Selasa, 18 Juni 2013 - 06:39:20 WIB
Pungutan Pajak dan Retribusi APBD Kota Depok Rp 6,609 M Diduga DikorupsiKategori: Depok - Dibaca: 381 kali

Baca Juga:PT Pelindo IV Cabang Pantoloan Pacu InvestasiTerkait Dugaan Pelanggaran Phoenix, Kinerja Dinsosnaker Pasuruan DipertanyakanCopot Kapolres Siantar, Bandar Judi Besar DipeliharaUPK Sukadana Bagikan 180 Paket Sembako Gratis

Depok, Jaya Pos

Sesuai hasil temuan Direktur Eksekutif LSM Forum Research Economy Social & Humanity, Drs Murthada Sinuraya MM menyampaikan informasi belanja biaya pemungutan pajak APBD TA 2010-2011 dapat digunakan bukti awal atau berkaitan informasi dugaan penyalahgunaan wewenang dan atau melawan hukum oleh Kepala Daerah dan  atau  Kepala SKPD  di Pemkot Depok.

Dasar Hukumnya adalah UUD No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan  tindak pidana korupsi, pasal 41 ayat (1) masyarakat dapat berperan serta  membantu  upaya pencegahan dan pemberantasan tindak  pidana korupsi, ayat (2) peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: (a) hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, (b) hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, (c) hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak  pidana  korupsi, (d) hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari   dan (e) hak untuk  memproleh perlindungan hukum.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan. Klasifikasi belanja ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut Belanja Operasi: belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial, Belanja Modal: belanja aset tetap dan belanja aset lainnya, dan belanja tidak terduga.

Lalu, Permendagri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 50 kelompok belanja langsung dari semua kegiatan sebagaimana pasal 36 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja terdiri dari: belanja pegawai, belanja bank dan jasa serta belanja modal.

Kemudian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional  Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012 -2025 dan Jangka Menengah tahun  2012-2014. Pasal 1 peran serta masyarakat adalah peran  aktif perorangan, prganisasi masyarakat, atau Lembaga Swadaya  Masyarakat (LSM) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana  korupsi. Pasal 9; Ayat (1) dalam melaksanakan Stranas PPK, Kemenetrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat. Ayat (2) pelibatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Peraturan Pemerintah  RI Nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Pasal 6 ayat 1 besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5 persen untuk kab/kota. Pasal 7 ayat 1 besarnya pembayaran insentif berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun anggaran sebelumnya.

Selanjutnya, Murthada menjelaskan bahwa fakta yang didapat setelah melalui telaahan atas penerimaan pajak dan retribusi daerah seperti uraian tersebut telah menunjukkan adanya penyimpangan berdasarkan pada PP No 69/2010 pasal 6 dan 7 besarnya insentif pajak dan retribusi daerah  TA 2010 adalah Rp 5,538 milliar dan TA 2011 Rp 11,908 milliar.

“Berdasarkan paparan itu, maka “FRESH” berkesimpulan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005 tentang SAP (Standar Akutansi Pemerintahan) maka tidak mengenal biaya pemungutan pajak dan retribusi daerah, maka KDH  dan DPRD  serta SKPD dapat dikategorikan melawan hukum dengan sanksi pidana,” ungkap  Drs Murthada Sinuraya MM, kepada Jaya Pos, baru lalu.

Kemudian kalau mengacu kepada Peraturan Pemerintah No 69/2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dikategorikan mark-up serapan biaya insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sehingga negara /daerah merugi sebesar Rp 6,609 miliar selama tahun 2010 dan tahun 2011 ,sehingga dapat dikwalifilasi dugaan korupsi. Oleh karena itu, “FRESH” meminta agar kasus ini segera ditindaklanjuti oleh pihak penegak hukum.JL  


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59646)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51494)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (49387)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14977)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14258)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14075)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13805)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13301)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11855)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9274)
Bedah JayaposPunya Beking di Kejagung, Pejabat Masih "Kutip" KontraktorSumber, Jaya Pos Seakan tak pernah jera, sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon diduga ...


Pengelolaan DAK 64 Miliar, Disdik Ketapang Diduga Berkubang di Pusaran KKNTender Dibatalkan, Ada Tekanan Dahsyat ?Proyek Talud Pengaman Pantai Pering Diduga Tidak Sesuai SpekAPBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesRealisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?Kasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka Baru
Laporan KhususAmryatul Anam dan Melan Puspitasari Terpillih Menjadi Pradana Ambalan Pandu-KunthiJawa Tengah, Jaya Pos Amryatul Anam dan Melan Puspitasari terpilih menjadi Pradana Ambalan Pandu-Kunthi pada ...


Sekang Dewek Nggo Dewek Volly Pantai, Staf Teritorial JuaraBupati Tasikmalaya: Teruslah Berkreasi, Berkarya Dalam Gerakan PramukaRaperda Perubahan APBD 2019 Disahkan20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahIlyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres