Rabu, 18 Juni 2014 - 06:20:13 WIB
Pelaksanaan Kegiatan di Biro Perlengkapan Dinilai Langgar AturanKategori: Riau - Dibaca: 304 kali

Baca Juga:Festival Tahunan Cisadane Jadi Daya Tarik WisataMelawi Laksanakan Pelatihan Kurikulum 2013PT SMP Diduga Tidak Kantongi AmdalRumah Penampungan Kardus dan Plastik Bekas Dilalap Sijago Merah

Pekanbaru, Jaya Pos

Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Riau Ir Abdi Haro dinilai melakukan pelanggaran terhadap Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Indikasi dugaan pelanggaran terhadap aturan Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang jasa tersebut berkaitan dengan pelaksanaan sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan di SKPD tersebut pada mata anggaran tahun 2014.

Tudingan pelanggaran Perpres No 70 tahun 2012 yang dialamatkan kepada Abdi Haro bukan tidak punya alas an, karena pelaksanaan sejumlah kegiatan tersebut yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah bahkan menembus angka miliaran rupiah hanya berdasarkan nota dinas belaka.

Salah satu contoh kegiatan tersebut adalah pengecatan pagar kantor Gubernur Riau, pengecatan kantor Badan Pembedayaan Masayarakat, dan sejumlah kegiatan lainnya. Terutama kegiatan rehab rumah dinas Wakil Gubernur Riau. Jumlah nominal kegiatan tersebut sangat fantastis namun pelaksanaannya hanya bedasarkan nota dinas.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Aktivis LSM Bangun Negeri Elpreth SH mengatakan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah tidak dapat dilaksakan dengan nota dinas, karena tidak ada diatur dalam aturan pengadaan barang jasa pemerintah, yang ada adalah SPK (Surat Perintah Kerja) yang diberikan oleh Kepala SKPD kepada penyedia barang jasa yang ditunjuk berdasarkan ketentuan yang berlaku. “Melaksanakan kegiatan dengan nota dinas adalah merupakan pelanggaran. Kalau itu benar laporkan saja kepada polisi atau kejaksaan.” ujar pria yang juga berprofesi sebagai advokat ini.

Nota dinas adalah bentuk komunikasi internal sesama SKPD baik dari atasan kepada bawahan dan atau sebaliknya. Apalagi nilainya mencapai miliaran rupiah kegiatan itu harus ditenderkan terlebih dahulu secara terbuka.

Elpreth menambahkan, Penunjukan Langsung (PL) terhadap satu penyedia barang jasa dapat dilakukan menurut Perpres 70 tahun 2012. Pasal 1 Poin 31 Penunjukan Langsung adalah bentuk metode pemilihan penyedia barang jasa dengan cara menunjuk langsung 1 penyedia barang/jasa. Dasar Penunjukan Langsung dalam Perpres 70 tahun 2012 tersebut dalam pasal 35 ayat (3) poin d, pemilihan penyedia pekerjaan kontruksi dilakukan dengan a. pelelangan umum, b. pelelangan terbatas, c. pemilihan langsung, d. penunjukan langsung dan e. pengadaan langsung.

Pasal 38 ayat 1 Penunjukan Langsung terhadap 1 penyedia barang/jasa kontruksi, jasa lainnya dapat dilakukan dalam hal, a. kadaan tertentu, b. pengadaan barang khusus, pekerjaan kontruksi khusus jasalainnya yang bersifat khusus.

Kriteria Penujukan Langsung dalam Perpres 70 tahun 2012 diatur dalam pasal 38 ayat 4 kriteria tertentu yang memungkinkan dilakukan penunjukan langsung terhadap penyedia barang/jasa pekerjaan kontruksi/jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 satu huruf a, meliputi penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan untuk meyelesaikan pekerjaan harus segera/tidak dapat ditunda-tunda untuk: pertahanan negara, keama­nan dan ketertiban masyarakat, harus dilakukan segera, termasuk akibat bencana alam atau non bencana alam dan atau bencana sosial dan atau akibat kerusakan prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.

Merujuk pada pasal tersebut bahwa kegiatan rehab rumah dinas wakil gubernur tersebut bukanlah masuk dalam dalam kategori mendesak, sehingga tidak dapat dilakukan penunjukan langsung, tetapi harus dilakukan pelelangan secara terbuka. Itu sudah salah menurut aturan.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Biro Perlengkapan Setda Riau Ir Abdi Haro belum dapat dikonfirmasi, baik di kantornya maupun melalui telepon. Menurut sejumlah pegawai di Biro Perlengkapan, Abdi Haro jarang masuk kantor bahkan segala urusan biro perlengkapan disebut-sebut dikendalikan supir pribadinya.Tun


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (66340)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (60952)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52715)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (18422)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16278)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15540)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15263)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14952)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14711)Diduga Mabuk, Tarian Gemulai Siswi SMAN 1 Mojosari Mojokerto Viral (10931)
Bedah JayaposProyek Jl Pelang-Batu Tajam Ketapang Rp 56,4 M Terindikasi Gagal MutuKetapang, Jaya Pos Proyek Peningkatan Jalan Pelang-Batu Tajam yang dilaksanakan oleh PT Marga Mulya senilai ...


Kejari Kabupaten Bandung Setor Uang Pengganti Perkara Tipikor ke Kas NegaraDiduga Lakukan Pungli, Kepala Desa Dan Panitia PTSL Dilaporkan Ke Kejari PandeglangDiduga Belum Kantongi IMB, Pembangunan Tower Pemancar Dari Ratelindo Berjalan MulusPetugas Tahanan Kejari Kabupaten Bandung Amankan Pembesuk Bawa SabuDaud Pasaribu SH, : Fakta Persidangan, Objek Perkara Merupakan Harta Warisan Ibu Sinap Untuk PoniyemDewan Kunjungi Proyek 2.2 Milyar, Pelaksana Tuding Bekas PPK Persulit MerekaMerasa Dirugikan, Afrets Elat Melaporkan Keluarga Tumbel ke Polresta Manado
Laporan KhususKesakralan Gunung Pusuk Buhit Perlu DipertahankanCatatan Aliman Tua Limbong (Wartawan Jaya Pos) Menurut beberapa sumber penelitian, para ilmuwan, setelah ...


DPRD Muba Tanggapi Audiensi Baznas MubaSiap Tanggap Bencana, Kodim 0711 Pemalang Menamam Rumput VertiverPemkab Gumas Gelar Forum Konsultasi Publik Penyempurnaan Rancangan RKPD 2021Kabid Humas Polda Sulsel Silaturrahmi Dengan Wartawan MarosEbid Diana Putra: Kita Akan Wujudkan Masyarakat SejahteraPemkab Sukabumi Kembali Pertahankan Opini WTPBupati Gumas Lantik 12 Pejabat Struktural Kecamatan Manuhing