Rabu, 10 April 2013 - 07:07:38 WIB
Polemik Tambang Batubara di OKUKategori: Sumatera Selatan - Dibaca: 1555 kali

Baca Juga:Pembangunan Gedung PPPDN Sarat KongkalikongMUI Kab Bogor Tolak Keras Rencana Raperda KaraokeIstri Lagi Sholat Tewas Ditusuk Suami, Diduga Pelaku Alami Gangguan JiwaHonor Bagian Ortal Kantor Bupati Parimo Disunat

Baturaja, Jaya Pos

Pengangkutan batubara di jalan umum dihentikan sementara sampai ada keputusan lebih lanjut, menuyusul derasnya aksi protes dari sejumlah LSM dan ormas. Ini dipicu Intruksi Gubernur dan warga Kecamatan Pengandonan Kabupaten OKU yang dilakukan selama bulan Maret 20013 yang mengakibatkan PT. Buana Eltra (BE) mengalami kerugian per harinya Rp 2,4 miliar. Ini akan berpengaruh kepada menurunnya PAD OKU. Dampaknya dari truk batubara, jalan cepat rusak, kemacetan dan meningkatkan angka kecelakaan, serta pencemaran lingkungan dekat lokasi tambang batubara sehinga masyarakat petani mengalami gagal panen. Masyarakat mengharapkan ganti rugi lahan yang layak.

Hal itu terungkap dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh Kepala LLAJ Dishubkominfo Provinsi Sumsel, H Sudirman HM dan empat kepala Dishub Kabupaten di Sumsel yang masih dilewati batubara. Acara dipusatkan di ruang pertemuan Abdi Praja Setda OKU.

Kepala LLAJ Dishub Kominfo Prov Sumsel menegaskan penghentian pengangkutan batubara di jalan umum bisa dilakukan dengan syarat tertibkan pengangkutan batu bara sesuai instruksi Gubernur Sumsel. Angkutan batubara yang menggunakan jalan umum, baik nasional dan provinsi di Sumatera Selatan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 tidak diperbolehkan lagi dilalui oleh kendaraan angkutan batu bara.

Semua kendaraan angkutan batubara wajib menggunakan jalan khusus. Kemudian pemilik tambang /transfortir harus datang ke pertemuan apabila diundang, hukum dijalankan, aparat penegak hukum berjalan sesuai fungsi masing-masing.

Staf Distamben Provinsi Sumsel, Aris Syafrizal, menyarankan agar pemilik tambang membentuk konsorsium dan menyisihkan uang Rp 1 triliun dari keuntungan pemilik tambang untuk membangun jalan khusus. Dikatakan Aris, seharusnya, sebelum pemegang izin melakukan eksploitasi harus , terlebih dahulu membuat infrastruktur, sebagaimana diatur pada PP Nomor 23 Tahun 2011.

Pihaknya menambahkan, untuk bermain di tambang batubara memang membutuhakn modal kencang, dan spekulasi tinggi. Pengusaha yang tidak punya modal kuat sebaiknya mundur saja. Pendapatan negara bukan pajak Rp 13 miliar. Untuk memperbaiki jalan akibat kerusakan karena dilewati angkutan batubara dibutuhakn dana Rp 500 miliar. Meskipun memang kewajiban pemerintah memperbaiki fasilitas public, tapi dengan syarat tidak merugikan pihak lain.

Manager Legal dan HRD PT BE, Jontan Rudi Nober menjelaskan “kerugian yang kami derita akibat aksi pemblokadean jalan mencapai Rp2,4 miliar per hari. Kami tidak pernah melarang warga berdemo, tetapi bukan dengan cara seperti ini (pemblokadean),” ujarnya.

Jontan berharap aparat kepolisian segera memproses laporan yang diadukan PT BE dengan cara membuka blokade jalan yang dilakukan para pendemo, sehingga aktivitas di perusahaan tambang batu bara itu bisa berjalan normal kembali. Aksi pemblokadean jalan di lokasi tambang dinilai telah melanggar UU No 4/2009 tentang Pertambangan dan Energi. Kendaraan Angkut Truk  Batubara dimilki PT.BE  sekitar 3.000, memilki karyawan 500 orang.

