Selasa, 11 Maret 2014 - 05:17:10 WIB
Dirut PT Agro Parkim Indonesia Bisa Terkena PidanaKategori: Jawa Timur - Dibaca: 589 kali

Baca Juga:Kades Banyu Biru Perjuangkan Sertifikasi Tanah Warga Melalui PronaBongkar Cantik Ala Sudin P2b Jaktim Kembali Dibangun Tanpa IMBRegina dan Farhat Abbas Tak Takut Umbar Kemesraan Saat Puncak Kreativitas Ronaldo Memuncak Barcelona Terjatuh

Pasuruan, Jaya Pos

Kesejahteraan masyarakat sudah menjadi prioritas pemerintah agar bisa menjadi lebih makmur dan tenteram. Tentu saja dibutuhkan penghasilan yang layak untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari dan itu mestinya bisa diperoleh dari hasil bekerja entah itu di perusahaan atau bidang lainnya.

Pemprov Jatim telah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) berdasarkan banyak pertimbangan dari berbagai aspek dan kondisi, dan peraturan itu semestinya bisa dipatuhi oleh semua pemilik perusahaan di wilayah Pemprov Jawa Timur tanpa pandang bulu.

Akan tetapi yang terjadi di PT Agro Parkim Indonesia perlu dipertanyakan dan ditindak tegas oleh pemerintah terkait dalam hal ini Dinsosnakertrans Kabupaten Pasuruan. Pasalnya yang terjadi di sini, UMK yang sudah ditetapkan pemerintah jelas tidak dipatuhi dengan benar. Bahkan para karyawanpun belum ada yang diikutkan dalam program jamsostek atau kalau sekarang disebut program BPJS.

Dari pihak perusahaan waktu dikonfirmasi oleh Jaya Pos memberikan alasan yang banyak dipakai oleh perusahaan yang terkena kasus serupa.
Menurut Sugeng Riyadi selaku HRD yang kala itu didampingi oleh Bagus selaku Manager Produksi mengatakan kalau karyawan PT Agro Parkim Indonesia sekarang berjumlah sekitar 75 orang. Berdirinya perusahaan ini sejak tahun 2011, memiliki karyawan yang upahnya Rp 40 ribu sampai 45 ribu perhari. “Untuk jamsostek sendiri sedang diusahakan,” ucap HRD Sugeng Riyadi.

PT Agro Parkim Indonesia yang bertempat di Jl Raya Sukorejo-Bangil Km 4 Ds Oro Oro Ombo Wetan Kec Rembang Kab Pasuruan ini terlihat sedang direnovasi sewaktu didatangi wartawan.

Mr  Lee Ingoo selaku Dirut belum bisa menemui awak media dan hanya diwakili oleh HRD dan bagian Manager Produksi saja.
Pada sore hari sekitar pukul 16.00, pada Kamis, (6/2), masyarakat mengadakan demo menuntut limbah pabrik dikelola dengan baik agar bau yang ditimbulkan oleh pabrik tidak mengganggu kesehatan warga sekitar.

Menurut Solikin, salah seorang pendemo menegaskan, sudah lima kali bahkan lebih unjuk rasa dilakukan, akan tetapi pihak perusahaan tidak menggubris permintaan warga agar polusi dan bau yang ditimbulkan oleh perusahaan dikelola dengan baik sehingga tidak mengganggu kesehatan warga sekitar.

“Perusahaan katanya kalau selama ini hanya uji coba saja, padahal kami ini manusia mas bukan hewan, kok dijadikan percobaan,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Drs Zainal Abiding St selaku Wasekjen Lembaga Penegak Demokrasi (LPD) berkomentar, kalau memang perusahaan membarikan upah tidak sesuai dengan UMK dan tidak mengikutsertakan karyawanya dalam program BPJS maka perusahaan jalas sudah melanggar Pergub Jatim No 72 tahun 2012 tentang UMK, UU No 13 tahun 2003 tentang Kesejahteraan Pekerja, dan melanggar UU BPJS. Itu bukan perkara perdata lagi akan tetapi sudah masuk ranah pidana yang ancaman hukumanya juga jelas,” ucapnya.Sup


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (55162)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50743)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14030)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13517)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13180)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12454)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8505)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (7291)Sudah 4 Bulan Pegawai Kejaksaan RI Tidak Dapat Dana Remunerasi (6411)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (6210)
Bedah JayaposCV Linang Jaya Diduga Kirim Material Tak Sesuai RAB Ke 30 Penerima Program RTLH Di Desa LabuanPandeglang, Jaya Pos Desa Labuan, Kecamatan Labuan merupakan salah satu desa yang mendapatkan Program Rumah ...


Dinas PUPR Kab Sidoarjo Bidang Pengairan Diduga Lakukan Mark UpPembangunan USB SDN Babat 2 Kecamatan Legok Beraroma KorupsiDiduga Proyek Pembangunan Pasar Cibaliung, Gunakan Besi BekasProyek NUSP-2 ADB Loan Rp 5,9 M di Kapuas Berbau KKNKades Tanjung Diduga Selewengkan Keuangan Desa Ratusan Juta RupiahProyek Jalan Hotmix Desa Medalsari - Saketi Terkesan DitutupiBPK Diminta Audit Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Perbatasan Tutur Arah Malang
Laporan KhususHari Jadi Bantaeng Ke-764 Gubernur Sulsel Bantu Bantaeng 26 MBantaeng, Jaya Pos Pada tanggal 7 Desember 2018, seluruh masyarakat Bantaeng bersuka cita menyambut kembali ...


Bakti PUPR Bangun Infrastruktur Mempersatukan BangsaLurah Bahu : Sidak Bagi Pendatang Berdomisili di WilayahnyaPengawasan APK Bersama Stakeholder Untuk Pemilu 2019Bupati Canangkan Gerakan Banyumas MembacaBanjir di Buaran DPU Tangsel Sigap Tangani Laporan WargaTanah Datar Gelar Festival Pesona Minang KabauDPRD Sumsel Gelar Rapat Paripurna Ke-LI (51)