Minggu, 18 Mei 2014 - 06:05:04 WIB
DPRD Batanghari Pertanyakan Kewajiban PT BEI Bayar RoyaltiKategori: Jambi - Dibaca: 382 kali

Baca Juga:Penyesuaian Tarif Kapal Pelni Kelas Ekonomi DisahkanTanpa Stempel, Karcis Retribusi Kebersihan DipertanyakanBPTPH Jabar Berantas Hama Tikus di Desa Ligung LorKenali Gejala Stroke Sebelum Terlambat

Batang Hari, Jaya Pos

Anggota DPRD Batanghari dari Fraksi Golkar, Jakfar mempertanyakan kewajiban pembayaran iuran tetap dan royalti tahun 2009 hingga 2014 dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2013 lalu oleh PT Bangun Energi Indonesia (BEI) di Desa Koto Boyo Kecamatan Bathin XXIV.

Hal itu dikemukakan Jakfar ketika dikonfirmasi, Minggu, terkait laporan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Batanghari nomor 545/69/ESDM, berdasarkan surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nomor B-243/10-15/02/2014 tanggal 5 Februari 2014, perihal permintaan permintaan data pemgelolaan pertambangan mineral dan batu bara yang ditujukan kepada Bupati Batanghari.
“Berdasarkan hasil pengecekan silang tentang kewajiban pembayaran iuran tetap dan royalti PT BEI selaku pemegang izin usaha penambangan, sampai saat ini belum memenuhi kewajibannya,” katanya.

Ia mencontoh belum dibayarnya kekurangan pembayaran denda royalti tahun 2009 sebesar Rp507,1 juta dan iuran tetap tahun 2010 hingga saat ini untuk masing-masing IUP berupa pokok dan denda yang juga belum dibayar.

“Kita minta pihak perusahaan bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran iuran tetap dan royalti ini dan PT BEI juga harus melakukan pembayaran yang menggunakan blanko Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP),” kata Jakfar.

Ketua Komisi III DPRD Batanghari Ahmad Dailami mengatakan, dari hasil dengar pendapat dengan Dinas ESDM Batanghari juga disampaikan tentang penyelesaian tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK RI sesuai dengan hasil rapat pemuktahiran data hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian pada kerugian negara.

“PT BEI sudah membodoh-bodohi masyarakat dan juga Pemkab Batanghari. Kami sebagai wakil rakyat tetap serius memperjuangkan hak-hak dan kewajiban di wilayah Batanghari,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan laporan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi nomor 06.c/HP/XIII.JMB/V2009 tentang laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tahun anggaran 2008 pada Pemkab Batanghari.

Temuan pemeriksaan tersebut adalah perusahaan batu bara milik PT BEI sebagai pemegang kuasa pertambangan esploitasi di Batanghari belum menyusun rencana reklamasi dan jaminan penutupan tambang.

Janji perusahaan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI ini tidak pernah dilakukan dengan itikad baik. Hal ini sudah menjadi rahasia umum, baik di instansi maupun masya­rakat Batanghari, katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Batanghari Supriadi ST, mengaku sangat kecewa atas tindakan PT BEI milik pengusaha asal India, yang tidak melaksanakan reklamasi sehingga menyisakan rasa kecewa bagi anggota dewan dan masyarakat Batanghari.

Selain itu, di areal bekas tambang milik PT BEI kondisinya sangatmemprihatinkan. Lubang-ubang besar hasil galian dibiarkan begitu saja tanpa direklamasi, padahal telah merusak lingkungan.

DPRD yang mencoba mempertanyakan keseriusan perusahaan melaksanakan reklamasi malah dibuat kecewa oleh menejeman PT BEI, karena menejemen selalu berjanji akan melaksanakan reklamasi tapi tidak pernah direalisasikan.

Dari inspeksi mendadak yang dilakukan DPRD beberapa waktu lalu diketahui dari tiga bekas mulut tambang PT BEI tidak mampu menunjukkan reklamasi sesuai rencana dalam UKL/UPL milik perusahaan tersebut.Dre/Feri


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (67008)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (60968)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52727)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (18477)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16296)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15559)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15273)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14966)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14729)Diduga Mabuk, Tarian Gemulai Siswi SMAN 1 Mojosari Mojokerto Viral (10946)
Bedah JayaposKepala Inspektorat Sumbar Pecat Oknum ASN, Diduga Tilep Dana Masjid Raya Rp 1.5 MPadang, Jaya Pos Setelah menjabat enam tahun sebagai bendaharawan, akhirnya terungkap kebobrokan oknum ASN ...


Kasus YP Galuh Kini di Polda, KPK Diminta MensupervisiProyek Peningkatan Jalan Utama BPTP Babel Diduga MenyimpangMurkayani S, Terdakwa Penipuan CPNS Dituntut 2 Tahun 6 Bulan PenjaraDiduga Gunakan Dana Desa FiktifDiduga Honor Pencegahan Karhutla Tahun 2019 di Ketapang DisunatKejati Babel Usut Dugaan Penyimpangan Pembelian Biji TimahProyek Jl Pelang-Batu Tajam Ketapang Rp 56,4 M Terindikasi Gagal Mutu
Laporan KhususKajati Jabar Hadiri Pencanangan WBK/ WBBM di Kejari Kabupaten BandungKab Bandung, Jaya Pos Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kajati Jabar) Ade Eddy Adhyaksa menyaksikan ...


Empat Tahun Pimpin Tanah Datar, Duet Irdinansyah Tarmizi dan Zuldafri Darma Bertabur PrestasiMTQ OKI Ke 29, Syiar Al QurKPP Pratama Bukittinggi Bersinergi dengan Pemko PadangpanjangDesa Sukamulya Maju Dan Berkembang Pesat Berkat Kepemimpinan H. NawawiOrmas LACAK Mengajak Masyarakat Mengawal Terus Anggaran Negara Dalam Pemberantasan KorupsiKerajinan Ijuk Panumbangan Tembus Pasar Tanah AirKesakralan Gunung Pusuk Buhit Perlu Dipertahankan