Rabu, 19 November 2014 - 05:29:14 WIB
Warga Desa Lubuk Kembang Bungo Keluhkan Perlakuan KadesKategori: Riau - Dibaca: 414 kali

Baca Juga:BPMPT Dinilai Masih Belum Bekerja PropesionalPelaksana Proyek Jalan CV Sofran Jaya Kecewakan Warga Desa WangunsariTiga Pekerja Showroom Jatuh dari KetinggianAkibat Lamban Bertele-Tele Tangani Perkara, Kapolres Binjai Akan Diadukan ke Kapoldasu

Pelalawan, Jaya Pos

Masyarakat Desa Lubuk Kembang Bungo, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau, mengeluhkan sikap perlakuan kepala desanya. Sebab, seyogianya sebagai seorang kepala desa harusnya mengakomodir seluruh warganya dalam hal apapun supaya sependapat dalam menggapai pembangunan desa tersebut. Tapi lain hal yang dirasakan masyarakat Desa Lubuk Kem­bang Bungo, sampai warganya melaporkannya ke berbagai pihak berwewenang.

Warga Desa Lubuk Kem­bang Bungo yang mengaku dari Ninik Mamak, antara lain Hamencol, Bujang Mahadi, Herman, Edy Karso, dan Jasman, Rabu (12/11), di kota Pangkalan Kerinci, kepada awak media menyampaikan, kepala desa mereka bernama Ir. H. Rusi Chairus Slamet sering mengambil keputusan tanpa kesepakatan warga.

Salah satu yang dilaporkan warga yakni penggunaan dana program pembangunan infrastruktur desa/kelurahan (PPI­DK) Rp 400 juta, dari APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2012/2013, yang diperuntukkan ke air bersih. Menurut Hamencol, pembangunan air bersih sudah ada sebelumnya. Jadi, katanya, ada sebagian dana yang belum dimanfaatkan. “Setahu kami, setiap penggunaan dana PPIDK tersebut tidak boleh tumpang tindih dengan pembangunan pemerintah yang telah ada,” ujar Hamencol.

Selain itu, kepala desa mengutip pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada warga melalui kaki tangannya. Namun diduga tak disetor ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan. “Belum ada disetor oleh Rusi,” jawab pihak Dinas Pendapatan Daerah Pelalawan.

Juga, kata Hamencol, kades meminta fee hasil setiap panen kebun kelapa sawit milik warga senilai Rp 15 per kg keluh.

“Persoalan ini telah kami laporkan kepada yang berwewenang, termasuk kepada Bupati Pelalawan. Laporan kami sudah satu bulan disampaikan, tapi sayangnya hingga hari ini belum ada tanggapan. Kami minta agar Bupati segera memprosesnya, dan kami minta agar kepala desa kami itu segera dipecat dari jabatannya,” pinta Ninik Mamak itu.

Jika permintaan mereka tak ditanggapi, lanjut Hamencol yang merupakan perwakilan warga Desa Lubuk Kembang Bungo itu, pihaknya akan melaporkan kepala desanya itu ke pemprov, bahkan ke pusat.

Sementara Rusi Chairul Slamet, mengaku sudah bekerja sesuai dengan aturan. Mengenai dana PPIDK untuk air bersih, katanya telah sesuai dengan ketentuannya. Soalnya, sebagaimana pada umumnya, pelaksanaan penggunaan dana PPIDK harus ada pendampingnya, ada pengawasan dan sebagainya. Itu dilaksanakan berdasarkan dengan hasil musyawarah dan mufakat dari masyarakat desa.

Sedangkan pemungutan PBB sebagaimana yang disampaikan oleh warga tersebut, dibenarkannya. Tapi Rusi menyarankan untuk mengecek langsung kebenarannya di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan. “Seberapa yang kami terima dari warga, itu yang telah disetorkan ke instansi terkait. Dan dalam pengutpan PBB tersebut, tidak ada kami tambahi dari nilai yang telah ditentukan dari aturan pemungutan PBB itu,” katanya lewat telepon selulernya.

Masalah fee hasil panen buah kelapa sawit milik warga, yang dipungut dari setiap warga tersebut, itu paparnya, dilakukan atas hasil musyawarah dan mufakat seluruh warga Desa Lubuk Kembang Bunga dan atas persetujuan seluruh masyarakat yang diketahui oleh aparat desa termasuk BPD. “Pemungutan fee tersebut juga telah ada Perdes yang sudah dibuat sebelum saya menjabat sebagai kepala desa,” jelasnya.  JN


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (66453)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (60952)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52716)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (18423)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16282)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15541)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15263)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14952)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14712)Diduga Mabuk, Tarian Gemulai Siswi SMAN 1 Mojosari Mojokerto Viral (10931)
Bedah JayaposProyek Jl Pelang-Batu Tajam Ketapang Rp 56,4 M Terindikasi Gagal MutuKetapang, Jaya Pos Proyek Peningkatan Jalan Pelang-Batu Tajam yang dilaksanakan oleh PT Marga Mulya senilai ...


Kejari Kabupaten Bandung Setor Uang Pengganti Perkara Tipikor ke Kas NegaraDiduga Lakukan Pungli, Kepala Desa Dan Panitia PTSL Dilaporkan Ke Kejari PandeglangDiduga Belum Kantongi IMB, Pembangunan Tower Pemancar Dari Ratelindo Berjalan MulusPetugas Tahanan Kejari Kabupaten Bandung Amankan Pembesuk Bawa SabuDaud Pasaribu SH, : Fakta Persidangan, Objek Perkara Merupakan Harta Warisan Ibu Sinap Untuk PoniyemDewan Kunjungi Proyek 2.2 Milyar, Pelaksana Tuding Bekas PPK Persulit MerekaMerasa Dirugikan, Afrets Elat Melaporkan Keluarga Tumbel ke Polresta Manado
Laporan KhususKesakralan Gunung Pusuk Buhit Perlu DipertahankanCatatan Aliman Tua Limbong (Wartawan Jaya Pos) Menurut beberapa sumber penelitian, para ilmuwan, setelah ...


DPRD Muba Tanggapi Audiensi Baznas MubaSiap Tanggap Bencana, Kodim 0711 Pemalang Menamam Rumput VertiverPemkab Gumas Gelar Forum Konsultasi Publik Penyempurnaan Rancangan RKPD 2021Kabid Humas Polda Sulsel Silaturrahmi Dengan Wartawan MarosEbid Diana Putra: Kita Akan Wujudkan Masyarakat SejahteraPemkab Sukabumi Kembali Pertahankan Opini WTPBupati Gumas Lantik 12 Pejabat Struktural Kecamatan Manuhing