp 227 M, Koalisi GERAM Bentuk Tim InvestigasiMakassar, Jaya Pos Pengalokasian dana APBN yang jumlahnya ratusan miliar rupiah setiap tahun, untuk kegiatan ...


16 Paket Proyek Dana Aspirasi DPRD Jeneponto Jadi Ajang Bagi-bagi Kue Untuk KontraktorMafia Lahan Kebun Sawit di Kecamatan Pulau Laut Barat TerungkapProyek Pengembangan Irigasi Sadang Hilir Loan Jica Sarat PenyimpanganProyek P4-ISDA-IK di Lingkungan BBWSPJ 2013 Banyak PenyimpanganGapoktan Gema Desa Diduga Lakukan Pungli Berkedok TabunganPenegak Hukum Didesak Telusuri Kekayaan Kepsek SMAN 41 JakutDirjen KP3K Akui Belum Diberitahu SPDN Habis Kuota BBM
Laporan KhususBupati Resmikan Gedung Serbaguna Senilai Rp.6,044 MilyarRanai, Jaya Pos Bupati Natuna, Drs.H.Ilyas Sabli, MS.i meresmikan Gedung Serbaguna Sri Serindit, Senin ...


Menteri Kelautan dan Perikanan RI Kunjungi Pulau NatunaGedung Serbaguna Sri Srindit Kabupaten Natuna Resmi DigunakanBupati Serahkan Bantuan Rp 160 Juta Untuk Pembangunan Katolik Center RantauprapatSebanyak 2.000 Nelayan Dapat KNPemerintah dan Masyarakat Kabupaten Simalungun Laksanakan Natal Bersama TK Pembina Banten Menjadi Tempat Inovasi Proses PembelajaranTanah Bumbu Raih DESTIKA Award 2014