Minggu, 20 April 2014 - 05:37:26 WIB
Dana Pas Masuk Pelabuhan 3 Tahun Tidak Masuk APBD, Dishub Riau Diminta Sampaikan KlarifikasiKategori: Riau - Dibaca: 331 kali

Baca Juga:Tersangkut Kasus Korupsi PU Tahn 2010 Ratu DPO Hj Masniari ST Dibekuk KejaksaanAmoy Tewas DiranjangKembalikan Fungsi Yayasan Pendidikan KhalsaBupati Resmikan PLTS Terpadu Desa Selaut

Kota Dumai, Jaya Pos

Terkait dana bagi hasil pelayanan jasa pas masuk pelabuhan penyeberangan Dumai-Tanjung Kapal-Kabupaten Bengkalis yang sudah 3 tahun ini tidak pernah diterima Pemerintah Kota (Pemko) Dumai, menimbulkan kecurigaan terhadap Dinas Perhubungan (Dishub) Riau.

Sebagaimana diberitakan koran ini sebelumnya, berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dengan Pemko Dumai No 15/PK/2011 dan No 7 DISHUB/2011, tertanggal 23 Maret 2011, pada pasal 6 mengatur tentang pendapatan bersama di bidang pelayanan jasa pas masuk pelabuhan penyeberangan, dengan pembagian 60% untuk Pemprov Riau dan 40% untuk Pemko Dumai.

Mekanisme penyetoran dilakukan setiap hari ke kas daerah Riau dan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan.
Namun setelah berjalan selama 3 tahun, hak Pemko Dumai hilang tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keterangan pihak Dishub Riau sebelumnya melalui Rijaya S, Kepala UPT Pelabuhan Penyeberangan, bahwa itu adalah hal yang tidak benar. Sebab mengacu perjanjian kerjasama pemprov dan pemko tersebut, mekanisme penyetoran dilakukan setiap hari ke kas daerah Riau, bukan ke kas Dispenda Riau.

Sementara Dishub Dumai, melalui Kepala Bidang Perhubungan Darat, H Marjohan MSi mengatakan bahwa informasi dari Dishub Riau, pengoperasian kapal roro yang lama masih disubsidi, dan alokasi dana untuk kontrak kapal roro tidak berimbang dengan penerimaan.
"Karena tekor dari pengoperasian, maka tidak ada yang dapat diberikan ke Pemko Dumai," ungkapnya sembari mengatakan pihaknya juga selama pengoperasian kapal roro tidak pernah mendata berapa jumlah penumpang dan kendaraan yang berangkat dari dan ke Rupat.

Sedangkan pihak PT ASDP Indonesia Very (persero), selaku pihak penyedia kapal roro, saat dikonfirmasi melalui Supervisor Dumai, Muhamad, mengatakan bahwa bentuk kerjasama pihaknya dengan Pemprov Riau adalah melalui system kontrak per tahun.

Ketika dipertanyakan berapa rata-rata jumlah penumpang dan kendaraan yang menyeberang setiap tahunnya, ia enggan menjawab sebab hal itu adalah wewenang pimpinan PT ASDP Cabang Batam.

"Bentuk kontrak kerjasama dengan Pemprov Riau, merupakan wewenang Manajemen Cabang Batam yang menjawabnya. Yang jelas setiap keberangkatan kapal roro, ada salinan manifest yang diberikan oleh Dishub Riau," bebernya sembari mengatakan KMP Kuala Batee II, GT 464 yang dipergunakan sebagai roro Dumai-Tanjung Kapal Rupat dapat mengangkut maksimal 395 orang, 20 unit mobil dan 50 unit sepeda motor.

Melalui Surat No 02/ HJP-BD.02/IV/ 2014, tertanggal 15 April 2014, Jaya Pos mengajukan permohonan klarifikasi dan informasi terhadap Kepala Dishub Riau, Adizar. Namun sampai berita ini dinaikkan, belum diperoleh klarifikasi dan informasi sebagaimana yang diajukan pada surat dimaksud.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Dumai merespon akan melakukan penyelidikan segera. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara jelas apakah terjadi kerugian keuangan daerah atau tidak. Demikian disampaikan Kepala Seksi Intelijen, Yusuf Luqita SH, ketika Jaya Pos audiensi di ruangannya, belum lama ini.Rön


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (72068)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (61052)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52806)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (20560)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16391)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15656)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15308)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (15005)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14830)Sanksi Tegas Menanti PNS yang Nambah Libur (11323)
Bedah JayaposKasus Suap, JPU Ketapang Tuntut Mantan Politikus PDI-P 1,5 Tahun PenjaraKetapang, Jaya Pos Perjalanan kasus suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Ketua DPRD Ketapang, ...


KPU Pandeglang DidemoDinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Ciptakarya dan Penataan Ruang Kota Surabaya DipolisikanTambang Mas Liar Menjamur Lagi Di BengkayangKejati Kalteng Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Penggantian Jembatan di KapuasSoal Hibah Gubernur 7 M Untung Bisa Dijerat TPPUKetua Kelompok Budi Karya Leniyanti Diduga Palsukan Data AnggotaBuntut Dugaan Penyelewengan Anggaran Pada Humas Mojokerto, Semakin Terkuak Dengan Adanya Jumpa Pers
Laporan KhususDesa Klambir Lima Kebon Adakan Pemilihan BPDHamparan Perak, Jaya Pos Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang mengadakan pemilihan ...


BumNag Sumpur Kudus Maju Dengan Segudang PrestasiDPRD Sampaikan Laporan Pansus Atas LKPJ Bupati Muba TA 2019Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor Dengan PancakarsaFachrori Launching Calendar of Event Upaya Promosikan Wisata JambiDPRD Muba Serahkan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati TA 2019Menpan RB Tjahjo Kumolo: MPP Pekanbaru Terbaik di IndonesiaSahirah Dzakyyah Memilih Ponpes Darul Ulum Untuk Pendidikannya