Rabu, 05 Juni 2013 - 08:10:28 WIB
KPU Pandeglang Dipinta Tegas dan Jangan Main MataKategori: Banten - Dibaca: 712 kali

Baca Juga:Polres Bandung Bekuk Bandar TogelMengusung Motto Majalengka Makmur, Pasangan Incumbent Sudah Daftar Ke KPUDPeserta UN SMA/SMK di Kota Cimahi Lulus 100 PersenDPRD Ketapang Setujui Pembentukan Kabupaten JKR

Pandeglang, Jaya Pos

Puluhan aktivis mengharapkan agar KPU Pandeglang tetap tegas, sesuai ketentuan Pasal 22 E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tentang pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, dimana setiap orang warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengganti landasan hukum penyelenggaraan pemilihan umum yang tertuang dalam Undang-Undang  Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Akan tetapi pada kenyataanya, sebagai warga negara Indonesia yang berpegang pada atauran undang-undang dan palsafah Pancasila tidak mematuhi aturan perundang-undangan tersebut. Contohnya di Kab Pandeglang dimana baru-baru ini KPU nya menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) calon legislatif DPR-RI, DPD dan DPRD tidak mengindahkan bahkan melanggar Undang-Undang  Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bab VII, Pasal 3 huruf K, L dan M tentang pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang mana hampir 70% calon anggota legislatif untuk Kab Pandeglang duduk di beberapa birokrasi pemerintahan dan keorganisasian diantaranya pejabat negara, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, PNS, Kepala Desa, PKH, Ketua OKP, Ketua Ormas, Guru yang disertifikasi dan lembaga atau badan dibawah naungan dinas yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

Perlu dijelaskan pula bahwa calon anggota legislatif yang menjabat sebagaimana disebutkan tidak diperbolehkan mencalonkan sebagai anggota legislatif dikarenakan anggaranya bersumber dari keuangan negara.

Sedangkan ketika ia terpilih sebagai anggota legislatif dan kemudian masih menjabat sebagai pejabat pemerintah atau yang lainnya, maka ia menggunakan 2 anggaran negara sehingga ia harus mengundurkan diri sebagai anggota, ketua atau PNS dalam bentuk tertulis.

Perlu ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen yang menyelenggarakan pemilu harus tegas dalam melakuakan verifikasi calon anggota legislatif, tidak tepengaruh dan didikte oleh kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggungjawab supaya tidak terjadi ketimpangan dan kecurangan yang akan berakibat pada pemilu yang akan dilaksanakan 2014 nanti, sehingga  pada penetapan DCT KPU tidak disalahkan.

Kalau pun KPU tidak siap dan tidak mampu menerapkan aturan undang-undang tersebut, maka PMII Kab Pandeglang atas nama masyarakat siap mengawal dan memepertegas kembali dalam bentuk aksi demonstrasi.Iyan RL


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (119808)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (89867)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (44964)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (41709)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (40242)Bayi Hasil Hubungan Gelap Dibuang di WC Sekitar Kabah ( Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn (36029)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (34414)Perusahaan Martua Sitorus Ngemplang Pajak Rp 7,2 Triliun? (30832)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (29773)Gurame PJTV Ajang Penyaluran Artis Penyanyi (22120)
Bedah JayaposMahasiswa Kresai dan Aliansi Pemuda Bantaeng Pertanyakan Kasus Korupsi di Butta ToaBantaeng, Jaya Pos Kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bantaeng melibatkan nama-nama yang diduga ...


Oknum PNS Diduga Jadi Mafia ProyekPKL Bringinbendo Enggan Bongkar Lapak, Tuding Perintah Bongkar Bertendensi Bisnis (Bag 2)Sekdakab Bogor: Laporkan Proyek JanggalPekerjaan Jalan Beton PISEW Hancur Sebelum Kontrak BerakhirPembangunan Gedung Perindag Kab Sidoarjo Menyimpang, Dinas Tutup Mata (Bag 2)Pekerjaan Peningkatan Jalan Curug-Rawakalong Disorot WargaProyek IPLT Milliaran Rupiah Disinyalir Kurang Berkualitas
Laporan KhususPemkab Bogor Terapkan Sistem Online Dalam Pelaksanaan Tatakelola PemerintahanCibinong, Jaya Pos Memperoleh amanah menjadi Bupati Bogor, dengan luas wilayah 298.838,3 hektar dan ...


Kegiatan Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ Serta Bangunan Penampung Air Lainnya TA 2016Pembangunan Jembatan Bolang Terus DikebutMenanti Perubahan Melalui Musorkab III KONI NatunaHUT PGRI, Guru Minta Pemerataan Tunjangan di Daerah 3T Natuna Dilirik Investor SingapuraWabup Natuna: Koperasi Perbatasan Harus DitingkatkanAkhir Pekan, Wabup Natuna Tinjau Proyek