Rabu, 05 Juni 2013 - 08:10:28 WIB
KPU Pandeglang Dipinta Tegas dan Jangan Main MataKategori: Banten - Dibaca: 672 kali

Baca Juga:Polres Bandung Bekuk Bandar TogelMengusung Motto Majalengka Makmur, Pasangan Incumbent Sudah Daftar Ke KPUDPeserta UN SMA/SMK di Kota Cimahi Lulus 100 PersenDPRD Ketapang Setujui Pembentukan Kabupaten JKR

Pandeglang, Jaya Pos

Puluhan aktivis mengharapkan agar KPU Pandeglang tetap tegas, sesuai ketentuan Pasal 22 E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tentang pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, dimana setiap orang warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengganti landasan hukum penyelenggaraan pemilihan umum yang tertuang dalam Undang-Undang  Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Akan tetapi pada kenyataanya, sebagai warga negara Indonesia yang berpegang pada atauran undang-undang dan palsafah Pancasila tidak mematuhi aturan perundang-undangan tersebut. Contohnya di Kab Pandeglang dimana baru-baru ini KPU nya menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) calon legislatif DPR-RI, DPD dan DPRD tidak mengindahkan bahkan melanggar Undang-Undang  Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bab VII, Pasal 3 huruf K, L dan M tentang pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang mana hampir 70% calon anggota legislatif untuk Kab Pandeglang duduk di beberapa birokrasi pemerintahan dan keorganisasian diantaranya pejabat negara, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, PNS, Kepala Desa, PKH, Ketua OKP, Ketua Ormas, Guru yang disertifikasi dan lembaga atau badan dibawah naungan dinas yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

Perlu dijelaskan pula bahwa calon anggota legislatif yang menjabat sebagaimana disebutkan tidak diperbolehkan mencalonkan sebagai anggota legislatif dikarenakan anggaranya bersumber dari keuangan negara.

Sedangkan ketika ia terpilih sebagai anggota legislatif dan kemudian masih menjabat sebagai pejabat pemerintah atau yang lainnya, maka ia menggunakan 2 anggaran negara sehingga ia harus mengundurkan diri sebagai anggota, ketua atau PNS dalam bentuk tertulis.

Perlu ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen yang menyelenggarakan pemilu harus tegas dalam melakuakan verifikasi calon anggota legislatif, tidak tepengaruh dan didikte oleh kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggungjawab supaya tidak terjadi ketimpangan dan kecurangan yang akan berakibat pada pemilu yang akan dilaksanakan 2014 nanti, sehingga  pada penetapan DCT KPU tidak disalahkan.

Kalau pun KPU tidak siap dan tidak mampu menerapkan aturan undang-undang tersebut, maka PMII Kab Pandeglang atas nama masyarakat siap mengawal dan memepertegas kembali dalam bentuk aksi demonstrasi.Iyan RL


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (119380)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (89569)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (44695)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (40444)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (39122)Bayi Hasil Hubungan Gelap Dibuang di WC Sekitar Kabah ( Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn (35399)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (34180)Perusahaan Martua Sitorus Ngemplang Pajak Rp 7,2 Triliun? (30344)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (29137)Gurame PJTV Ajang Penyaluran Artis Penyanyi (21818)
Bedah JayaposUsut Aliran Duit Saweran Ke DPRD Subang Senilai Rp.1,9Milyar !Subang, Jaya Pos Duit hasil dugaan korupsi terdakwa suap dan gratifikasi kasus korupsi penyalahgunaan dana ...


Proyek Saluran Bulak Banteng Tengah Diduga Bentur PerpresRekanan Mendesak Kepolisian dan Kejaksaan Tindak Oknum DisdikKerusakan di Kawasan Hulu DAS Cimanuk, Akibatkan Banjir BandangBiaya Pembangunan Penyediaan Sarana Air Baku Intake Tirawan Mencapai Rp. 25 MilyarProyek Jalan Baru Lokal Tipe 2 Gagal Kontruksi, PT Diatasa Jaya Mandiri Layak Diblack ListTambang Emas Ilegal Leluasa Beraktifitas, 4 WNA Tiongkok Diringkus Polres SolselPeningkatan Jalan Dengok-BTS Pacitan Terindikasi Dikorupsi (bag 2)
Laporan KhususPemkab Melawi Sampaikan Tujuh RaperdaMelawi, Jaya Pos Pada waktu masa sidang ketiga rapat paripurna pertama tahun 2016 pada Selasa (20/9) di ...


Paulus: ASN Harus Ditempatkan Sesuai JurusanPawai Taaruf Pembukaan MTQ XVI Kabupaten Rohul 2016 MeriahKades Sumber Deras Launching Budi Daya Jamur MerangAPBD Perubahan Kabupaten OKU Tahun 2016 Disetujui DewanWabub Tinjau Penanaman Padi Secara Nasional Dalam Bekerja, Wartawan Harus ProfesionalKumendong Terima Kunjungan DPRD Kotamobagu