Selasa, 17 September 2013 - 07:22:09 WIB
Teguran Gubernur dan Bupati Tidak Digubris, Matoa Ujung Terus BeroperasiKategori: Sulawesi Tengah - Dibaca: 273 kali

Baca Juga:Gara-gara Rumah Dihancurkan, Pemilik Minta Perlindungan ke Polda Jabar141 Tahun Kota Binjai Sumatera UtaraBesok, Nissan Perkenalkan Datsun di Indonesia !UNDANGAN HUT HARIAN JAYA POS KE-VI DI GHITTARI COTTAGE PUNCAK 5/6 OKTOBER 2013

Sulteng, Jaya Pos

Keberadaan PT Matoa Ujung, salah satu perusahaan yang menguasai  areal pertambangan di wilayah Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong untuk mengutak-atik komoditas emas di daerah tersebut, hingga saat ini masih menjadi derita panjang bagi warga masyarakat setempat.

Bagaimana tidak, sejak beroperasi hingga saat ini, PT Matoa Ujung  yang nekat memfungsikan izin eksplorasihnya hingga ke tingkat eksploitasi telah mengantarkan duka dan derita yang mendalam bagi masyarakat itu akibat dampak pengelolaan tambang yang langsung dialami.   

Keberadaan PT Matoa Ujung sebagai  pengelola pertambangan di daerah Bolano Lambunu menjadi perbincangan fenomenal di setiap kegiatan  gelaran paripurna para anggota legislatif Parmout yang dalam tugasnya getol mengupayakan aspirasi masyarakat agar sesegera mungkin dapat direalisasi.

Sebagaimana selalu disampaikan Rahmat SE, salah satu anggota DPRD dari Partai Keadilan Sosial (PKS) dari dapil Matoa Ujung, dalam setiap kesempatan pria berkumis itu selalu menegaskan agar secara keseluruhan pihak terkait dan para pemimpin daerah segera mengambil  langka tuntas guna menyelesaikan episode demi episode yang dimotori  oleh dampak keberadan pertambangan PT Matoa Ujung dengan meminta pemerintah segera menghentikan operasi  ilegal mining Matoa Ujung, meskipun hingga saat ini kenyataannya tidak pernah diupayakan.

Dalam paripurna jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2013 pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Parmout masa persidangan ke III tahun 2013 yang digelar, belum lama ini, bupati menjawab pertanyaan pandangan umum Fraksi Padi yang disampaikan oleh Plt Sekdakab Parmout Eka Pontoh bahwa pemerintah telah melakukan penataan kepada seluruh areal yang memiliki potensi tambang dan pemberian izin pertambangan selama ini masih sebatas izin eksplorasi atau izin penelitian dan pengkajian meski kemudian di areal potensi tambang telah terjadi pertambangan rakyat yang sangat sulit untuk ditertibkan.

Tapi menurutnya, pemerintah daerah akan selalu berusaha untuk dapat menata dan menertibkan maraknya ilegal mining tersebut di Kabupaten Parmout yang melibatkan seluruh unsur pemerintah daerah baik dari kepolisian maupun dari unsur pemerintah kecamatan dan desa.

Dimana, katanya, bupati juga menegaskan dalam jawaban pandangan fraksihnya atas pertanyaan dalam pandangan fraksi Padi yang disampaikan Eka Pontoh, mengakui bila secara khusus untuk penanganan  penambangan yang dilakukan oleh PT Matoa Ujung, Bupati Parmout H Samsurizal Tombolotutu telah mengeluarkan sejumlah 3 surat tentang pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang disusul oleh surat teguran secara langsung dari Gubernur Sulteng Drs H Longki  Djanggola MSi yang telah mengeluarkan surat teguran kepada PT Matoa Ujung dengan Nomor: 540/238/DISESDM tanggal 15 Mei 2013 dengan bunyi perihal penghentian kegiatan penambangan pengelolaan emas ilegal.

Dalam penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi tersebut, sebagian anggota dewan, antara lain Drs Alfred Tonggiroh MSi, tetap menyoal keabsahan keberadaan surat teguran kepada PT Matoa Ujung yang telah dilayangkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi bila kemudian sampai dengan saat ini perusahaan yang digawanggi oleh Mr Aling selaku bos dan Sahrun Balike SH selaku manager itu, tetap beroperasi tanpa mengindahkan surat teguran pemberentian kegiatan penambangan pengelolaan tambang emas ilegal itu. “Ada apa dibalik ini semua,” tegas Alfred dalam siding.

Kalau kemudian surat teguran dari bupati maupun gubernur sebagai pemerintah daerah dan provinsi telah melayangkan surat teguran namun tidak juga diindahkan oleh perusahaan Matoa Ujung, lalu siapa dibalik perusahaan tersebut yang sengaja berkonspirasi? “Jika pemda maupun pemprov sudah menegur tapi tak diindahkan, lalu siapa lagi yang mampu menghentikan operasional perusahaan nakal itu?” katanya.

Senada dengan Alfred, dalam kesempatan sidang itu anggota legislatif yang juga mantan PAW Jois Borman, Irianda Lagandja yang belum lama ini menempati posisi pengganti di keanggotaan dewan mengaku heran atas persoalan ilegal mining Matoa Ujung yang tetap beroperasi di lokasi tambang rakyat Bolano Lambunu tanpa dapat segera dihentikan, apalagi masih dengan hanya menggenggam izin penelitian eksplorasi.

“Saya heran, kalau masyarakat kecil yang melakukan kesalahan, hukum seakan begitu cepat bertindak namun kalau mereka orang-orang besar yang melakukan hal itu, hukum seperti demikian sulit untuk menindaki,” ungkap politisi asal daerah Moutong itu.RS/St


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59646)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51494)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (49389)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14977)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14258)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14075)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13805)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13302)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11856)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9274)
Bedah JayaposPunya Beking di Kejagung, Pejabat Masih "Kutip" KontraktorSumber, Jaya Pos Seakan tak pernah jera, sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon diduga ...


Pengelolaan DAK 64 Miliar, Disdik Ketapang Diduga Berkubang di Pusaran KKNTender Dibatalkan, Ada Tekanan Dahsyat ?Proyek Talud Pengaman Pantai Pering Diduga Tidak Sesuai SpekAPBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesRealisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?Kasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka Baru
Laporan KhususAmryatul Anam dan Melan Puspitasari Terpillih Menjadi Pradana Ambalan Pandu-KunthiJawa Tengah, Jaya Pos Amryatul Anam dan Melan Puspitasari terpilih menjadi Pradana Ambalan Pandu-Kunthi pada ...


Sekang Dewek Nggo Dewek Volly Pantai, Staf Teritorial JuaraBupati Tasikmalaya: Teruslah Berkreasi, Berkarya Dalam Gerakan PramukaRaperda Perubahan APBD 2019 Disahkan20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahIlyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres