Sabtu, 18 Februari 2012 - 13:59:57 WIB
Sukri Bey Calon Walikota Payakumbuh, Tersandung Korupsi Radio Tetra di JakartaKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 937 kali

Baca Juga:Anas Urbaningrum Terlibat Kasus Korupsi Labtop di Kampus UNJKejari Buol Tetapkan 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Gaji Guru Kontrak TW 3 Tahun 2011Jalan Sungai Kelambu Rusak BeratCindy Crawford Akan Menghentikan Anaknya Menjadi Model

Jakarta, Jaya Pos

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemprov DKI Jakarta, Sukri Bey tidak lama lagi akan mengakhiri masa tugasnya di Pemrov DKI Jakarta. Setelah pensiun, Sukri lantas tidak jadi ‘orang rumahan’. Namun ia sudah digadang-gadang menjadi calon Walikota Payukumbuh Provinsi Sumatera Barat. Tapi jalannya menjadi pemimpin di kampungnya bisa menjadi terhambat, pasalnya Sukri diduga terlibat dalam kasus korupsi Pengadaan Radio UHF Tetra (radio tranking) tahap II tahun 2009 yang dilaksanakan BPKD.

Kasus tersebut sudah dilaporkan ke Kejaksaan Agung oleh aktivis anti korupsi Tom Pasaribu dan kawan-kawan. Diduga terjadi korupsi dengan proyek yang menelan dana Rp 58 miliar itu dengan kerugian hampir puluhan miliar rupiah. Menurut Tom, kasus tersebut bakal menjadi bomerang bagi Sukri kalau mencalonkan diri menjadi Walikota di Payakumbuh.  “Tidak ada kepentingan politik kami. Namun kasus ini tentu akan mengganggu yang bersangkutan bila mau maju dalam pilkada. Karena yang bersangkutan adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung dalam proyek radio tetra tahap kedua,” tegas Tom Pasaribu kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/2) lalu.

Menurut Tom, dugaan korupsi Pengadaan radio UHF Tetra merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar. Proyek sebelumnya yang dilaksanakan Biro Perlengkapan pada tahun 2008 juga demikian. Untuk kedua proyek itu, kerugian diperkirakan mencapai Rp 43 miliar.

Keterlibatan langsung Sukri Bey dalam korupsi pengadaan Radio Tetra jilid II tersebut sebenarnya sudah diketahui oleh banyak pejabat teras DKI Jakarta. “Pernah dilakukan konfrontir di hadapan pejabat-pejabat DKI Jakarta kepada Kepala BPKD atas adanya pengakuan dari kontraktor pelaksana proyek tersebut yang mengaku telah menyetorkan uang kepada kepala BPKD sebesar Rp 3,5 miliar sebagai sukses fee,” ungkap Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I) itu.

Proyek jilid II tersebut sangat dipaksakan dan diciptakan untuk kepentingan korupsi berjamaah. Karena saat proses penggodokan anggaran berlangsung, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta telah mengingatkan bahwa dalam pengadaan Radio Tahap I sedang dalam penyelidikan. Namun kepala BPKD tidak memperduli peringatan Kajati yang dibuat dengan surat resmi tersebut.

Menurut Tom, korupsi pengadaan Radio UHF Tetra tahap I dan II sudah dilaporkan ke Kejagung dan dikuatkan lagi dengan audit BPK, namun penanganannya mandek. “Penyidik yang menangani perkara ini di Kejagung melindungi oknum-oknum pejabat DKI dan pengusaha pelaksana proyek, salah satunya adalah Kepala BPKD,” kata Tom.

Sukri Bey yang dihubungi Jaya Pos beberapa kali ke kantornya belum memberikan keterangan. Demikian juga ketika dikonfirmasi melalui telepon selelurnya, Sukri belum bersedia bekomentar. L30 P1000


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59631)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51483)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (48892)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14973)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14241)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14069)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13796)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13293)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11789)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9260)
Bedah JayaposProyek Talud Pengaman Pantai Pering Diduga Tidak Sesuai SpekBangka Belitung, Jaya Pos Proyek pembangunan talud pengaman Pantai Pering Kelapa Kampit Belitung diduga ...


APBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesRealisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?Kasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka BaruDiduga Palsukan Produk Pabrikasi, U-Ditch Merek BCA Berstempel Calvary DipertanyakanBuruh PT Siwanggi Sejati Luhur Demo Karena Pembayaran Bonus Yang Tak SesuaiKasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka Baru
Laporan KhususRaperda Perubahan APBD 2019 DisahkanDepok, Jaya Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, menggelar Rapat Paripurna dalam rangka ...


20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahIlyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres Demi Keutuhan NKRI Majelis Madiena Adakan Istigosah Dan TausiyahPimpin Upacara di IPDN, Pengamat: Bukti Bupati Bantaeng Punya Jejaring Kuat di PusatRanperda Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar di 2018 DiSetujui