Jumat, 14 November 2014 - 07:03:55 WIB
DPRD Soroti Program MP3KI , Dinilai Tidak Adil Terhadap Kontraktor LokalKategori: Sulawesi Tengah - Dibaca: 443 kali

Baca Juga:Pertumbuhan Kendaraan di Bantaeng Capai 8-10 PersenPembangunan Taman Kota Prabumulih Hampir RampungWabup Resmikan Pasar Inpres KambangDebat Publik Selisik Status Tersangka Bupati Sumedang

Parimo, Jaya Pos

DPRD Kabupaten Parigi Moutong menyoroti program master plant percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan Indonesia (MP3I) yang dinilai hanya berpihak kepada pengusaha bermodal besar dan tidak bersikap adil terhadap kontraktor lokal.

Anggota DPRD, Hazairin Paudi, politisi PAN yang ditemui media ini di kantornya belum lama ini mengatakan, hal itu berdasarkan pantauannya di Kecamatan Moutong setelah mendapat laporan dari masya­rakat yang menilai panitia pelaksana menyulitkan pengusaha lokal untuk mengikuti proses lelang karena mencantumkan beberapa persyaratan yang sudah tentu tidak dapat dipenuhi oleh pengusaha lokal padahal kata dia program ini seharusnya berbasis pemberdayaan mayarakat.

“Kami sendiri tidak tahu program itu nanti setelah men­dapat laporan dari masyarakat, ternyata sudah menimbulkan konflik karena kepentingan antar pengusaha akibat dari banyaknya persayaratan yang tidak mampu dipenuhi kontraktor local,” urainya.

Dia melanjutkan, program MP3KI yang dianggarkan pada tahun 2014 di Kecamatan Moutong itu diperuntukkan bagi pembuatan talud pelindung luapan air banjir dan pembuatan jalan kantong produksi. Sehingga membuka kesempatan bagi pengusaha lokal untuk mengikuti tender. Namun karena adanya aturan yang dibuat oleh pokja yang tidak adil, maka pengusaha lokal hanya bisa gigit jari.

Hazairin menambahkan, program MP3KI terdiri atas tiga kegiatan yaitu pekerjaan talud utara meliputi Desa Moutong Utara-Desa Salepae, talud selatan meliputi Desa Moutong tengah-Desa Moutong Timur, pekerjaan jalan kantong pro­duksi meliputi Desa Boluong Olonggata-Desa Olonggata. Tiga item pekerjaan tersebut hampir luput dari pantauan legislatif karena anggarannya langsung dari provinsi, sehingga diakui pelaksanaan dilapangan kurang pengawasan pemerintah.

Hazairin menilai, sistem kerja MP3KI tidak jauh berbeda dengan program PMPN Man­diri yang anggaranya berasal dari pemerintah pusat yakni APBN. Dia khawatir jika hal ini terus dibiarkan akan mengakibatkan permasalahan baru diwilayah tersebut. Sehingga, pihaknya meminta kepada pihak pengelolah program MP3KI dan pokja pelelangan yang telah dibentuk, untuk melaksanakannya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan berlaku adil terhadap masyarakat setempat yang adalah pengusaha lokal.

“Seharusnya program ter­se­but memberdayakan pengusaha lokal karena kwalitas  pekerjaannya dijamin akan terjaga karena pengusahanya memiliki tanggung jawab moril sebagai masyarakat setempat, jika itu ditangani kontraktor dari daerah lain maka belum tentu dia akan menjaga sebaik masyarakat setempat,” kata Hazairin.

Kaban PMD yang ditemui diruang kerjanya, Elvis Tombolotutu mengatakan bahwa proses pelelngan telah diatur dalam PTO sehingga tidak dapat diubah. Jika ada yang mengikuti proses lelang harus mengacu pada standar tersebut.

Elvis mengatakan, memang perlu ada pengawasan di enam kecamatan yang akan mendapat bantuan dana MP3KI sehingga jika terjadi penyimpangan masya­rakat bisa segera melapor ke fasilitator atau ke PMD. RS/ST


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (66341)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (60952)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52715)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (18422)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16278)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15540)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15263)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14952)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14712)Diduga Mabuk, Tarian Gemulai Siswi SMAN 1 Mojosari Mojokerto Viral (10931)
Bedah JayaposProyek Jl Pelang-Batu Tajam Ketapang Rp 56,4 M Terindikasi Gagal MutuKetapang, Jaya Pos Proyek Peningkatan Jalan Pelang-Batu Tajam yang dilaksanakan oleh PT Marga Mulya senilai ...


Kejari Kabupaten Bandung Setor Uang Pengganti Perkara Tipikor ke Kas NegaraDiduga Lakukan Pungli, Kepala Desa Dan Panitia PTSL Dilaporkan Ke Kejari PandeglangDiduga Belum Kantongi IMB, Pembangunan Tower Pemancar Dari Ratelindo Berjalan MulusPetugas Tahanan Kejari Kabupaten Bandung Amankan Pembesuk Bawa SabuDaud Pasaribu SH, : Fakta Persidangan, Objek Perkara Merupakan Harta Warisan Ibu Sinap Untuk PoniyemDewan Kunjungi Proyek 2.2 Milyar, Pelaksana Tuding Bekas PPK Persulit MerekaMerasa Dirugikan, Afrets Elat Melaporkan Keluarga Tumbel ke Polresta Manado
Laporan KhususKesakralan Gunung Pusuk Buhit Perlu DipertahankanCatatan Aliman Tua Limbong (Wartawan Jaya Pos) Menurut beberapa sumber penelitian, para ilmuwan, setelah ...


DPRD Muba Tanggapi Audiensi Baznas MubaSiap Tanggap Bencana, Kodim 0711 Pemalang Menamam Rumput VertiverPemkab Gumas Gelar Forum Konsultasi Publik Penyempurnaan Rancangan RKPD 2021Kabid Humas Polda Sulsel Silaturrahmi Dengan Wartawan MarosEbid Diana Putra: Kita Akan Wujudkan Masyarakat SejahteraPemkab Sukabumi Kembali Pertahankan Opini WTPBupati Gumas Lantik 12 Pejabat Struktural Kecamatan Manuhing