Selasa, 18 November 2014 - 06:47:28 WIB
Akibat Lamban Bertele-Tele Tangani Perkara, Kapolres Binjai Akan Diadukan ke KapoldasuKategori: Sumatera Utara - Dibaca: 235 kali

Baca Juga:Data Honorer K2 Diduga Bodong di Dinas Pendidikan Kota MedanWarga Desa Air Itam Harapkan Saluran Pembuangan Air DiperbaikiDinas Perhubungan Labuhan Batu Laksanakan Razia RutinPenyelundupan BBM Marak di Parimo

Binjai, Jaya Pos

Diduga tidak serius tangani perkara tindak pidana peberbitan sertifikat tanah diduga bodong dan pengrusakan batu batako, Kapolres Binjai akan dilaporkan ke Kapoldasu dan Kapolri.

Hal ini bentuk kekecewaan Edy Kelana Putra Sembiring, penduduk Pujidadi, Kota Binjai, selaku korban penerbitan sertipikat diduga bodong menyusul kekecewaan serupa dialami Widi Majapranata asal Desa Mancang, Kecamatan Selesai, Langkat korban pengrusakan batu batako miliknya dan Unit Tipiter Polres Binjai yang menangani perkara ituterkesan bertele tele.

Penerbitan sertitipakat tanah hak milik No.150 terletak dilingkungan IV Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai atas nama Rizal Setiadi Meliala dengan luas tanah 12.096 m2 sama sekali tidak diketahui Edy Kelana Putra Sembiring yang mendiami tanah dan rumah itu sejak lahir. Karena nama yang tertera didalam sertipikat kemanakannya (anak abang Edy Kelana), melalui Lembaga BCW Edy Kelana melaporkan Rizal Setiadi ke Polres Binjai per 1 April 2014 lalu.

Proses lidik/klarifikasi yang dilakukan Unit Tipiter Polres Binjai, terungkap bahwa, Rizal Setiadi Sembiring Meliala menggunakan alas hak surat tahun 1982 namun surat tersebut disanggah Edy Kelana dengan menghadirkan sejumlah saksi seperti Tebeltaris Tarigan (jiran) yang mengenal pelapor bahwa sejak lahir mendiami tanah dan rumah tersebut. Bahkan, Tebeltaris Tarigan tidak pernah melihat atau dilibatkan pengukuran oleh BPN Binjai.

Saksi berikutnya adalah Jampi Ketaren mama dari pelapor (Kakek terlapor), Sangab Sembiring (Senina), Wilem Meliala (anak beru) dan Asni br Sembiring Meliala kakak kandung pelapor menyangkal alas dasar surat 1982 yang dijadikan dasar pengurusan sertifikat karena penuh rekayasa. Sementara terlapor yang sejak lahir tinggal di Jakarta sudah dua kali dipanggil namun tidak hadir.

Belakangan, terlapor datang dengan sendirinya memberi keterangan kepada penyidik dan mengaku, dasar penerbitan surat sertipikat adalah tanah warisan orang tuanya kandung sedangkan pelapor adalah adik kandung orang tua terlapor.

Dengan adanya klarifikasi terhadap BPN diharapkan dapat membuka tabir penerbitan Sertipikat tahun 1993 yang diduga sarat dengan rekayasa yang tidak tertutup kemungkinan melibatkan oknum dijajaran BPN, seperti Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah, Kepala Sub Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah, Petugas Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, Camat Binjai Selatan dan Kepala Desa Pujidadi Kecamatan Binjai Selatan, dan enggannya pihak penyidik mengundang BPN patut menjadi tanda tanya.

Kendati penyidik sudah mentapkan beberapa orang tersangka dengan jaminan penangguhan penahan sejak Juli lalu, hingga saat ini perkara tersebut tetap mengambang tanpa kepastian hukum.

Munculnya perkara pidana tersebut berawal dari gesekan sesama warga setempat akibat pro kontra atas kehadiran usaha ternak ayam milik oknum mata sipit Handoko Po yang diprakarsai mantan Kepala Desa mancang (Tersangka) sedangkan korban (Widi Majapranata) adalah salah satu tokoh penentang ternak karena tidak mau dengan resiko volusi dibelakang hari.Korban yang kerab disapa Maja bersama Junaidi adalah dua tokoh yang menentang keras kehadiran usaha ternak didukung sejunmlah warga lainnya.

