Kamis, 28 Maret 2013 - 08:10:02 WIB
Para Guru di DKI Jakarta Keluhkan Tunjangan Sertifikasi Belum CairKategori: Jakarta - Dibaca: 2336 kali

Baca Juga:LSM P3M Laporkan Kepsek Nakal ke KajariBupati Siak Memberikan Kuliah Umum di Kampus IPDN JatinangorKantor Desa Kampung Padang Terbersih di LabuhanbatuOlahraga Bersama TNI-Polri di Yon Arhanudse-10 Pesanggrahan

Jakarta, Jaya Pos

Para guru di DKI Jakarta mempertanyakan tunjangan sertifikasi guru yang sejak Januari hingga saat ini (Maret) belum dicairkan oleh pihak pemerintah. Padahal, menurut guru, itu merupakan hak mereka sesuai dengan ketentuan sertifikasi.

Salah satu guru yang ditemui Jaya Pos mengungkapkan, sudah hampir 4 bulan dirinya tidak menerima dana tunjangan sertifikasi. “Sebenarnya sejak akhir tahun 2012 hingga sekarang (2013) kami tidak lagi menerima sertifikasi dari pemerintah,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui bahwa tunjangan sertifikasi guru adalah merupakan program pemerintah pusat yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan para guru, khususnya meningkatkan profesionalisme guru dalam mengimplementasikan tupoksinya di sekolah. Program ini berlaku bagi seluruh guru di wilayah Indonesia dengan tetap memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Terkait hal ini, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) merupakan wadah organisasi profesi yang merupakan ujung tombak dalam memperjuangkan nasib guru dalam mendapatkan tunjangan sertifikasinya. Sehingga, organisasi ini berharap agar apa yang menjadi keluhan para guru terkait tidak diterimanya dana tunjangan sertifikasi bisa dengan segera di perhatikan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Dimana para guru di DKI Jakarta mulai dari guru TK hingga guru di tingkat SMU, mengaku banyak yang belum menerima dana tunjangan sertifikasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Pendidikan yang dipimpin oleh Taufik Yudi Mulyanto.

Karenanya, para guru meminta agar Gubernur DKI Jakarta Jokowi mendengarkan keluhan mereka sehingga apa yang menjadi hak guru dapat diberikan tanpa dipersulit.JSP


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (117684)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (88784)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (43778)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (33843)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (31640)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (31393)Bayi Hasil Hubungan Gelap Dibuang di WC Sekitar Kabah ( Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn (29748)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (27144)Gurame PJTV Ajang Penyaluran Artis Penyanyi (20625)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (17529)
Bedah JayaposWALHI Minta Pemda dan Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas PT Agro MukoBengkulu, Jaya Pos Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan (PMA), Perkebunan Kelapa Sawit PT Agro ...


Kasus Dugaan Korupsi DAK Disdik Ketapang Rp17 M "Lenyap"Pembangunan Pasar Sukodono Rp 6,5 M Jadi Ajang BancakanProyek PU Bina Marga di Kesemen Nyaris Hancur TotalPemerintah Masih Tutup Mata, 6 Tahun Jembatan Cibarani Ambruk Sampai Saat Ini Belum Ada PerbaikanAktivitas Empat Perusahan PT Semen Tonasa Mendapat Kecaman dan Sorotan TajamDiduga Menggunakan Alamat Palsu PT Shavana Tiaramas Menang Tender Alkes 19,8 MProyek Bendung Leuwi Nangka Jebol
Laporan KhususKomisi II Kunjungi Kantor PD Pasar JayaBanten, Jaya Pos Komisi II DPRD Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Perusahaan ...


Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas Berlangsung SuksesGernas Kakao dan Sambung Pucuk Program Unggulan Dinas Perkebunan SulselPj Bupati OI Resmikan Jembatan Gantung di Desa EmbacangPerencanaan Pembangunan Daerah Harus DimaksimalkanPDAM Kabupaten Melawi Target Piutang Capai 80%DPRD Kabupaten Melawi Bahas Ulang APBDDPRD Melawi Sahkan Penetapan Cabup dan Cawabup Terpilih