Senin, 16 Juni 2014 - 06:10:21 WIB
Dari Ratusan Pembebasan Lahan Hanya 17 BersertifikatKategori: Sulawesi Tengah - Dibaca: 293 kali

Baca Juga:Penjarahan Minyak Merajalela, Polres Tidak Berdaya Polda Jatim Tutup MataNomor Favorit Makin DiminatiDana Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Belum Kunjung TurunBP PDAM Diduga Setting Pegawai Demo Lengserkan Direktur

Parimo-Sulteng, Jaya Pos

Bidang aset yang dibahawi Badan Keuangan dan Aset Daerah dipanggil oleh Panitia khusus (Pansus) LHP BPK yang dipimpin oleh Asmir Ntosa di ruang legislasi, Selasa. Alasan pemanggilan itu untuk mempertanyakan sejumlah aset Pemerintah kabupaten (Pemkab) Parimo baik yang bergerak dan tidak bergerak, khususnya ratusan tanah yang telah dibebaskan dan menjadi milik pemkab yang hingga kini tidak memiliki sertifikat atas hak kepemilikan.

Ratusan lahan tanah yang telah dibebaskan namun tidak memiliki sertifikat itu diakui oleh Kepala Bidang Aset Moh Yasir di hadapan anggota pansus.

Ia menyebutkan dari ratusan lahan milik pemkab baru ada 17 lahan yang bersertifikat. Pengakuan itu cukup mengagetkan anggota pansus karena sepengetahuan mereka semua anggaran pembebasan lahan sudah inklud dengan pengurusan sertifikat tanah, terkait hal itu Pansus akan memanggil lagi pihak-pihak terkait untuk dimintakan pertanggungjawabannya.

Rahmat SE, Anggota Pansus mendesak pemanggilan sejumlah pihak yang seharusnya bertanggung jawab. “Masalahnya, siapa yang salah itu yang harus bertanggung jawab, ini bukan salahnya bidang aset karena sudah diserahkan seluruh anggarannya sekaligus dengan pengurusan sertifikat tanah, sehingga perlu diundang pihak Tapem guna menanyakan kenapa terlalu banyak aset yang tidak tuntas,” ujar Rahmat.

Menurut Yasir, setelah dilakukan inventarisir ada sebesar 1,536 triliun besaran aset pemkab yang berasal dari APBD dan sejak tahun 2003-2012 dan ada selisih 26 miliar aset yang masih dicari rinciannya. “Kami buka lagi kontraknya ada 26 milyar secara keseluruhan sejak 2003 sampai tahun 2013 jadi atas kendala ini maka belum bisa dilakukan penghapusan karena tidak ada rinciannya,” ujarnya.

Kata dia, inventarisir yang dilakukan oleh pihak aset sendiri menggunakan format yang diberikan oleh BPK-RI perwakilan Sulteng, format yang disebut KIP itu merupakan laporan rincian secara keseluruhan, terkait KIP itu Pansus meminta pihak Aset memberikan kepada pansus untuk diperiksa agar diketetahui keseluruhan aset pemkab.RS/ST


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59556)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51413)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (43427)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14903)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14179)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14004)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13741)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13201)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11022)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9180)
Bedah JayaposGetwien Menduga Ada Pihak Sengaja Rekayasa Kasus Menantunya Untuk Cari NamaRiau, Jaiya Pos Terkait tuduhan dan fitnah yang tersebar di berbagai media yang menyebutkan bahwa Mindo ...


Ketua BPD Bukit Kemuning Tuding Kades Gelapkan DDKangkangi Izin, Aktivitas Mall Matahari dan Gedung Novita Pertaruhkan Nyawa Pengunjung UNTIRTA Pertanyakan Tanah Hibah Yang Diberikan Pemkab PandeglangPekerjaan Bersumber DD di Desa Boddi Kecamatan Mandalle Terkesan AmburadulPungli di Lapas Kapuas Resahkan NapiMerek U-Ditch Bercampur Pek Saluran Pumpungan 3 Menyimpang Dinas Lakukan PembiaranDiduga Persulit Warga Mengurus Dokumen, Andar: Copot Lurah dan Kasie Pemerintahan Kelurahan Rawamang
Laporan KhususBupati OKI Buka Gerak PKK dan BBGRM XVI Kayuagung, Jaya Pos Posisi stategis Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan, yang ...


Rencana Proyek RSUD di Pantura Capai Rp 500 MTMMD, Wujud Nyata Kemanunggalan TNI-RakyatBupati Tanjab Barat Pimpin Rapat Persiapan HUT RI Ke 74 dan Tanjab Barat Ke 54Pemerintah Segera Cairkan DAK Nonfisik Jenis Baru Tahun 2019Bupati Ketapang Pimpin Upacara Pembukaan TMMD 105 Adat Suku BatakJelang Pemecahan Rekor Dunia Menyelam Massal di Manado