Selasa, 11 Maret 2014 - 05:17:10 WIB
Dirut PT Agro Parkim Indonesia Bisa Terkena PidanaKategori: Jawa Timur - Dibaca: 666 kali

Baca Juga:Kades Banyu Biru Perjuangkan Sertifikasi Tanah Warga Melalui PronaBongkar Cantik Ala Sudin P2b Jaktim Kembali Dibangun Tanpa IMBRegina dan Farhat Abbas Tak Takut Umbar Kemesraan Saat Puncak Kreativitas Ronaldo Memuncak Barcelona Terjatuh

Pasuruan, Jaya Pos

Kesejahteraan masyarakat sudah menjadi prioritas pemerintah agar bisa menjadi lebih makmur dan tenteram. Tentu saja dibutuhkan penghasilan yang layak untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari dan itu mestinya bisa diperoleh dari hasil bekerja entah itu di perusahaan atau bidang lainnya.

Pemprov Jatim telah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) berdasarkan banyak pertimbangan dari berbagai aspek dan kondisi, dan peraturan itu semestinya bisa dipatuhi oleh semua pemilik perusahaan di wilayah Pemprov Jawa Timur tanpa pandang bulu.

Akan tetapi yang terjadi di PT Agro Parkim Indonesia perlu dipertanyakan dan ditindak tegas oleh pemerintah terkait dalam hal ini Dinsosnakertrans Kabupaten Pasuruan. Pasalnya yang terjadi di sini, UMK yang sudah ditetapkan pemerintah jelas tidak dipatuhi dengan benar. Bahkan para karyawanpun belum ada yang diikutkan dalam program jamsostek atau kalau sekarang disebut program BPJS.

Dari pihak perusahaan waktu dikonfirmasi oleh Jaya Pos memberikan alasan yang banyak dipakai oleh perusahaan yang terkena kasus serupa.
Menurut Sugeng Riyadi selaku HRD yang kala itu didampingi oleh Bagus selaku Manager Produksi mengatakan kalau karyawan PT Agro Parkim Indonesia sekarang berjumlah sekitar 75 orang. Berdirinya perusahaan ini sejak tahun 2011, memiliki karyawan yang upahnya Rp 40 ribu sampai 45 ribu perhari. “Untuk jamsostek sendiri sedang diusahakan,” ucap HRD Sugeng Riyadi.

PT Agro Parkim Indonesia yang bertempat di Jl Raya Sukorejo-Bangil Km 4 Ds Oro Oro Ombo Wetan Kec Rembang Kab Pasuruan ini terlihat sedang direnovasi sewaktu didatangi wartawan.

Mr  Lee Ingoo selaku Dirut belum bisa menemui awak media dan hanya diwakili oleh HRD dan bagian Manager Produksi saja.
Pada sore hari sekitar pukul 16.00, pada Kamis, (6/2), masyarakat mengadakan demo menuntut limbah pabrik dikelola dengan baik agar bau yang ditimbulkan oleh pabrik tidak mengganggu kesehatan warga sekitar.

Menurut Solikin, salah seorang pendemo menegaskan, sudah lima kali bahkan lebih unjuk rasa dilakukan, akan tetapi pihak perusahaan tidak menggubris permintaan warga agar polusi dan bau yang ditimbulkan oleh perusahaan dikelola dengan baik sehingga tidak mengganggu kesehatan warga sekitar.

“Perusahaan katanya kalau selama ini hanya uji coba saja, padahal kami ini manusia mas bukan hewan, kok dijadikan percobaan,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Drs Zainal Abiding St selaku Wasekjen Lembaga Penegak Demokrasi (LPD) berkomentar, kalau memang perusahaan membarikan upah tidak sesuai dengan UMK dan tidak mengikutsertakan karyawanya dalam program BPJS maka perusahaan jalas sudah melanggar Pergub Jatim No 72 tahun 2012 tentang UMK, UU No 13 tahun 2003 tentang Kesejahteraan Pekerja, dan melanggar UU BPJS. Itu bukan perkara perdata lagi akan tetapi sudah masuk ranah pidana yang ancaman hukumanya juga jelas,” ucapnya.Sup


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59090)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50947)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14252)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (13817)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13719)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13399)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13353)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12701)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8738)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (8258)
Bedah JayaposKetua NCW Lahat Dapat Surat Balasan Terkait Dugaan Korupsi di PUPR Senilai Rp24 MNCW desak KPK agar secepatnya memproses kasus dugaan korupsi senilai Rp 24 miliar yang dilaporkan melalui ...


RSI Siti Hajar Tidak Profesional Dalam Menangani PasienPolemik Pengiriman 2.493 Ton Zirkon Oleh PT Putraprima Mineral MandiriDiduga Gelapkan Dana Nasabah, PT PNM Unit Amurang Dilaporkan Ke Polda SulutMencuri Kabel Milik PT OKI Pulp and Papers Mills, Sarmadin Ditangkap PolisiMantan Camat Merapi Timur Diduga Terlibat Pembuatan Surat Tanah FiktifDrainase Desa Rimba Beringin Rusak Diduga Pembangunan Asal JadiRealisasi APBD Membengkak, Biaya Perjalanan Dinas 2017 Terindikasi Korupsi ?
Laporan KhususPenilaian Dasawisma Aster II "Optimis Raih Juara"Padang Panjang, Jaya Pos Dasawisma Aster II berhasil menjadi nominator Kelompok Dasawisma Berprestasi ...


Fachrori: Kita Berupaya Maksimal Wujudkan Program Pembangunan 30 Ribu Massa Akan Ramaikan Gelaran Generasi Muda Cinta Lalu Lintas di Provinsi JambiFachrori Rapat Bersama Mentan Bicarakan Penguatan Harga Karet dan PanganHasil Evaluasi SAKIP Pemkab Gunung Mas Raih Predikat BPerbub Baru: Gaji PTT di Gumas Diatas UMKBupati Gumas Lantik 59 Kades Terpilih Periode 2018-2024Jiwa Rela Berkorban R Joko Kaiman Perlu Diteladani