Minggu, 29 September 2013 - 06:05:56 WIB
Hakim Amin Ismanto Diminta Diperiksa KY dan MAKategori: Jakarta - Dibaca: 335 kali

Baca Juga:Warga Bojen Jual Pupuk Bersubsidi KadaluwarsaBagir Manan : Saya Tidak Puas Penyidikan Kasus Sisca54 Preman Digiring PolisiKomisi C Hearing Dengan Pihak RSUD Sukadana Bahas Pelayanan Terhadap Publik

Jakarta, Jaya Pos

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat tersebut selalu diucapkan hakim ketika membacakan amar putusan perkara. Itu menunjukkan kewajiban hakim dalam menegakkan keadilan yang dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas dasar itu, maka hakim kerap kali dianalogikan sebagai wakil Tuhan di dunia ini.

Namun bagi majelis hakim yang diketuai Amin Ismanto, SH dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, ketika akan memutus kasus pencurian sepeda motor, kalimat itu tak diu­capkan. Bahkan kalimat sidang terbuka untuk umum pun tak disebut pula.

“Berapa pak jaksa dituntut?” tanya Amin Ismanto kepada penunt umum Gunto­ro,SH, dan dijawab, “7 bulan pak”. “6 bulan ya, kamu ke be­lakang,” kata Amin Ismanto kepada terdakwa Sandi Suryadi dan Robert Al Ajis, sambil mengetok palunya.

“Selanjutnya siapa lagi pak jaksa,” tanya hakim Amin Ismanto kepada penuntut um­um, dan dijawab, “Sapriyanto pak”. “Mana Sapriyanto, maju. Berapa pak jaksa?” tanya Amin lagi memulai persidangan berikutnya, yang selanjutnya dijawab, “7 bulan pak”. “Udah, kamu sama de­ngan temanmu yang tadi ya,” terang Amin kepada terdakwa Sapri­yanto, juga sambil mengetok palunya.

Hanya kata-kata itulah yang keluar dari mulut Amin Ismanto, tanpa menyebut kalimat sidang terbuka untuk umum dan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Padahal, beban dalam memutuskan perkara itu tetap ada. Karena pertanggungjawabannya bukan hanya kepada manusia tapi terhadap Tuhan sebab ia dianggab sebagai wakil Tuhan.

Menanggapi sikap hakim itu, Riswadi, SH.MH, salah satu pengamat hukum di Jakarta mengatakan, semestinya seorang hakim memutus perkara harus taat kepada UU. “Di pasal 195 KUHAP sudah jelas disebutkan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Hakim pun harus menaati pasal 197 KUHP pula,” kata Riswa­di,SH kepada Jaya Pos.

Selain itu, lanjut Riswadi, di UU No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pun juga sudah ditegaskan bahwa ada sanksi jika hakim tidak menyebutkan sidang terbuka untuk umum. “Di pasal 19 ayat (2) sudah ditegaskan bahwa, tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, mengakibatkan putusan batal demi hukum,” terang Riswadi.

Jadi, tambah Riswadi, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan apabila hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, seperti yang disebutkan dalam pasal 20 UU No 4 tahun 2004.

Oleh karena itu, dalam memutus sebuah perkara, setidak-tidaknya hakim itu dapat menyebutkan amarnya saja. “Masalah pertimbangan hukumnya boleh saja dipersingkat,” ujarnya.

Meski demikian, Riswadi tak menampik jika Mahkamah Agung (MA), khusunya Komisi Yudisial (KY) secepatnya memeriksa hakim yang melanggar aturan. “Sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga, hakim yang melanggar uu harus dipanggil untuk diperiksa agar kepercayaan masyarakat kepada hakim pulih kembali,” paparnya.

Sementara Ketua PN Jakata Pusat, Suharto, SH, hingga berita ini diturunkan belum dapat memberikan komentar. Begitu juga dengan Humas PN Jakarta Pusat, Nawawi Pomolango, juga belum dapat dikonfirmasi. RMT Sormin


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (111943)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (80370)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (10619)Masyarakat Tapanuli Tengah Demo Didepan Kantor KPK Minta Ketua KPK Tangkap Bonaran Situmeang (7125)Dilaporkan Ke KPK, Pejabat DKI Korupsi Tanah Rp 49 Miliar (6323)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (5823)Harian JAYA POS (5656)Demo di Kantor Bupati Tapteng, Minta Bonaran Situmeang Segera Ditangkap (5348)Demo di Jakarta dan Tapteng Desak Tangkap Bonaran Situmeang (5340)Merasa Ditelantarkan Mawar Ungkap Kedekatannya Dengan Bupati Mappi (4613)
Bedah JayaposJudi Togel Marak Di Tapanuli Tengah, Agar Aman Diduga Oknum Polisi Terima UpetiSibolga, Jaya Pos Peredaran judi toto gelap (togel) di wilayah Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah ...


Persediaan Obat Kemoteraphy di RS Persahabatan 2 Minggu KosongTerlantarkan Hingga Meninggal Dunia dan Gelapkan Hak Karyawannya, PT LIH Tidak BerperikemanusiaanHampir Dua Tahun Sebagai Tersangka Asun Belum DiadiliKasubdit III Direskrim Umum Poldasu Diduga Bekingi Bandar Togel Kota SiantarDugaan Penyelewengan Dana Hibah Rp 6 M Untuk Nelayan Tahap Pengumpulan DataPengawasan PU Binamarga Sulsel Disorot Pekerjaan Jalan Pekkae Barru Soppeng Acak-Acakan?TI Rajuk Sungai Bulu Ajang ATM Oknum Aparat Petinggi Polda Babel Bungkam
Laporan KhususMengenali Gejala Awal Penyakit JantungSehat, Jaya PosJantung adalah sebuah otot yang memompa darah ke seluruh tubuh. Dalam suatu serangan jantung ...


HUT HARIAN JAYA POS KE VI DI GHITTARI COTTAGE PUNCAK BOGORHUT HARIAN JAYA POS KE VI DI GHITTARI COTTAGE PUNCAK BOGORHUT Harian Jaya Pos KE-VIHUT Harian Jaya Pos KE-VI" Kabarkan Kebaikan dan Kesalehan Indonesia, Kritis Terhadap Kekeliruan dan Kesalahan Bangsa "Pemahaman Hukum Kontrak Bagi Aparatur Pemerintahan Sangat PentingOKI Akan Jadi Penopang Lumbung Pangan Nasional