Rabu, 24 April 2013 - 07:31:00 WIB
Pungli Merajalela di SMPN 1 Pandaan PasuruanKategori: Pendidikan - Dibaca: 1323 kali

Baca Juga:Jadi Tersangka, Demokrat Siapkan Pengganti Ketua DPRD Kab BogorIndramayu Dirikan Bank SampahSatres Narkoba Polres Majalengka Ringkus Sindikat Pengedar GanjaPLN Kalideres Atasi Api Ledakan Gardu

Pasuruan, Jaya Pos

Sekolah yang dulunya berstatus SBI masih susah untuk tidak melakukan pungutan- pungutan yang sangat besar terhadap para siswanya. Terbukti, dari banyaknya pungutan liar alias pungli seperti yang terjadi di SMPN 1 Pandaan. Pada dasarnya, pendidikan 9 tahun merupakan hak dan wajib untuk seluruh anak Indonesia. Berstatus SBI atau tidak, itu bukan suatu alasan untuk menghambat anak Indonesia untuk bisa belajar dan bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.

Apa gunanya diadakan dana BOS kalau mereka yang ekonomi menengah ke bawah harus terancam putus sekolah gara-gara SPP yang mahal dan banyaknya pungutan-pungutan liar dengan berbagai alasan yang sama sekali tidak masuk di akal. Intinya sangat memberatkan orangtua siswa itu sendiri. Hal -hal seperti ini jelas bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan pendidikan dasar selama 9 tahun, atau wajib belajar 9 tahun. Ataukah itu hanya dianggap retorika oleh oknum kepala sekolah SMPN 1 Pandaan ini.

Menurut beberapa siswa yang didampingi orang tuanya, kepada wartawan Jaya Pos menceritakan bahwa mereka yang harus bayar SPP tiap bulan Rp 130 ribu, ini saja telat 8 bulan. “Kami harus bayar Rp 1,040 juta, belum lagi LKS harus bayar Rp 167 ribu untuk 11 LKS, dan masih banyak pungutan-pungutan lain, seperti harus bayar uang air minum gallon walau murid merasa tidak pernah minum air itu, akan tetapi kami harus tetap membayarnya. Belum lagi soal guru yang menjual soal ujian Rp 100 ribu per mata pelajaran. Itu dilakukan tiap bulan oleh oknum guru fisika berinisial ‘sr’, dan masih banyak lagi mas pungutan-pungutan lainya,” terang para orang tua murid yang tidak mau menyebut namanya itu.

Sementara oknum guru tersebut membantah tudingan orangtua para siswanya itu. “Oh itu tidak benar mas, tidak benar itu, dan kalau untuk LKS Rp 7000 per LKS. Kalau untuk SPP sendiri bervariasi, ada yang  Rp 50 ribu – 170 ribu. Mengenai air minum, itu sudah digabung dengan SPP,” terangnya berapi –api, dan merasa kebijakan sekolah sama sekali tidak bermasalah dan sesuai prosedur.

Kepsek SMPN 1 Pandaan, Tri Setyo Astutik,Spd.Mpd, mengatakan masih belum bisa mengubah peraturan dan kebijakan-kebijakan di sekolah itu karena takutnya nanti banyak yang complain. “Banyak anak orang kaya dan anak anggota DPRD yang bersekolah di sini, jadi untuk perubahan kebijakan itu masih belum bisa dilakukan.

Sekolah ini sedang mengikuti lomba Adiwiyata tingkat nasional mas, penilaian dilakukan pada tanggal 15 - 21 April ini, itupun kami harus mandiri untuk pendanaan. Untuk dana kami bekerja sama dengan perusahaan air kemasan,” paparnya.

Atas temuan Jaya Pos yang rekaman percakapan dengan nara sumber telah didokumentasikan berupa rekaman audio visual ini, kalangan LSM Jatim mengatakan bahwa apa yang dilakukan di SMP 1 Pandaan ini jelas melanggar UU. Sup.


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (116219)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (87731)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (40677)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (22177)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (22158)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (16349)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (15785)Gurame PJTV Ajang Penyaluran Artis Penyanyi (14975)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (13944)Dilaporkan Ke KPK, Pejabat DKI Korupsi Tanah Rp 49 Miliar (12119)
Bedah JayaposPengadaan Mamin Diduga Fiktif di Dinsos Provinsi JatimSurabaya, Jaya Pos   Seperti diberitakan pada edisi sebelumnya, terkait pengadaan makanan dan ...


Dana Pemeliharaan Pamsimas Diduga Ditilep Oknum DesaLanggar PP Nomor 109 Tahun 2012, Perusahaan Rokok Pasang Baliho Tanpa Pesan 'Merokok Membunuhmu'Usut Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas di Bappeda Musi RawasPembangunan Embung Senilai Rp 2 Milyar di Banyuwangi Gagal KonstruksiPT Triomas Diduga Merambah Kawasan Giosfer di SiakDiduga Terjadi Praktek Kongkalingkong, Menhub Batalkan Lelang Proyek Rp 39,3 Milyar di ATKP MakassarPPK ATKP Makassar Memilih Bungkam Soal Proyek Pengerukan Dan Pematangan Lahan Senilai 39,6 M
Laporan KhususOKI Pertahankan Opini WTP Ke Empat Kali dari BPK RIKayuagung, Jaya Pos Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ...


Kemiskinan Memaksaku Menjdi TKW (Bgn 1)Group Facebooker K2AM Gelar Baksos Panti Jompo BinjaiMaju Calon Bupati 2015-2020, Carlos Melgares Eks Warga Spayol Siap Membangun SamosirBantaeng Buka Program 1 Juta Rumah untuk NelayanSDAP Banten Tingkatkan Ketersediaan Air Baku dan Irigasi Yang LayakDisdik Gagas KKN Berbasis Desa TerpaduPeringatan Hardiknas Meriah di Kabupaten OKU