Selasa, 29 Oktober 2013 - 07:26:37 WIB
Pembangunan Gedung SMANOR Sidoarjo Bagai Proyek SilumanKategori: Pendidikan - Dibaca: 381 kali

Baca Juga:Jalan Raya Yang Semakin RayauTidak Bermanfaat, Bangunan Drainase dari APBD 2013 Rp 25 MRS Dr Hasan Sadikin Bandung Kecewakan Pasiennya1.720 Bangunan di Jakut Menyalahi Aturan

Sidoarjo, Jaya Pos

Sekolah Menegah Olah Raga (SMANOR) yang berdiri di Sidoarjo sejak beberapa tahun lalu melakukan pengembangan gedung sarana dan prasarana belajar bagi peserta didiknya.

Secara fisik, UPT SMANOR memang berada di wilayah untuk mengambil gambar otonomi kabupaten Sidoarjo akan tetapi sekolah ini adalah aset milik Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur yang berkantor di Genteng Kali Surabaya sehingga tanggung jawab secara kedinasan ada pada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Dr Harun.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya di sekolah ini, kepala dinas menyerahkan kepada Kepala UPT SMANOR dalam hal ini Drs Zainal Arifin sebagai Kepala UPT dan dibantu oleh Yusuf sebagai Ka TU pada tahun anggaran 2013 ini diglontor anggaran untuk pembangunan gedung hingga miliaran rupiah terdiri dari beberapa paket proyek.

Namun saying, paket-paket proyek ini dikelola secara sembunyi-sembunyi dan cenderung tertutup sampai sampai papan proyek pun tidak dipasang di lokasi. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah  dan sekaligus melanggar UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Demi untuk memenuhi keingintahuan masyarakat Sidoarjo khususnya dan Jatim pada umumnya, Jaya Pos mendatangi SMANOR dengan tujuan untuk mengambil gambar proyek yang sedang dikerjakan. Akan tetapi hal ini dicegah dan dihalang-halangi oleh pihak UPT dan Satpol PP yang bertugas di sekolah ini dengan alasan bahwa untuk mengambil gambar proyek di lokasi SMANOR harus mendapat izin dari Dinas Pendidikan Propinsi.

Ketika ditanyakan apa hal ini merupakan aturan tertulis dari dinas, mereka mengatakan ini hanya menjalankan tugas dan merupakan pesan dari atasan. Sementara Dinas Pendidikan Propinsi Jatim yang disambangi memberikan izin untuk diambil gambar proyek tersebut, untuk selanjutnya dilakukan pengambilan gambar bangunan gedung SMANOR. Namun lagi-lagi, mendapat penolakan dan Satpol PP.

Masalah ini menjadi meluas sehingga publik pun mengetahuinya. Terkait peristiwa ini, Ketua LSM KIPAS Mardiyanto SH mengatakan, sikap yang ditunjukkan oleh Satpol PP yang menghalang-halangi kontrol sosial  untuk mengambil gambar gedung sekolah itu, tidak bagus.

Sebagai PNS, lanjut dia, seharusnya mereka tidak melakukan pencegahan terhadap pers untuk mengabadikan lokasi bangunan sekolah itu. “PNS itu nota bene telah disumpah untuk menjalankan dan mematuhi undang–undang yang ada seperti yang diatur dalam PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS,” sebutnya. Afi/Faiz


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59194)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51030)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (18581)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14355)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13800)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13501)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13426)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12799)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8819)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (8772)
Bedah JayaposGerombolan Pencuri TBS Dan Berondolan Kelapa Sawit PTPN III Aek Nabara Semakin BeringasLabuhanbatu,  Jaya Pos Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  Pemantau Kinerja Aparatur Negara ...


Tiga Proyek Senilai Rp 4,2 M Bermasalah, Inspektorat Ketapang Tunggu Perintah Bupati Selain Tidak Difungsikan, Bangunan Pasar Pollung Diduga Mengandung Tanah GambutJaka Marhaen SH : Keterpurukan Hukum di Mata Masyarakat Pencari KeadilanPersoalan Letak Tanah Poktan KCS dan Kebun Milik K Handoko, Seharusnya Urusan Dokumen di Desa BumbunPenyidik Polresta Bukittinggi Terkesan Tidak Profesional, Dua Kali Jaksa Tolak SPDP TersangkaKurang Etis Terhadap Wartawan, Forum Wartawan OKI Sesalkan Sikap Bupati IskandarKoordinator BPP Kecamatan Kamang Magek Diduga Kerahkan Massa Ketika Wartawan Lakukan Investigasi Ten
Laporan KhususDialog Dengan Penerima Bansos PKH dan BPNT Di Bangka Belitung, Ini Pesan Presiden Joko WidodoKhusus untuk Kota Pangkalpinang, Mensos menjelaskan Bansos Tahap I sebesar Rp. 5.081.825.000, di peruntukkan ...


Disdukcapil PALI Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tingkatkan Kualitas Pelayanan AdmindukBupati PALI Resmikan Fungsi Gedung SD10 KIM Bangka Ikuti Kegiatan Pemberdayaan Tingkat ProvinsiKejari Kabupaten Bandung Tingkatkan Pelayanan Dan Siap Menuju WBK Dan WBBMBupati Labusel Buka Acara Sosialisasi E-Perizinan DPRD Depok Paripurnakan Hasil ResesDuet Irdinansyah Zuldafri Bertabur Prestasi