Rabu, 24 April 2013 - 07:31:00 WIB
Pungli Merajalela di SMPN 1 Pandaan PasuruanKategori: Pendidikan - Dibaca: 2000 kali

Baca Juga:Jadi Tersangka, Demokrat Siapkan Pengganti Ketua DPRD Kab BogorIndramayu Dirikan Bank SampahSatres Narkoba Polres Majalengka Ringkus Sindikat Pengedar GanjaPLN Kalideres Atasi Api Ledakan Gardu

Pasuruan, Jaya Pos

Sekolah yang dulunya berstatus SBI masih susah untuk tidak melakukan pungutan- pungutan yang sangat besar terhadap para siswanya. Terbukti, dari banyaknya pungutan liar alias pungli seperti yang terjadi di SMPN 1 Pandaan. Pada dasarnya, pendidikan 9 tahun merupakan hak dan wajib untuk seluruh anak Indonesia. Berstatus SBI atau tidak, itu bukan suatu alasan untuk menghambat anak Indonesia untuk bisa belajar dan bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.

Apa gunanya diadakan dana BOS kalau mereka yang ekonomi menengah ke bawah harus terancam putus sekolah gara-gara SPP yang mahal dan banyaknya pungutan-pungutan liar dengan berbagai alasan yang sama sekali tidak masuk di akal. Intinya sangat memberatkan orangtua siswa itu sendiri. Hal -hal seperti ini jelas bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan pendidikan dasar selama 9 tahun, atau wajib belajar 9 tahun. Ataukah itu hanya dianggap retorika oleh oknum kepala sekolah SMPN 1 Pandaan ini.

Menurut beberapa siswa yang didampingi orang tuanya, kepada wartawan Jaya Pos menceritakan bahwa mereka yang harus bayar SPP tiap bulan Rp 130 ribu, ini saja telat 8 bulan. “Kami harus bayar Rp 1,040 juta, belum lagi LKS harus bayar Rp 167 ribu untuk 11 LKS, dan masih banyak pungutan-pungutan lain, seperti harus bayar uang air minum gallon walau murid merasa tidak pernah minum air itu, akan tetapi kami harus tetap membayarnya. Belum lagi soal guru yang menjual soal ujian Rp 100 ribu per mata pelajaran. Itu dilakukan tiap bulan oleh oknum guru fisika berinisial ‘sr’, dan masih banyak lagi mas pungutan-pungutan lainya,” terang para orang tua murid yang tidak mau menyebut namanya itu.

Sementara oknum guru tersebut membantah tudingan orangtua para siswanya itu. “Oh itu tidak benar mas, tidak benar itu, dan kalau untuk LKS Rp 7000 per LKS. Kalau untuk SPP sendiri bervariasi, ada yang  Rp 50 ribu – 170 ribu. Mengenai air minum, itu sudah digabung dengan SPP,” terangnya berapi –api, dan merasa kebijakan sekolah sama sekali tidak bermasalah dan sesuai prosedur.

Kepsek SMPN 1 Pandaan, Tri Setyo Astutik,Spd.Mpd, mengatakan masih belum bisa mengubah peraturan dan kebijakan-kebijakan di sekolah itu karena takutnya nanti banyak yang complain. “Banyak anak orang kaya dan anak anggota DPRD yang bersekolah di sini, jadi untuk perubahan kebijakan itu masih belum bisa dilakukan.

Sekolah ini sedang mengikuti lomba Adiwiyata tingkat nasional mas, penilaian dilakukan pada tanggal 15 - 21 April ini, itupun kami harus mandiri untuk pendanaan. Untuk dana kami bekerja sama dengan perusahaan air kemasan,” paparnya.

Atas temuan Jaya Pos yang rekaman percakapan dengan nara sumber telah didokumentasikan berupa rekaman audio visual ini, kalangan LSM Jatim mengatakan bahwa apa yang dilakukan di SMP 1 Pandaan ini jelas melanggar UU. Sup.


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (117704)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (88799)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (43787)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (33892)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (31698)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (31435)Bayi Hasil Hubungan Gelap Dibuang di WC Sekitar Kabah ( Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn (29834)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (27164)Gurame PJTV Ajang Penyaluran Artis Penyanyi (20636)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (17566)
Bedah JayaposWALHI Minta Pemda dan Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas PT Agro MukoBengkulu, Jaya Pos Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan (PMA), Perkebunan Kelapa Sawit PT Agro ...


Kasus Dugaan Korupsi DAK Disdik Ketapang Rp17 M "Lenyap"Pembangunan Pasar Sukodono Rp 6,5 M Jadi Ajang BancakanProyek PU Bina Marga di Kesemen Nyaris Hancur TotalPemerintah Masih Tutup Mata, 6 Tahun Jembatan Cibarani Ambruk Sampai Saat Ini Belum Ada PerbaikanAktivitas Empat Perusahan PT Semen Tonasa Mendapat Kecaman dan Sorotan TajamDiduga Menggunakan Alamat Palsu PT Shavana Tiaramas Menang Tender Alkes 19,8 MProyek Bendung Leuwi Nangka Jebol
Laporan KhususPuskesmas Melawi Dapat Mobil AmbulanceMelawi, Jaya Pos. Sebelas unit mobil jenazah (Ambulance) akan dibagikan ke sebelas Puskemas  di ...


Gedung UGD Puskesmas Pemuar Rusak ParahPeran dan Fungsi DPRD DimaksimalkanKomisi II Kunjungi Kantor PD Pasar JayaRapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas Berlangsung SuksesGernas Kakao dan Sambung Pucuk Program Unggulan Dinas Perkebunan SulselPj Bupati OI Resmikan Jembatan Gantung di Desa EmbacangPerencanaan Pembangunan Daerah Harus Dimaksimalkan