Rabu, 12 Juni 2013 - 07:24:43 WIB
Sekda Lamtim,Tidak Boleh Ada Pengangkatan HonorerKategori: Lampung - Dibaca: 998 kali

Baca Juga:Ungu Guncang Perpisahan SMKN 1 GarutDisdik Prov DKI Jakarta Diduga Korupsi Dana OSN, O2SN, dan FLS2N Plt Wali Kota Medan Kecewa Kepada Pengelola Pasar PetisahWarga Montor - Pagelaran Antusias Sambut Prona

Lampung Timur, Jaya Pos

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) Nomor 48 tahun 2005 tentang pelarangan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada pasal 8 menyatakan bahwa sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah tersebut semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lamtim I Wayan Sutarja menjelaskan, sesuai dengan PP Nomor 48 tahun 2005 tidak boleh ada pengangkatan ataupun penerimaan tenaga honorer dan sejenisnya. “Tidak boleh ada pengangkatan tenaga honorer, baik itu honor, tenaga suka rela (TKS) ataupun pekerja harian lepas, kan sudah jelas dalam PP itu, bupati sendiri jika tahu ada satker yang melakukan pengangkatan pasti akan memerintahkan harus diberhentikan karena sudah menyalahi PP tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut Wayan mengatakan, di lingkungan Pemkab Lamtim sebelumnya sudah diedarkan surat pemberitahuan tentang PP tersebut kepada setiap dinas/badan dan instansi pemerintah lainnya. “Kami sudah memberikan surat pemberitahuan yang ditandatangani langsung oleh bupati, yang berisikan PP tersebut ke semua dinas/badan dan instansi yang ada,” terangnya.

Diketahui, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lamtim banyak yang mengangkat pegawai TKS atau PHL, salah satunya berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) dan Dinas Ketahanan Pangan Lamtim.

Menurut I Wayan Sutarja, sebelumnya SKPD tersebut tidak ada pemberitahuan atau koordinasi, salah satunya dari BPBD Lamtim tentang adanya penerimaan PHL. “Belum ada koordinasi ke kami sebelumnya, kalaupun memang ada hal tersebut sudah menyalahi peraturan,” tegasnya.

Wayan juga menjelaskan bahwa instansi yang boleh menerima tenaga honor atau sejenisnya hanya Polisi Pamong Praja (Pol PP), dikarenakan Pol PP sendiri tidak memiliki formasi di penerimaan CPNSD. PP ini tidak lain bertujuan dalam rangka tertib aturan hukum dan tertib administrasi kepegawaian. “Untuk penerimaan tenaga honorer hanya Pol PP, karena tidak ada penerimaan Pol PP dalam formasi CPNSD,” ungkapnya.

BPBD Kabupaten Lamtim melakukan penerimaan Pekerja Harian Lepas (PHL) sebanyak 15 orang tanpa ada koordinasi sebelumnya dengan Pemkab Lamtim, selain itu Dinas Ketahanan Pangan pun mengangkat 3 orang TKS.

Sementara Samin selaku Kepala BPBD Lamtim mengatakan bahwa penerimaan PHL tersebut dikarenakan BPBD Lamtim sendiri masih membutuhkan tenaga PHL dikarenakan banyaknya PHL yang sudah mengundurkan diri.

Dalam badan pemerintah ini, juga diperlukan tenaga ektra untuk menanggulangi bencana alam. “BPBD ini masih kekurangan PHL karena PHL yang kemarin banyak yang mengundurkan diri,” tegasnya.

Namun Samin menampik informasi yang mengatakan bahwa penerimaan PHL tersebut berjumlah 15 orang. Ia mengaku  hanya menerima 5 orang saja, namun dalam data yang dihimpun terdapat 15 orang PHL yang baru diterima setelah keluarnya PP tersebut. “Bukan 15 orang tapi hanya 5 orang saja, bohong kalau ada 15 orang,” elaknya.

Samin enggan berkomentar ketika ditanya sudah ada pemberitahuan ataupun koordinasi sebelumnya dengan Bupati Lamtim ataupun Sekda Lamtim.Riswan


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (117710)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (88802)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (43789)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (33910)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (31713)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (31445)Bayi Hasil Hubungan Gelap Dibuang di WC Sekitar Kabah ( Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn (29855)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (27171)Gurame PJTV Ajang Penyaluran Artis Penyanyi (20637)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (17572)
Bedah JayaposMafia Proyek di Disbimarta Kota Bekasi GentayanganKota Bekasi, Jaya Pos Pembangunan di Kota Bekasi nyaris dilaksanakan setengah hati, tidak memperhatikan ...


WALHI Minta Pemda dan Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas PT Agro MukoKasus Dugaan Korupsi DAK Disdik Ketapang Rp17 M "Lenyap"Pembangunan Pasar Sukodono Rp 6,5 M Jadi Ajang BancakanProyek PU Bina Marga di Kesemen Nyaris Hancur TotalPemerintah Masih Tutup Mata, 6 Tahun Jembatan Cibarani Ambruk Sampai Saat Ini Belum Ada PerbaikanAktivitas Empat Perusahan PT Semen Tonasa Mendapat Kecaman dan Sorotan TajamDiduga Menggunakan Alamat Palsu PT Shavana Tiaramas Menang Tender Alkes 19,8 M
Laporan KhususKomisi IV Evaluasi Tujuh SKPDBanten, Jaya Pos Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Banten melakukan evaluasi pelaksanaan APBD ...


Komisi II Sambut Baik Bantuan dari Kementerian Koperasi dan UMKMPuskesmas Melawi Dapat Mobil AmbulanceGedung UGD Puskesmas Pemuar Rusak ParahPeran dan Fungsi DPRD DimaksimalkanKomisi II Kunjungi Kantor PD Pasar JayaRapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas Berlangsung SuksesGernas Kakao dan Sambung Pucuk Program Unggulan Dinas Perkebunan Sulsel