Rabu, 12 Juni 2013 - 07:24:43 WIB
Sekda Lamtim,Tidak Boleh Ada Pengangkatan HonorerKategori: Lampung - Dibaca: 1197 kali

Baca Juga:Ungu Guncang Perpisahan SMKN 1 GarutDisdik Prov DKI Jakarta Diduga Korupsi Dana OSN, O2SN, dan FLS2N Plt Wali Kota Medan Kecewa Kepada Pengelola Pasar PetisahWarga Montor - Pagelaran Antusias Sambut Prona

Lampung Timur, Jaya Pos

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) Nomor 48 tahun 2005 tentang pelarangan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada pasal 8 menyatakan bahwa sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah tersebut semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lamtim I Wayan Sutarja menjelaskan, sesuai dengan PP Nomor 48 tahun 2005 tidak boleh ada pengangkatan ataupun penerimaan tenaga honorer dan sejenisnya. “Tidak boleh ada pengangkatan tenaga honorer, baik itu honor, tenaga suka rela (TKS) ataupun pekerja harian lepas, kan sudah jelas dalam PP itu, bupati sendiri jika tahu ada satker yang melakukan pengangkatan pasti akan memerintahkan harus diberhentikan karena sudah menyalahi PP tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut Wayan mengatakan, di lingkungan Pemkab Lamtim sebelumnya sudah diedarkan surat pemberitahuan tentang PP tersebut kepada setiap dinas/badan dan instansi pemerintah lainnya. “Kami sudah memberikan surat pemberitahuan yang ditandatangani langsung oleh bupati, yang berisikan PP tersebut ke semua dinas/badan dan instansi yang ada,” terangnya.

Diketahui, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lamtim banyak yang mengangkat pegawai TKS atau PHL, salah satunya berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) dan Dinas Ketahanan Pangan Lamtim.

Menurut I Wayan Sutarja, sebelumnya SKPD tersebut tidak ada pemberitahuan atau koordinasi, salah satunya dari BPBD Lamtim tentang adanya penerimaan PHL. “Belum ada koordinasi ke kami sebelumnya, kalaupun memang ada hal tersebut sudah menyalahi peraturan,” tegasnya.

Wayan juga menjelaskan bahwa instansi yang boleh menerima tenaga honor atau sejenisnya hanya Polisi Pamong Praja (Pol PP), dikarenakan Pol PP sendiri tidak memiliki formasi di penerimaan CPNSD. PP ini tidak lain bertujuan dalam rangka tertib aturan hukum dan tertib administrasi kepegawaian. “Untuk penerimaan tenaga honorer hanya Pol PP, karena tidak ada penerimaan Pol PP dalam formasi CPNSD,” ungkapnya.

BPBD Kabupaten Lamtim melakukan penerimaan Pekerja Harian Lepas (PHL) sebanyak 15 orang tanpa ada koordinasi sebelumnya dengan Pemkab Lamtim, selain itu Dinas Ketahanan Pangan pun mengangkat 3 orang TKS.

Sementara Samin selaku Kepala BPBD Lamtim mengatakan bahwa penerimaan PHL tersebut dikarenakan BPBD Lamtim sendiri masih membutuhkan tenaga PHL dikarenakan banyaknya PHL yang sudah mengundurkan diri.

Dalam badan pemerintah ini, juga diperlukan tenaga ektra untuk menanggulangi bencana alam. “BPBD ini masih kekurangan PHL karena PHL yang kemarin banyak yang mengundurkan diri,” tegasnya.

Namun Samin menampik informasi yang mengatakan bahwa penerimaan PHL tersebut berjumlah 15 orang. Ia mengaku  hanya menerima 5 orang saja, namun dalam data yang dihimpun terdapat 15 orang PHL yang baru diterima setelah keluarnya PP tersebut. “Bukan 15 orang tapi hanya 5 orang saja, bohong kalau ada 15 orang,” elaknya.

Samin enggan berkomentar ketika ditanya sudah ada pemberitahuan ataupun koordinasi sebelumnya dengan Bupati Lamtim ataupun Sekda Lamtim.Riswan


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (119390)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (89576)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (44701)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (40448)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (39129)Bayi Hasil Hubungan Gelap Dibuang di WC Sekitar Kabah ( Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn (35407)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (34186)Perusahaan Martua Sitorus Ngemplang Pajak Rp 7,2 Triliun? (30351)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (29144)Gurame PJTV Ajang Penyaluran Artis Penyanyi (21819)
Bedah JayaposAda Aroma Mark Up Pada Pemeliharaan Jalan Prasung Banjar KemantrenSidoarjo, Jaya Pos Salah satu infrastruktur jalan sebagai sarana kelancaran arus barang dan jasa adalah ...


Usut Aliran Duit Saweran Ke DPRD Subang Senilai Rp.1,9Milyar !Proyek Saluran Bulak Banteng Tengah Diduga Bentur PerpresRekanan Mendesak Kepolisian dan Kejaksaan Tindak Oknum DisdikKerusakan di Kawasan Hulu DAS Cimanuk, Akibatkan Banjir BandangBiaya Pembangunan Penyediaan Sarana Air Baku Intake Tirawan Mencapai Rp. 25 MilyarProyek Jalan Baru Lokal Tipe 2 Gagal Kontruksi, PT Diatasa Jaya Mandiri Layak Diblack ListTambang Emas Ilegal Leluasa Beraktifitas, 4 WNA Tiongkok Diringkus Polres Solsel
Laporan KhususPembangunan Kembali Sport Center Indramayu Mendapat Beragam Tanggapan MasyarakatIndramayu, Jaya Pos Hari Jadi Indramayu yang ke 489 yang jatuh pada tanggal 7 Oktober 2016 dengan tema ...


Pemkab Melawi Sampaikan Tujuh RaperdaPaulus: ASN Harus Ditempatkan Sesuai JurusanPawai Taaruf Pembukaan MTQ XVI Kabupaten Rohul 2016 MeriahKades Sumber Deras Launching Budi Daya Jamur MerangAPBD Perubahan Kabupaten OKU Tahun 2016 Disetujui DewanWabub Tinjau Penanaman Padi Secara Nasional Dalam Bekerja, Wartawan Harus Profesional