Maja yang kebetulan dipercayai Masdalena pemilik kebun sawit yang berbatsan langsung dengan lokasi ternak berniat akan mendirikan pondok dikebun Masdalena dan saat mengunpulkan batu batako disekitar badan jalan, tiba tiba dihancurkan oleh Ponijan dkk. Seketika itu oleh maja dilaporkan ke polsek Selesai. Keesokan harinya Maja kembali mengumpulkan ribuan batako, kembali dihancurkan Ponijan dan sejumlah warga yang mendukung ternak ayam.

Tidak sampai disitu, karena sebagian badan jalan tempet pengumpulan batako diklaim termasuk milik Masdalena saat dibeli dari Ponijan tahun 2007, akhirnya membuat Ponijan marah besar dan dengan campur tangan oknum kanit Intel Polsek Selesai Aiptu Awaludin Syahputra, tanah kebun sawit yang dibeli Masdalena dari Ponijan tahun 2007 dilakukan pengukuran ulang secara sepihak tanpa melibatkan pemilik kebun disisi yang berbatasan langsung, sehingga hasil dari pengukuran tersebut tanah Masdalena seluas 37,5 rante berkurang hampir setengah rante.

Tidak itu saja, dampak dari pengukuran timbul masalah baru, tanah milim Masdalena dikurung dengan pagar kawat duri. Bahkan, Junaidi juga menjadi korban lampiasan Ponijan dan warga pendukung ternak sehingga rumahnya juga ikut terkurung dengan adanya pemagaran disekeliling rumah dengan batu batako. Pemagaran didua lokasi tersebut dikoordinir langsungh oleh Ponijan dan kepala Dusun Tempel Legino alias Nogleng (Tersangka) dalam kasus pidana pengerusakan batako.

Baik Maja maupun Nobon yang sudah mempercayakan penanganan perkara itu di Polres Binjai, secara senada akan membawa kasus itu ke Poldasu yang direncanakan dalam waktu dekat ini. Sementara Lembaga BCW  Kota Binjai yang sejak awal aktif dalam proses pengaduan dakan dua perkara tersebut, derngan segala konsekwensinya tetap akan berdiri didepan demi keadilan Hukum. Kita akan maju terus demi kwadilan Hukum, tegas Sekretaris BCW Nasrin Situmeang. Bj 03


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (72073)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (61052)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52806)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (20561)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16391)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15656)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15308)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (15005)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14830)Sanksi Tegas Menanti PNS yang Nambah Libur (11324)
Bedah JayaposKasus Suap, JPU Ketapang Tuntut Mantan Politikus PDI-P 1,5 Tahun PenjaraKetapang, Jaya Pos Perjalanan kasus suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Ketua DPRD Ketapang, ...


KPU Pandeglang DidemoDinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Ciptakarya dan Penataan Ruang Kota Surabaya DipolisikanTambang Mas Liar Menjamur Lagi Di BengkayangKejati Kalteng Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Penggantian Jembatan di KapuasSoal Hibah Gubernur 7 M Untung Bisa Dijerat TPPUKetua Kelompok Budi Karya Leniyanti Diduga Palsukan Data AnggotaBuntut Dugaan Penyelewengan Anggaran Pada Humas Mojokerto, Semakin Terkuak Dengan Adanya Jumpa Pers
Laporan KhususDesa Klambir Lima Kebon Adakan Pemilihan BPDHamparan Perak, Jaya Pos Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang mengadakan pemilihan ...


BumNag Sumpur Kudus Maju Dengan Segudang PrestasiDPRD Sampaikan Laporan Pansus Atas LKPJ Bupati Muba TA 2019Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor Dengan PancakarsaFachrori Launching Calendar of Event Upaya Promosikan Wisata JambiDPRD Muba Serahkan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati TA 2019Menpan RB Tjahjo Kumolo: MPP Pekanbaru Terbaik di IndonesiaSahirah Dzakyyah Memilih Ponpes Darul Ulum Untuk Pendidikannya