Selasa, 11 Maret 2014 - 05:17:10 WIB
Dirut PT Agro Parkim Indonesia Bisa Terkena PidanaKategori: Jawa Timur - Dibaca: 32 kali

Baca Juga:Kades Banyu Biru Perjuangkan Sertifikasi Tanah Warga Melalui PronaBongkar Cantik Ala Sudin P2b Jaktim Kembali Dibangun Tanpa IMBRegina dan Farhat Abbas Tak Takut Umbar Kemesraan Saat Puncak Kreativitas Ronaldo Memuncak Barcelona Terjatuh

Pasuruan, Jaya Pos

Kesejahteraan masyarakat sudah menjadi prioritas pemerintah agar bisa menjadi lebih makmur dan tenteram. Tentu saja dibutuhkan penghasilan yang layak untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari dan itu mestinya bisa diperoleh dari hasil bekerja entah itu di perusahaan atau bidang lainnya.

Pemprov Jatim telah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) berdasarkan banyak pertimbangan dari berbagai aspek dan kondisi, dan peraturan itu semestinya bisa dipatuhi oleh semua pemilik perusahaan di wilayah Pemprov Jawa Timur tanpa pandang bulu.

Akan tetapi yang terjadi di PT Agro Parkim Indonesia perlu dipertanyakan dan ditindak tegas oleh pemerintah terkait dalam hal ini Dinsosnakertrans Kabupaten Pasuruan. Pasalnya yang terjadi di sini, UMK yang sudah ditetapkan pemerintah jelas tidak dipatuhi dengan benar. Bahkan para karyawanpun belum ada yang diikutkan dalam program jamsostek atau kalau sekarang disebut program BPJS.

Dari pihak perusahaan waktu dikonfirmasi oleh Jaya Pos memberikan alasan yang banyak dipakai oleh perusahaan yang terkena kasus serupa.
Menurut Sugeng Riyadi selaku HRD yang kala itu didampingi oleh Bagus selaku Manager Produksi mengatakan kalau karyawan PT Agro Parkim Indonesia sekarang berjumlah sekitar 75 orang. Berdirinya perusahaan ini sejak tahun 2011, memiliki karyawan yang upahnya Rp 40 ribu sampai 45 ribu perhari. “Untuk jamsostek sendiri sedang diusahakan,” ucap HRD Sugeng Riyadi.

PT Agro Parkim Indonesia yang bertempat di Jl Raya Sukorejo-Bangil Km 4 Ds Oro Oro Ombo Wetan Kec Rembang Kab Pasuruan ini terlihat sedang direnovasi sewaktu didatangi wartawan.

Mr  Lee Ingoo selaku Dirut belum bisa menemui awak media dan hanya diwakili oleh HRD dan bagian Manager Produksi saja.
Pada sore hari sekitar pukul 16.00, pada Kamis, (6/2), masyarakat mengadakan demo menuntut limbah pabrik dikelola dengan baik agar bau yang ditimbulkan oleh pabrik tidak mengganggu kesehatan warga sekitar.

Menurut Solikin, salah seorang pendemo menegaskan, sudah lima kali bahkan lebih unjuk rasa dilakukan, akan tetapi pihak perusahaan tidak menggubris permintaan warga agar polusi dan bau yang ditimbulkan oleh perusahaan dikelola dengan baik sehingga tidak mengganggu kesehatan warga sekitar.

“Perusahaan katanya kalau selama ini hanya uji coba saja, padahal kami ini manusia mas bukan hewan, kok dijadikan percobaan,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Drs Zainal Abiding St selaku Wasekjen Lembaga Penegak Demokrasi (LPD) berkomentar, kalau memang perusahaan membarikan upah tidak sesuai dengan UMK dan tidak mengikutsertakan karyawanya dalam program BPJS maka perusahaan jalas sudah melanggar Pergub Jatim No 72 tahun 2012 tentang UMK, UU No 13 tahun 2003 tentang Kesejahteraan Pekerja, dan melanggar UU BPJS. Itu bukan perkara perdata lagi akan tetapi sudah masuk ranah pidana yang ancaman hukumanya juga jelas,” ucapnya.Sup


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerDinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (4497)Proyek KA di Sulsel Membawa Petaka, Danyon Zipur Jadi Tersangka (2988)Komentari Kasus e-KTP, Andar: Abraham Samad Itu 'Omdo' (1658)Pandangan Umum Fraksi PDIP, PAN, dan RNB Terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kota Depok TA 2018 (1080)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (604)PT Jembatan Nusantara Melakukan Pembohongan Terhadap Pelamar Pekerjaan (440)Proyek Jalan Siduk-Ketapang Rp 27 M Diduga Bermasalah (328)Wujud Sinergitas TNI Polri, Polsek Wates Makan bersama dengan 70 Anggota TNI (283)Diabetes, Ancaman Yang Harus Diwaspadai (273)Ratusan Pekarya KSO Demo PT BBP (238)
Bedah JayaposBendungan Karalloe Senilai 518 M Tidak Selesai PPK dan Kontraktor Enggan KomentarMakassar, Jaya Pos Mega proyek konstruksi pembangunan Bendungan Karalloe, yang menelan anggaran sebesar Rp ...


Tangani Sengketa Tanah Damang Tewah Turun LapanganPT EBB Supply Puluhan Ribu Ton Solar Perhari ke Penambang di Sei KahayanRehab Sekolah Di Pandeglang Diduga Rawan PenyimpanganBPN Maros Akan Panggil Pemilik Sertifikat Ganda Pada Lahan Proyek Mamminasata Pekerjaan Jalan Pasirkadu-Perdana Dikeluhkan WargaPT. MAJI Diduga Serobot Lahan Kelompok Tani Karya MandiriPeningkatan Jalan Kebonagung Kemangsen Menyimpang
Laporan KhususMemperkenalkan Lebih Dini Budaya Batak Pada Anak-Anak Melalui Natal STM SarohaJakarta, Jaya Pos Perayaan Natal Parsahutaon STM Saroha Kedaung Kali Mati Jakarta Barat, Sabtu (9/12/2017) ...


Waiting List Keberangkatan Jamaah Haji Kabupaten Ciamis Sudah Mencapai 2030Menggali Monumen Quo Lijn, Tim Pusat Sejarah Kepolisian Melakukan PenelitianSiapkan Aparatur Transportasi Handal, Padang Panjang Teken MoU dengan STTDPemkab Mukomuko Memperingati Maulid Nabi Mudammad SAW 1439 H/2017 MImbau Pemkab/Pemkot Ingatkan Masyarakat Lakukan Pencegahan KebakaranPengembangan Pemasaran Melalui OnlinePublikasi Kinerja Setda Kabupaten Bogor Semester II Tahun 2017