Kamis, 19 Juni 2014 - 06:45:07 WIB
Peruntukan Dana Pajak Rokok DipertanyakanKategori: Sulawesi Tengah - Dibaca: 420 kali

Baca Juga:Tangkap Oknum Disdik Diduga Palsukan Data Tenaga Honorer K2146 Guru Ikuti Pelatihan Aplikasi Kurikulum 2013 di Gedung SDN 10 Kecamatan KakapAnggota DPRD Kabupaten Bireun Terpukau Atas Layanan Pemkab BantaengLPPNRI Pertanyakan Permohonan Penangguhan The Luesia ke PN Pontianak

Parimo-Sulteng, Jaya Pos

Beberapa staf bidang Promosi Kesehatan (Promkes) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mendatangi anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD guna mempertanyakan anggaran pengelolaan dan peruntukan atas dana bagi hasil pajak rokok antara Pemerintah Provinsi Sulteng dengan pemerintah daerah. Pasalnya anggaran bagi hasil yang diberikan oleh provinsi sebesar Rp 9 miliar itu hingga kini tidak jelas peruntukannya.

Menurut penjelasan dari salah satu staf promkes yang mendatangi anggota Pansus, menuturkan bahwa berdasarkan juknis tentang cara pengelolaan dana pajak rokok itu seharusnya dikelola dan melekat pada bidang promkes Dinkes, sementara pada kenyataan tidak terjadi seperti itu, malah bidang lain yang seakan-akan mensabotase anggaran tersebut.

“Tidak hanya itu saja, pada bagian program Dinkes yang dimana anggaran yang telah diketahui akan dikelola oleh bidang promkes malah dikelola oleh bidang PMK, ini jelas ada permainan,” ungkapnya.

Ia menuturkan, sebelum anggaran tersebut diberikan kepada daerah-daerah, pihak dari bidang promkes pernah menghadiri acara sosialisasi yang digelar oleh pihak Promkes Kementerian Kesehatan di Dinas kesehatan provinsi.

“Dalam sosialisasi tersebut, pihak Promkes Kemenkes menjelaskan bahwa peruntukan dari dana bagi hasil pajak rokok dibagi dua instansi, yakni 50 persen dikelola oleh Dinas Pendapatan dan 50 persen dikelola oleh bidang Promkes Dinkes masing-masing daerah,” ungkapnya.

Selanjutnya, menurutnya, bidang promkes harus mengajukan Perbup kepada bupati untuk menjadi acuan kerja atas pengelolaan anggaran tersebut. Pada tanggal 10 Maret tahun 2014, Gubernur Sulteng menurunkan Surat Keputusan atas kucuran dana bagi hasil pajak rokok itu ke semua daerah, termasuk Kab Parimo.

Setelah peruntukannya dibagi dua, Promkes Dinkes Parimo mendapatkan anggaraan pajak rokok sebesar Rp 4,6 miliyar dan Dinas Pendapatan mendapatkan anggaran sebesar Rp 4,4 miliyar.

Ia mengungkapkan, terlepas dari penjelasan itu, ternyata saat ini anggaran bagi hasil yang melekat di Dinas Kesehatan telah dibagi-bagi peruntukannya dalam Daftar Program Anggaran (DPA) APBD murni 2014.

“Bidang Promkes sama sekali tidak ada mendapatkan anggaran dari bagi hasil tersebut, bukannya kami tidak menerima tapi aturan dan juknis yang ada telah dilanggar oleh bagian Program dan bidang PMK yang dengan sengaja mengambil alih anggaran itu, seperti adanya sabotase,”ungkapnya kesal.

Bahkan kata ia, sebagian dari anggaran itu yakni sebesar Rp 1,2 miliyar diberikan pada Bidang Umum Setda Pemda yakni untuk pembelian mobil Ranggers Ambulans. “Kami juga mempertanyakan, bagaimana bisa pembelian mobil ambulans melekat dalam DPA bagian Umum Setda, dan saat ini pengadaannya sedang dalam pelelangan di LPSE. Kami juga mempertanyakan pembelian mobil ambulans, tidak ada hubungannya dengan pajak rokok, berarti hal ini melanggar aturan yang ada,” bebernya.

Terkait hal itu, Arif Alkatiri selaku anggota Pansus menuturkan bahwa saat ini pihaknya belum bisa mengambil kesimpulan atau menjelaskan apa-apa kepada kedua staf promkes tersebut, sebab pihaknya belum sepenuhnya mendapatkan informasi terkait permasalahan itu.

Tapi kata ia, untuk mencarikan solusi terhadap permasalahn itu, ia meminta kepada staf bidang Promkes Dinkes untuk memberikan juknis, SK kucuran anggaran dari provinsi serta bukti-bukti lainnya yang menyangkut pada penggolaan anggaran tersebut.
“Nanti tolong dimasukkan kepada yang saya minta itu, agar permasalahan tersebut bisa dicarikan solusinya, kalau memang nanti menyimpang apa yang tengah terjadi pasti pihak-pihak terkait akan kami hearing,” tuturnya. RS/ST


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59927)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (54179)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51773)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15267)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14539)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14350)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14062)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13611)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (13465)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9564)
Bedah JayaposPAD Dishub Bukittinggi Diduga Terjadi Kebocoran, Oknum ASN Tidak Beretika Perlu PembinaanBukittinggi, Jaya Pos Tingkat kebocoran sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi perparkiran di ...


Kasektor Citata Kramat Jati Diduga Lindungi Bangunan BermasalahProyek Jalan PUPR Lahat AmburadulPT DWK Diduga Produksi CPO Dioplos MikoTiang Oktagonal Segi 8 Bengkok, Dishub Surabaya Lakukan PembiaranKegiatan Pamsimas di Kabupaten Sidoarjo Diduga Mark UpPembangunan Gerai Pusat Oleh-Oleh Diduga Gunakan Bangunan LamaPendataan Dinas Sosial Bukittinggi Diduga Pilih Kasih Pada Warga Miskin
Laporan KhususPemkab Gumas Raih Penghargaan Dari Menkumham RIKuala Kurun, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Bagian ...


Menjelang Hari Jadi Kabupaten Indramayu Lantik WabupWalikota Padang Panjang Kembali Terima Penghargaan Pembina ProklimPemkab Bantaeng Raih Penghargaan STBM Award Tingkat NasionalJumaga Nadeak Kembali Dilantik Pimpin DPRD KepriPimpinan Tiga Daerah ke Bantaeng Ikuti Monev Bersama KPKHari Kesaktian Pancasila Pemkot Manado Gelar Upacara Bendera45 Anggota DPRD Labuhanbatu Periode 2019 - 2014 Dilantik