Kamis, 28 Maret 2013 - 08:11:55 WIB
Guru Agama Pertanyakan Potongan Tunjangan FungsionalKategori: Depok - Dibaca: 1073 kali

Baca Juga:Para Guru di DKI Jakarta Keluhkan Tunjangan Sertifikasi Belum CairLSM P3M Laporkan Kepsek Nakal ke KajariBupati Siak Memberikan Kuliah Umum di Kampus IPDN JatinangorKantor Desa Kampung Padang Terbersih di Labuhanbatu

Depok, Jaya Pos

Guru honorer Pendidikan Agama Islam (PAI) Kota Depok mempertanyakan potongan tunjangan fungsional di tahun 2012 yang dilakukan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Depok. Padahal, tahun-tahun sebelumnya tidak pernah dilakukan pemotongan. “Tunjangan tersebut sangat penting bagi kesejahteraan para guru. Kita dapat tunjangan seharusnya kan setahun hitungannya 12 bulan. Tapi, kita terimanya cuma 10 bulan. Kalau itu dipotong pajak, apa tidak terlalu besar?. Sementara, kalau kita ngomong langsung ke kemenag nanti malah rame mas,” ungkap guru mata pelajaran Fiqih berinisial F, kemarin.

Menurut F, setiap bulan ia menerima dana Rp250 ribu. Pencairannya dilakukan via rekening setiap empat bulan sekali. Pada pencairan pertama, berjalan lancar. Dia menerima Rp 1 juta. Namun, pada pencairan kedua Rp 750 ribu  dan ketiga Rp 750 ribu. “Kita merasa janggal disini, sebab tidak ada pemberitahuan. Kalaupun potongan pajak, apa sampai sebesar itu. Sebenarnya banyak juga guru madrasah yang mengalami pemotongan tunjangan dua bulan. Hanya saja, mereka tidak berani dan  lebih memilih diam. Kita hanya ingin tahu saja,  benar ada potongan atau nanti akan ada pembayaran berikutnya,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Koordinator Pendidik  dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kemenag Kota Depok Iswahyudi menuturkan, pihaknya hanya mengajukan penerima tunjangan. Setelah itu, Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) langsung mentransfer langsung ke rekening guru. “Kalau untuk tunjangan tidak ada yang namanya potongan, dan itu diterimanya utuh,” kilahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok Nur Muhammad menegaskan, tidak ada sama sekali potongan tunjangan fungsional.”Saya tegaskan, tidak ada yang namanya potongan tunjangan guru agama sepeser pun. Ya kalau ada yang sengaja terbukti melakukan potongan, baik epala madrasah atau orang  Kemenag  silahkan laporkan ke kita,” katanya.

Nur menjelaskan, pembayaran tunjangan fungsional bagi guru tidak penuh terjadi secara massal. Bukan hanya di Kota Depok. Bahkan, terjadi pula di dinas lain. Ia mencontohkan, istrinya yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar (SD) juga mengalami hal sama. “Ini terjadi secara massal dan di dinas lain (Dinas Pendidikan) juga mengalami hal yang serupa. Ada beberapa kemungkinan kenapa  tidak penuh pembayarannya,” terangnya.

Menurutnya, kemungkinan saat ini terjadinya  minus anggaran. Dengan kata lain, lanjutnya, anggaran yang ada tidak mencukupi. Sementara jumlah penerimanya banyak. Selain itu, bisa jadi kesalahan saat  pengajuan data. Dengan kata lain, terdapat persyaratan yang belum dipenuhi. “Permasalahan ini kan bersifat massal dan seleksi juga super ketat. Sebenarnya, sosialisasi sudah dilakukan dan kita sampaikan ke pengawas PAI ataupun  Pengawas Madrasah,” ucapnya.

Sementara itu, Kapala Seksi Mapenda Kemenag Depok Ujang Supriyatna meminta agar para guru yang belum terbayarkan dua bulan agar memfotocopy rekening tabungan. Pasalnya, pihaknya hanya mengajukan penerima tunjangan fungsional. Sedangkan, KPN yang langsung mentransfer ke rekening guru masing-masing.

“Ternyata di lapangan kan ada juga yang sudah menerima transfer kekurangannya atau Rp 500 ribu. Cuma, kalau belum berarti ada masalah di rekeningnya atau lainnya. Meski begitu, kita ajukan untuk dibayarkan tahun berikutnya. Tapi memang, untuk tahun 2013 masih dibintangi, belum ada kepastian turunnya kapan,” terangnya.Joko W


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (117688)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (88789)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (43782)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (33858)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (31656)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (31415)Bayi Hasil Hubungan Gelap Dibuang di WC Sekitar Kabah ( Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn (29781)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (27148)Gurame PJTV Ajang Penyaluran Artis Penyanyi (20630)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (17542)
Bedah JayaposWALHI Minta Pemda dan Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas PT Agro MukoBengkulu, Jaya Pos Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan (PMA), Perkebunan Kelapa Sawit PT Agro ...


Kasus Dugaan Korupsi DAK Disdik Ketapang Rp17 M "Lenyap"Pembangunan Pasar Sukodono Rp 6,5 M Jadi Ajang BancakanProyek PU Bina Marga di Kesemen Nyaris Hancur TotalPemerintah Masih Tutup Mata, 6 Tahun Jembatan Cibarani Ambruk Sampai Saat Ini Belum Ada PerbaikanAktivitas Empat Perusahan PT Semen Tonasa Mendapat Kecaman dan Sorotan TajamDiduga Menggunakan Alamat Palsu PT Shavana Tiaramas Menang Tender Alkes 19,8 MProyek Bendung Leuwi Nangka Jebol
Laporan KhususPeran dan Fungsi DPRD DimaksimalkanBanten, Jaya Pos Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah akan memaksimalkan peran dan fungsi dewan ...


Komisi II Kunjungi Kantor PD Pasar JayaRapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas Berlangsung SuksesGernas Kakao dan Sambung Pucuk Program Unggulan Dinas Perkebunan SulselPj Bupati OI Resmikan Jembatan Gantung di Desa EmbacangPerencanaan Pembangunan Daerah Harus DimaksimalkanPDAM Kabupaten Melawi Target Piutang Capai 80%DPRD Kabupaten Melawi Bahas Ulang APBD