Senin, 21 April 2014 - 06:09:01 WIB
Miliaran PAD dari Tambang Galian C, Perda No 34/2003 Kaitan Mineral dan SDA Akan Dirubah Kategori: Sulawesi Tengah - Dibaca: 410 kali

Baca Juga:Sebut KPU Tidak Transparan Kinerja PPK Labuan Patut DicermatiSerah Terima Hasil Pekerjaan Rehab SMKN 57 Jaksel Layak DipertanyakanOlympiade Matematika-IPA Dorong Siswa Giat BelajarPemilihan Legislatif Di Subang Diwarnai Politik Uang

Donggala-Sulteng, Jaya Pos

Donggala konon dijuluki Kota Tua di Sulawesi Tengah, namun menjadi daerah otonom baru sekitar lima delapan belasan tahun lalu, dan kini Drs Kasman Lasa SH MH selaku Bupati dan Vera Laruni sebagai Wakil Bupati. Adapun jabatan bupati-wakil bupati terserbut, karena mendapatkan perolehan suara terbanyak pada putaran ke 2 yakni 55,32 % yang dilaksanakan pada tanggal 18 Nevember 2013.

Wilayah ini, ada yang terletak dalam Teluk Palu, dan mempunyai kandungan komoditi bernilai jual tinggi, yaitu pasir, batu, dan krikil (sirtukil) golongan Galian C.

Pertambangan Galian C ini menjadi kewenangan Dinas Mineral dan Sumber Daya Alam Kabupaten Donggala, dan malah hingga melakukan pengukuran muatan di atas kapal. Konon, komoditi ini menjadi primadona, karena salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Donggala yang tembus hingga angka miliaran rupiah pertahun.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Donggala, ketika ditanyakan sudah berapa kubik sirtukul yang diantar pulaukan sesuai jenisnya, menurutnya bermacam-macam sesuai permintaan dan sesuai besarnya kapal. “Kapal yang kecil bisa muat 1.000 kubik, yang besar bisa muat sampai 3.000 kubik, dan itu di dalamnya bisa sampai 1 hingga 2 jenis pasir, kerikil bahkan batu pecah juga batu pondasi,” terang Ir Syamsu Alam MM.

Lebih jauh Samsu katakan, kalau dilihat pertanggal 31 Desember 2013, penghasilannya mencapai 19 miliar rupiah. Jadi rata-rata perbulanya lebih dari 1 miliar, itu pajak, tapi tergantung dari penjualan dan penjualan tergantung dari permintaan, dan permintaan bisa dilayani kalau ada potensi. “Tapi nilai pajaknya untuk tahun 2013 per tanggal 31 Desember sekitar 19 miliar lebih, yang tahu persis adalah Dinas Pendapatan, kita hanya angka taksiranya berdasarkan kubikasi,” sambungnya.

Menyinggung bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Donggala pada pemuatan sirtukil, melakukan pengukuran muatan di atas kapal, apakah ada regulasi atau peraturan yang memberi kewenangan terkait pengukuran muatan di atas kapal, menurut dia, itu masuk Perda No 34 tahun 2003. “Yah, sudah lama. Kalaupun nanti kita akan rubah tahun ini karena itu sudah 10 tahun.

Jadi itu bagian dari namanya penjualan bahan galian. Kalau dimuat di tongkang itu mekanisme, tapi masuk kategori penjualan jadi mulai mengambil menggali, mengangkut, mengolah, menjual itu satu izin, namanya izin operasi produksi. Jadi setelah ada izin operasi produksi, dia berhak mengambil material dari lokasi tambang dia gali terus diangkut ke pabrik selanjutnya diolah, dan sebagainya,” katanya.

Sehingga, katanya, pengukuran termasuk mekanisme penjualan, adalah bagian dari kewenangan pihaknya.Sirat/ST


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59698)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52464)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51552)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15040)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14309)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14133)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13849)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13356)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12403)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9328)
Bedah JayaposEksekusi bergaya premanisme, Hendra Laporkan ACC Finance ke BPSK Bukittinggi Bukittinggi, Jaya Pos Karena merasa dirugikan, Hendra Sutoto (39) melaporkan peristiwa yang dialaminya 3 ...


Kasus Tanah Kas Desa RancaudikTerkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RABDenpom Pekanbaru Menertibkan Perjudian di Tapung
Laporan KhususPemdes Sukaramai Jalin Kerjasama Dengan Praktisi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Tentang PerikaKampar, Jaya Pos Pemerintahan Desa (Pemdes) Sukaramai menjalin kerjasama dengan pegiat/praktisi pelatihan ...


Ketua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliPolsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik50 Anggota DPRD Subang Periode 2019-2024 Dilantik