Rabu, 12 Juni 2013 - 07:24:43 WIB
Sekda Lamtim,Tidak Boleh Ada Pengangkatan HonorerKategori: Lampung - Dibaca: 17 kali

Baca Juga:Ungu Guncang Perpisahan SMKN 1 GarutDisdik Prov DKI Jakarta Diduga Korupsi Dana OSN, O2SN, dan FLS2N Plt Wali Kota Medan Kecewa Kepada Pengelola Pasar PetisahWarga Montor - Pagelaran Antusias Sambut Prona

Lampung Timur, Jaya Pos

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) Nomor 48 tahun 2005 tentang pelarangan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada pasal 8 menyatakan bahwa sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah tersebut semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lamtim I Wayan Sutarja menjelaskan, sesuai dengan PP Nomor 48 tahun 2005 tidak boleh ada pengangkatan ataupun penerimaan tenaga honorer dan sejenisnya. “Tidak boleh ada pengangkatan tenaga honorer, baik itu honor, tenaga suka rela (TKS) ataupun pekerja harian lepas, kan sudah jelas dalam PP itu, bupati sendiri jika tahu ada satker yang melakukan pengangkatan pasti akan memerintahkan harus diberhentikan karena sudah menyalahi PP tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut Wayan mengatakan, di lingkungan Pemkab Lamtim sebelumnya sudah diedarkan surat pemberitahuan tentang PP tersebut kepada setiap dinas/badan dan instansi pemerintah lainnya. “Kami sudah memberikan surat pemberitahuan yang ditandatangani langsung oleh bupati, yang berisikan PP tersebut ke semua dinas/badan dan instansi yang ada,” terangnya.

Diketahui, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lamtim banyak yang mengangkat pegawai TKS atau PHL, salah satunya berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) dan Dinas Ketahanan Pangan Lamtim.

Menurut I Wayan Sutarja, sebelumnya SKPD tersebut tidak ada pemberitahuan atau koordinasi, salah satunya dari BPBD Lamtim tentang adanya penerimaan PHL. “Belum ada koordinasi ke kami sebelumnya, kalaupun memang ada hal tersebut sudah menyalahi peraturan,” tegasnya.

Wayan juga menjelaskan bahwa instansi yang boleh menerima tenaga honor atau sejenisnya hanya Polisi Pamong Praja (Pol PP), dikarenakan Pol PP sendiri tidak memiliki formasi di penerimaan CPNSD. PP ini tidak lain bertujuan dalam rangka tertib aturan hukum dan tertib administrasi kepegawaian. “Untuk penerimaan tenaga honorer hanya Pol PP, karena tidak ada penerimaan Pol PP dalam formasi CPNSD,” ungkapnya.

BPBD Kabupaten Lamtim melakukan penerimaan Pekerja Harian Lepas (PHL) sebanyak 15 orang tanpa ada koordinasi sebelumnya dengan Pemkab Lamtim, selain itu Dinas Ketahanan Pangan pun mengangkat 3 orang TKS.

Sementara Samin selaku Kepala BPBD Lamtim mengatakan bahwa penerimaan PHL tersebut dikarenakan BPBD Lamtim sendiri masih membutuhkan tenaga PHL dikarenakan banyaknya PHL yang sudah mengundurkan diri.

Dalam badan pemerintah ini, juga diperlukan tenaga ektra untuk menanggulangi bencana alam. “BPBD ini masih kekurangan PHL karena PHL yang kemarin banyak yang mengundurkan diri,” tegasnya.

Namun Samin menampik informasi yang mengatakan bahwa penerimaan PHL tersebut berjumlah 15 orang. Ia mengaku  hanya menerima 5 orang saja, namun dalam data yang dihimpun terdapat 15 orang PHL yang baru diterima setelah keluarnya PP tersebut. “Bukan 15 orang tapi hanya 5 orang saja, bohong kalau ada 15 orang,” elaknya.

Samin enggan berkomentar ketika ditanya sudah ada pemberitahuan ataupun koordinasi sebelumnya dengan Bupati Lamtim ataupun Sekda Lamtim.Riswan


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerDinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (4677)Proyek KA di Sulsel Membawa Petaka, Danyon Zipur Jadi Tersangka (2991)Komentari Kasus e-KTP, Andar: Abraham Samad Itu 'Omdo' (1659)Pandangan Umum Fraksi PDIP, PAN, dan RNB Terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kota Depok TA 2018 (1085)Sutadi SH dan Oknum Polres Ketapang Diduga Bobol Rumah Walet Milik Akim (659)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (605)PT Jembatan Nusantara Melakukan Pembohongan Terhadap Pelamar Pekerjaan (468)Proyek Jalan Siduk-Ketapang Rp 27 M Diduga Bermasalah (337)Diabetes, Ancaman Yang Harus Diwaspadai (297)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (289)
Bedah JayaposAPBDes Katimoho Terindikasi DikorupsiGresik, Jaya Pos APBDes Desa Katimoho Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Jawa Timur jadi sorotan. Pasalnya ...


Bendungan Karalloe Senilai 518 M Tidak Selesai PPK dan Kontraktor Enggan KomentarTangani Sengketa Tanah Damang Tewah Turun LapanganPT EBB Supply Puluhan Ribu Ton Solar Perhari ke Penambang di Sei KahayanRehab Sekolah Di Pandeglang Diduga Rawan PenyimpanganBPN Maros Akan Panggil Pemilik Sertifikat Ganda Pada Lahan Proyek Mamminasata Pekerjaan Jalan Pasirkadu-Perdana Dikeluhkan WargaPT. MAJI Diduga Serobot Lahan Kelompok Tani Karya Mandiri
Laporan KhususDinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Depok Gelar Workshop B2SADepok, Jaya Pos Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Depok mengelar acara Workshop penyusunan ...


Memperkenalkan Lebih Dini Budaya Batak Pada Anak-Anak Melalui Natal STM SarohaWaiting List Keberangkatan Jamaah Haji Kabupaten Ciamis Sudah Mencapai 2030Menggali Monumen Quo Lijn, Tim Pusat Sejarah Kepolisian Melakukan PenelitianSiapkan Aparatur Transportasi Handal, Padang Panjang Teken MoU dengan STTDPemkab Mukomuko Memperingati Maulid Nabi Mudammad SAW 1439 H/2017 MImbau Pemkab/Pemkot Ingatkan Masyarakat Lakukan Pencegahan KebakaranPengembangan Pemasaran Melalui Online