Kadin Pertambangan dan Energi Kab.OKU, Ir MNasir Yazid,MT, diwakili Kabid Pertambangan Umum, AbdToyib,ST,MSI, kepada Jaya Pos mengatakan, PT BE telah memilki izin dan amdal. Mereka mulai beroprasi tahun 2012, dan telah menerima penerimaan dana perimbangan non pajak sebesar Rp. 17 miliar. Bahkan untuk tahun 2013, ditargart penerimaan sebesar Rp 28 miliar. Tetapi, kalau sering terjadi demo masyarakat (pemblokadean), truk batubara, bisa jadi target tidak terlialisasi.

Masalah pembagian pendatan hasil tambang batubara 20 % ke pemerintah pusat, 16 % ke Pemprov Sumsel, 32 % ke pemilki lokasi tambang (OKU), 32 % dibagi kabupaten di Sumsel.

Menyinggung aksi demo yang dipicu SE Guberur Sumsel 1 Januari 2013 larangan truk melewati jalan umum, tetapi harus memilki jalan sendiri. Melarang truk batubara melewati di OKU sebenarnya tidak boleh, karena itu jalan Negara. Kalau rusak yang memperbaiki negara.

Bahkan yang lewat bukan truk batubara saja, banyak truk lainnya, yang lebih besar seperti PT. Semen Baturaja, dan truk angkutan matrial koral dan pasir. Pihak PT.BE ada rencana berkerja sama PT.KAI masalah angkutan batubara.

Kaban Lingkungan Hidup, IrArmansyah,MSI, diwakili Kabid Pengendalian Amdal, DrsParlin Silaban, kepada Jaya Pos mengatakan, PT BE telah memilki izin amdal pada tahun 2009. Pihaknya telah melakukan survey ke lapangan tidak ada dampak bahaya bagi masyarakat dekat lokasi tambang batubara, layak bagi kehidupan disekitarnya. Parmin


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (117706)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (88801)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (43788)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (33900)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (31703)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (31440)Bayi Hasil Hubungan Gelap Dibuang di WC Sekitar Kabah ( Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn (29852)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (27168)Gurame PJTV Ajang Penyaluran Artis Penyanyi (20636)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (17567)
Bedah JayaposMafia Proyek di Disbimarta Kota Bekasi GentayanganKota Bekasi, Jaya Pos Pembangunan di Kota Bekasi nyaris dilaksanakan setengah hati, tidak memperhatikan ...


WALHI Minta Pemda dan Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas PT Agro MukoKasus Dugaan Korupsi DAK Disdik Ketapang Rp17 M "Lenyap"Pembangunan Pasar Sukodono Rp 6,5 M Jadi Ajang BancakanProyek PU Bina Marga di Kesemen Nyaris Hancur TotalPemerintah Masih Tutup Mata, 6 Tahun Jembatan Cibarani Ambruk Sampai Saat Ini Belum Ada PerbaikanAktivitas Empat Perusahan PT Semen Tonasa Mendapat Kecaman dan Sorotan TajamDiduga Menggunakan Alamat Palsu PT Shavana Tiaramas Menang Tender Alkes 19,8 M
Laporan KhususKomisi II Sambut Baik Bantuan dari Kementerian Koperasi dan UMKMBanten, Jaya Pos Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja ke ...


Puskesmas Melawi Dapat Mobil AmbulanceGedung UGD Puskesmas Pemuar Rusak ParahPeran dan Fungsi DPRD DimaksimalkanKomisi II Kunjungi Kantor PD Pasar JayaRapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas Berlangsung SuksesGernas Kakao dan Sambung Pucuk Program Unggulan Dinas Perkebunan SulselPj Bupati OI Resmikan Jembatan Gantung di Desa Embacang