Minggu, 09 Juni 2013 - 09:40:02 WIB
Kejari dan Polres Diminta Usut Bansos SL-PTT/LL TA 2012 di Dinas Pertanian SimalungunKategori: Sumatera Utara - Dibaca: 1138 kali

Baca Juga:Proyek Perencanaan di Dinas PU Kabupaten Tanjab Timur Diduga FiktifKadis Pertanian Pandeglang Dilaporkan ke Kejaksaan5 Karung Ganja Disita Polisi dari Rumah Kontrakan Pak HajiPeti Kemas Berserakan di Laut Milik Siapa?

Simalungun, Jaya Pos

Bantuan sosial (bansos) SL-PTT/LL TA 2012 Kementerian Pertanian RI di Kabupaten Simalungun terindikasi jadi ajang korupsi oleh oknum di Dinas Pertanian Simalungun. Adapun bantuan tersebut disalurkan kepada tiap kelompok tani di tiap nagori se Kabupaten Simalungun sebesar Rp 3,7 juta. Fakta di lapangan, semuanya terjadi penyimpangan.

Seperti di Kecamatan Tanah Jawa, Panombeian Panei, Siantar, Pamatang Bandar, Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Kelompok tani hanya menerima uang sebesar Rp 700 ribu dari oknum Dinas Pertanian Simalungun. Bahkan anehnya, menurut beberapa kelompok tani di Kecamatan Hutabayu Raja yang tidak mau menyebut namanya, dana tersebut dikucurkan pada tanggal 27 Desember 2012. Untuk kelompok tani Kabupaten Simalungun juga terjadi pengutipan liar oleh oknum dari Dinas Pertanian Simalungun.

Padahal program ini sasaran utama pembangunan tanaman pangan tahun 2010-2014 merupakan turunan dari sasaran utama pembangunan pertanian yaitu mewujudkan pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, peningkatan diversifikasi pangan dan peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor, juga peningkatan kesejahteraan petani. Keempat sasaran ini disebut dengan Empat Sukses Kementerian Pertanian.

Pencapaian keempat sasaran utama diharapkan dapat memberikan dampak kinerja yang signifikan bagi pemenuhan kebutuhan nasional dan ketahanan pangan nasional, baik kebutuhan pangan, kebutuhan pakan, kebutuhan energi maupun kebutuhan bahan baku untuk industri lainnya.

Selain itu, dampak kinerja pembangunan tanaman pangan juga diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan dan meningkatkan pendapatan negara.
Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Hutabayu Raja, Pardede, mengatakan, setoran ke Dinas Pertanian sebesar Rp 800 ribu dari tiap kelompok penerima bantuan ini, dan untuk Kecamatan Hutabayu Raja ada 30 kelompok tani yang mendapatkan bansos SL-PTT/LL Ta 2012 ini. “Jadi, saya hanya menuruti saran dari dinas saja,” katanya kepada Jaya Pos.

Sekedar diketahui, program SL-PTT Reguler, jenis komoditas padi non hibrida, hibrida, padi lahan kering, jagung hibrida terdapat 1 LL dalam 1 unit SL-PTT atau 1 LL sama dengan 1 Ha yang diberikan bantuan full paket (benih dan pupuk) dan sisa lahan dalam 1 LL hanya diberikan bantuan benih. Jenis fasilitas yakni Urea 100 Kg/Ha dengan satuan harga Rp 1.600, NPK 300 Kg/Ha dengan harga satuan Rp.2.300. Pupuk organik 1,000 Kg/Ha dengan harga satuan Rp.500. Biaya pertemuan selama 10 kali dengan harga satuan Rp.170.000 setiap pertemuan.

Insentif pengawalan dan pendamping 10 kali dengan harga satuan Rp 50 ribu tiap kali pendampingan serta papan nama 1 buah dengan harga satuan Rp 150 ribu, sehingga global bantuan yang diterima kelompok tani sebesar Rp 3,7 juta. Namun fakta di lapangan, tiap kelompok tani hanya menerima uang sebesar Rp 700 ribu saja, dan sisanya Rp 3 juta dari setiap kelompok tani diduga raib di tangan Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun.

Sangat diharapkan agar Kejaksaan dan Kepolisian segera mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi bansos TA 2012 ini. Selain merugikan para kelompok penerima bantuan, negara juga diduga sudah dirugikan ratusan juta rupiah akibat ulah oknum dari Dinas Pertanian Simalungun ini. Ada juga dugaan bahwa program ini banyak yang fiktif. Sampai berita ini diturunkan, PPK dan Kadis Pertanian Simalungun belum berhasil dikonfirmasi. Hrp


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (121558)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (90934)Bayi Hasil Hubungan Gelap Dibuang di WC Sekitar Kabah ( Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn (63531)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (50531)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (45785)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (45618)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (37463)Perusahaan Martua Sitorus Ngemplang Pajak Rp 7,2 Triliun? (32919)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (31612)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (24049)
Bedah JayaposKades Stroke, BPD Pertanyakan Sikap Bupati SubangDesakan warga ini murni guna menciptakan kondusifitas pemerintahan dalam pelayanan terhadap warga dan ...


Tutupi Indikasi Persekongkolan Tender, ULP Ketapang Manipulasi Data?Pelaksanaan 2 Proyek Bandara Kuala Kurun, Diduga Tidak Sesuai Kontrak445 Mesin Parkir Jadi Mubazir, Ada Politik Dibalik Pengadaan ?Peningkatan Jalan Coban Blimbing-Wonosari Diduga Asal JadiHasil Kerjaan Amburadul Tanpa Referensi Dan Kemampuan Dasar PT Nasrip Indonesia Menang 3 PaketKanwil DJBC Riau dan Sumbar Musnahkan Barang Selundupan Senilai Rp13 M LebihDiduga Kongkalikong Antara Kontraktor dan Pejabat PU di Proyek Rigit Beton 6 M
Laporan KhususBerhasil Kendalikan Kaki Gajah Depok Raih PenghargaanDepok, Jaya Pos Pemerintah Kota (Pemkot) Depok meraih penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ...


Tahapan Seleksi Sekda Memasuki Penulisan MakalahBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor Tahun 2017Ketua Dewan Pimpin Paripurna Istimewa APBD-P 2017Inovasi Disbun Jatim Untuk Petani KakaoHUT Kabupaten Natuna Bupati Berikan Penghargaan Pada PegawaiJaksa Pangkalpinang Masuk SekolahPDAM Kab Melawi Peroleh Predikat WTP