Minggu, 09 Juni 2013 - 09:40:02 WIB
Kejari dan Polres Diminta Usut Bansos SL-PTT/LL TA 2012 di Dinas Pertanian SimalungunKategori: Sumatera Utara - Dibaca: 422 kali

Baca Juga:Proyek Perencanaan di Dinas PU Kabupaten Tanjab Timur Diduga FiktifKadis Pertanian Pandeglang Dilaporkan ke Kejaksaan5 Karung Ganja Disita Polisi dari Rumah Kontrakan Pak HajiPeti Kemas Berserakan di Laut Milik Siapa?

Simalungun, Jaya Pos

Bantuan sosial (bansos) SL-PTT/LL TA 2012 Kementerian Pertanian RI di Kabupaten Simalungun terindikasi jadi ajang korupsi oleh oknum di Dinas Pertanian Simalungun. Adapun bantuan tersebut disalurkan kepada tiap kelompok tani di tiap nagori se Kabupaten Simalungun sebesar Rp 3,7 juta. Fakta di lapangan, semuanya terjadi penyimpangan.

Seperti di Kecamatan Tanah Jawa, Panombeian Panei, Siantar, Pamatang Bandar, Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Kelompok tani hanya menerima uang sebesar Rp 700 ribu dari oknum Dinas Pertanian Simalungun. Bahkan anehnya, menurut beberapa kelompok tani di Kecamatan Hutabayu Raja yang tidak mau menyebut namanya, dana tersebut dikucurkan pada tanggal 27 Desember 2012. Untuk kelompok tani Kabupaten Simalungun juga terjadi pengutipan liar oleh oknum dari Dinas Pertanian Simalungun.

Padahal program ini sasaran utama pembangunan tanaman pangan tahun 2010-2014 merupakan turunan dari sasaran utama pembangunan pertanian yaitu mewujudkan pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, peningkatan diversifikasi pangan dan peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor, juga peningkatan kesejahteraan petani. Keempat sasaran ini disebut dengan Empat Sukses Kementerian Pertanian.

Pencapaian keempat sasaran utama diharapkan dapat memberikan dampak kinerja yang signifikan bagi pemenuhan kebutuhan nasional dan ketahanan pangan nasional, baik kebutuhan pangan, kebutuhan pakan, kebutuhan energi maupun kebutuhan bahan baku untuk industri lainnya.

Selain itu, dampak kinerja pembangunan tanaman pangan juga diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan dan meningkatkan pendapatan negara.
Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Hutabayu Raja, Pardede, mengatakan, setoran ke Dinas Pertanian sebesar Rp 800 ribu dari tiap kelompok penerima bantuan ini, dan untuk Kecamatan Hutabayu Raja ada 30 kelompok tani yang mendapatkan bansos SL-PTT/LL Ta 2012 ini. “Jadi, saya hanya menuruti saran dari dinas saja,” katanya kepada Jaya Pos.

Sekedar diketahui, program SL-PTT Reguler, jenis komoditas padi non hibrida, hibrida, padi lahan kering, jagung hibrida terdapat 1 LL dalam 1 unit SL-PTT atau 1 LL sama dengan 1 Ha yang diberikan bantuan full paket (benih dan pupuk) dan sisa lahan dalam 1 LL hanya diberikan bantuan benih. Jenis fasilitas yakni Urea 100 Kg/Ha dengan satuan harga Rp 1.600, NPK 300 Kg/Ha dengan harga satuan Rp.2.300. Pupuk organik 1,000 Kg/Ha dengan harga satuan Rp.500. Biaya pertemuan selama 10 kali dengan harga satuan Rp.170.000 setiap pertemuan.

Insentif pengawalan dan pendamping 10 kali dengan harga satuan Rp 50 ribu tiap kali pendampingan serta papan nama 1 buah dengan harga satuan Rp 150 ribu, sehingga global bantuan yang diterima kelompok tani sebesar Rp 3,7 juta. Namun fakta di lapangan, tiap kelompok tani hanya menerima uang sebesar Rp 700 ribu saja, dan sisanya Rp 3 juta dari setiap kelompok tani diduga raib di tangan Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun.

Sangat diharapkan agar Kejaksaan dan Kepolisian segera mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi bansos TA 2012 ini. Selain merugikan para kelompok penerima bantuan, negara juga diduga sudah dirugikan ratusan juta rupiah akibat ulah oknum dari Dinas Pertanian Simalungun ini. Ada juga dugaan bahwa program ini banyak yang fiktif. Sampai berita ini diturunkan, PPK dan Kadis Pertanian Simalungun belum berhasil dikonfirmasi. Hrp


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (113997)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (83111)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (15837)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (12453)Dilaporkan Ke KPK, Pejabat DKI Korupsi Tanah Rp 49 Miliar (9258)Demo di Jakarta dan Tapteng Desak Tangkap Bonaran Situmeang (8881)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (8786)Masyarakat Tapanuli Tengah Demo Didepan Kantor KPK Minta Ketua KPK Tangkap Bonaran Situmeang (8511)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (7851)Demo di Kantor Bupati Tapteng, Minta Bonaran Situmeang Segera Ditangkap (7128)
Bedah JayaposPerubahan Jenis Tanaman PTPN VII Unit Usaha Bekri IlegalLampung Tengah, Jaya Pos Perkebunan yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan dari tahun 1996 yang ...


Selamatkan Danau Toba ( I ), Pembabatan Hutan oleh GDS Ancam Keselamatan Pulau SamosirInfrastruktur di Desa Sei Landak Sangat Minim PengawasanBandar Narkoba Dilepas Kinerja Kapolres Sergai DipertanyakanPembangunan jalan Nasional, PT. Inti Indokomp Cs Diduga Kuat Gunakan Material NonstandarPupuk Bersubsidi Menghilang di Pasaran Petani Pantura Subang KelimpunganDiduga Proyek Bermasalah 3 LSM Laporkan ke KPKKejaksaan Akan Usut Dugaan Korupsi PDAM Tirtawening
Laporan KhususPembangunan Jembatan Desa Mendapat Apresiasi Dari MasyarakatIndramayu, Jaya Pos Bupati Indramayu Hj Anna Sophanah dalam setiap pertemuannya menekankan tentang arti ...


Dr. Tigor Gembira, HKBP Perhatikan Masalah Pendidikan dan KesehatanIbu Petani, Kini Jadi Anggota DPRD Kota Pematang SiantarGelar Lomba Cipta Menu B2SAPSN Menjadi Budaya Hidup Bersih Sepanjang MasaPemkot Mojokerto Gelar Pameran UMKM dan Industri Kreatif Jatim 2014Rano Karno Resmikan Pembangunan Ruas Jalan Citeras-TigaraksaUpacara Peringatan HUT RI Ke 69 di Ogan Ilir Berlangsung Khidmat