Selasa, 11 Maret 2014 - 05:13:08 WIB
Kades Banyu Biru Perjuangkan Sertifikasi Tanah Warga Melalui PronaKategori: Banten - Dibaca: 9 kali

Baca Juga:Bongkar Cantik Ala Sudin P2b Jaktim Kembali Dibangun Tanpa IMBRegina dan Farhat Abbas Tak Takut Umbar Kemesraan Saat Puncak Kreativitas Ronaldo Memuncak Barcelona TerjatuhDana Alokasi BDB/BKP Thn 2013 5,4 Milar Dinas Pertanian dan Peternakan Pemko Binjai Perlu Dilidik

Pandeglang, Jaya Pos

Rumyatudin, Kepala Desa Banyu Biru Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, sekarang kini tengah memperjuangkan proses penyelesaian Buku Sertifikat Tanah sejumlah 100 buah melalui Program Nasional Agraria (Prona) yang dimotori Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Pandeglang.

Hal tersebut dilakukan Rum dengan harapan agar warga terutama yang merasa memiliki harta kekayaan berupa benda tidak bergerak yaitu tanah terlindungi oleh aturan dan hukum secara perdata.

Sehingga menurut Rum, warga betul-betul merasa aman dan nyaman. Artinya, terhindar dari persoalan-persolan yang terkadang menimbulkan satu permasalahan baik luas tanah maupun bata-batas hak milik antar warga.

Disamping itu, ketika warga menunaikan kewajibannya saat melakukan pembayaran yang tercatat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) bisa terdeteksi dan terkoordinir secara akurat. “Seharusnya Desa Banyu Biru tahun ini memperoleh kuota dari BPN sejumlah 150 buku sertifikat akan tetapi kemungkinan sebagian warga kami menginginkan pembuktian terlebih dahulu terutama bagi mereka yang sudah mendaftarkan diri sebagai peserta sertifikasi sebanyak 100 pendaftar pada akhirnya warga tersebut berperan di posisi tunggu,” jelas Rum.

Masih menurut Rum, dari 100 buku yang sudah diajukan berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh petugas BPN sekaligus didampingi oleh pihak desa bulan lalu, maka pasca pileg, 100 buku sertifikat tanah pada Mei mendatang jika tidak ada kendala sudah bisa dimiliki.
Berbeda dengan H Ijat Sudarjat, ketika BPN Kab Pandeglang menawarkan pembuatan sertifikat secara gratis dengan lebel Prona dan dibantu sepenuhnya oleh kepala desa beserta staf desa.

Ijat yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Permusya­waratan Desa (BPD) Banyu Biru siap tanggap mendaftar sebagai peserta sertifikasi dengan cara menempuh persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan sebagai kelengkapan atas tanah miliknya, diajukan sebagai peserta prona. Kesempatan baik itu jarang sekali terjadi di Desa Banyu Biru. “Berdasarkan hal itu saya sangat bangga adanya niat baik dari pemerintah untuk membantu masyarakat Pandeglang terutama warga Desa Banyu Biru yang sejak dulu mengharapkan bentuk pengakuan secara perdata berupa serifikat tanah dengan cara mudah sekaligus tidak membebani secara material,” ungkap Ijat.

Hanya karena prona itu sifatnya massal dan jumlahnya cukup banyak, Ijat dan warga Banyu Biru lainnya cukup sadar apabila penyelesaian sertifikasi tersebut menyita waktu lebih dari 2 bulan. “Yang penting selesai dan sertifikat itu dapat kami miliki,” katanya.

Prona yang dimediasi oleh BPN Kab Pandeglang kini sedang berjalan di masing-masing desa di wilayah Labuan. Selain Desa Banyu Biru juga Desa Suka Maju dan Caringin termasuk Desa Labuan juga itu program tersebut.

Namun Prona untuk Desa Labuan, menurut warga yang terdaftar sebagai peserta kebingungan harus kepada siapa mempertanyakan penjelasan tanggal serta batas waktu penyelesaian sertifikasi.

Sementara untuk Desa Caringin, Kepala Desa dan staff tidak terlibat langsung dalam penanganan Prona. “Untuk Desa Caringin, Prona diusung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab Pandeglang selanjutnya difokuskan oleh DKP  pada warga Caringin yang nota bone nelayan,” kata Mamat, Ketua Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDSI) Kec Labuan.Yan/Rus


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerDinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (4498)Proyek KA di Sulsel Membawa Petaka, Danyon Zipur Jadi Tersangka (2988)Komentari Kasus e-KTP, Andar: Abraham Samad Itu 'Omdo' (1658)Pandangan Umum Fraksi PDIP, PAN, dan RNB Terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kota Depok TA 2018 (1080)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (604)PT Jembatan Nusantara Melakukan Pembohongan Terhadap Pelamar Pekerjaan (440)Proyek Jalan Siduk-Ketapang Rp 27 M Diduga Bermasalah (328)Wujud Sinergitas TNI Polri, Polsek Wates Makan bersama dengan 70 Anggota TNI (283)Diabetes, Ancaman Yang Harus Diwaspadai (273)Ratusan Pekarya KSO Demo PT BBP (238)
Bedah JayaposBendungan Karalloe Senilai 518 M Tidak Selesai PPK dan Kontraktor Enggan KomentarMakassar, Jaya Pos Mega proyek konstruksi pembangunan Bendungan Karalloe, yang menelan anggaran sebesar Rp ...


Tangani Sengketa Tanah Damang Tewah Turun LapanganPT EBB Supply Puluhan Ribu Ton Solar Perhari ke Penambang di Sei KahayanRehab Sekolah Di Pandeglang Diduga Rawan PenyimpanganBPN Maros Akan Panggil Pemilik Sertifikat Ganda Pada Lahan Proyek Mamminasata Pekerjaan Jalan Pasirkadu-Perdana Dikeluhkan WargaPT. MAJI Diduga Serobot Lahan Kelompok Tani Karya MandiriPeningkatan Jalan Kebonagung Kemangsen Menyimpang
Laporan KhususMemperkenalkan Lebih Dini Budaya Batak Pada Anak-Anak Melalui Natal STM SarohaJakarta, Jaya Pos Perayaan Natal Parsahutaon STM Saroha Kedaung Kali Mati Jakarta Barat, Sabtu (9/12/2017) ...


Waiting List Keberangkatan Jamaah Haji Kabupaten Ciamis Sudah Mencapai 2030Menggali Monumen Quo Lijn, Tim Pusat Sejarah Kepolisian Melakukan PenelitianSiapkan Aparatur Transportasi Handal, Padang Panjang Teken MoU dengan STTDPemkab Mukomuko Memperingati Maulid Nabi Mudammad SAW 1439 H/2017 MImbau Pemkab/Pemkot Ingatkan Masyarakat Lakukan Pencegahan KebakaranPengembangan Pemasaran Melalui OnlinePublikasi Kinerja Setda Kabupaten Bogor Semester II Tahun 2017