Selasa, 20 Januari 2015 - 05:30:21 WIB
Dana Kapitasi JKN Diduga Jadi Bancakan Oknum DinkesKategori: Jawa Barat - Dibaca: 518 kali

Baca Juga:Drs. Syarfi Hutauruk Walikota Yang Tak Pernah Pilih KasihAnggaran Rumah Pompa Jakbar DipertanyakanDirjen Minta Segera Pemkab Aktifkan Pelabuhan LLASDPWalikota Turun Langsung Minta Pasar Tavip Relokasi Tempat Pedagang Ikan Basa

Subang, Jaya Pos

Kebiasaan mengerat bukan saja keahlian yang dimiliki binatang tikus, tetapi rupanya keterampilan itu banyak ditiru oleh tikus-tikus berdasi yang biasa bertengger di belakang meja biro.

Sebut saja kali ini tikus-tikus berdasi penghuni institusi lingkup Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, yang diduga mengerat (memotong) dan membancak dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga mencapai miliaran rupiah.

Dari data dan keterangan berbagai sumber yang dihimpun Jaya Pos menyebutkan, dana JKN yang digelontorkan  pusat sepanjang periode Januari-Oktober 2014 totalnya mencapai Rp 28 miliar, bila dikerat (dipotong) 15% maka  oknum pejabat Dinkes dan Puskesmas akan menikmati dana haram itu cukup pantastis, mencapai lebih dari Rp 4 miliaran, belum lagi mark up harga belanja operasional pelayanan kesehatan (Yankes) sebesar 30% dari kucuran dana pusat.

Kasus dugaan bancakan dana JKN ini, kini sedang ditangani Polda Jabar. Sejumlah Kepala Puskesmas yang berhasil ditemui Jaya Pos mengaku sudah dimintai keterangan oleh pihak Polda Jabar, mereka mengaku blak-blakan telah memberikan keterangan apa adanya di hadapan pemeriksa. Namun hingga perkembangan terakhir, Jaya Pos belum memperoleh keterangan secara rinci dari Polda Jabar.

Dikatakan, sejumlah Bendahara Puskesmas yang minta namanya tidak ditulis di media, akal-akalan penghimpunan dana hasil potongan itu awalnya dikumpulkan di Kepala Puskesmas, lalu disetorkan ke oknum pejabat Dinkes Kabupaten Subang.

Dana yang disetor ke Dinkes seluruhnya 45%, sebesar 15% bersumber dari alokasi pembayaran jasa Yankes pegawai Puskesmas dan 30% yang diperuntukkan operasional Yankes (belanja alat kesehatan, pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai).

Sedangkan 55% sisanya dikelola oleh Puskesmas masing-masing, diperuntukan membayar jasa Yankes bagi pegawaianya seperti tenaga dokter, perawat, bidan dan tenaga perawat sukwan.

Seorang Kepala Puskesmas yang mengaku mendapat kucuran dana JKN berkisar Rp 30 jutaan, 30%-nya disetor ke Dinkes untuk belanja dukungan biaya operasional Yankes, sedangkan setoran 15% yang bersumber dari jasa Yankes pegawai Puskesmas peruntukannya tidak jelas. “Memang dana 30% yang diperuntukan belanja dukungan biaya operasional Yankes bisa dipahami, namun yang disesalkan harga barangnya di mark up,” keluhnya.

Terlebih yang memprihatinkan bagi para pegawai Puskesmas yang bekerja di 40 puskesmas se-Kabupaten Subang, lantaran sebagian jasa kapitasi yang merupakan haknya tidak bisa dinikmati. Seperti jasa kapitasi seorang dokter PNS Gol III/d seharusnya mendapat jasa kapitasi Rp 2,315 juta/bulan, setelah dipotong hanya dierima Rp 1,314 juta/bulan; Seorang perawat Gol II/d mestinya mendapat jasa Rp 1,389 juta/bulan, pada kenyataannya hanya menerima Rp 813.475; Tenaga Perawat Sukwan seharusnya mendapat Rp 800, ribu/bulan, tetapi hanya menerima Rp 150-400 ribu/bulan.

Kepala Bidang Yankes Dinkes Kabupaten Subang, Jajang Abdul Kholik kepada sejumlah awak media saat dikonfirmasi membantah atas tudingan miring yang dialamatkan kepadanya. Dirinya menolak bila telah memotong dana kapitasi JKN itu. “Mekanisme pengucuran dana kapitasi JKN itu  langsung melalui rekening Puskesmas dan dikelola sendiri oleh Kepala Puskesmas selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA), jadi bagaimana bisa memotong,” kelitnya.

Pihaknya berdalih, jika perannya sebatas mengevaluasi dan memfasilitasi pembuatan SPJ. Dia berilustrasi jika sebuah Puskesmas mendapat kucuran dana JKN Rp 60 juta, maka 70%-nya diperuntukan membayar jasa kapitasi para pegawai Puskesmas, sedangkan sisanya 30% diperuntukan belanja operasional Yankes. “Untuk keperluan itu memang kami memfasilitasi dan menyediakan semua barang yang dibutuhkan,” aku Jajang.

Kepala Dinkes Kabupaten Subang, dr Budi Subiantoro, saat hendak dikonfirmasi di kantornya, tidak berada di tempat. Menurut salah seorang stafnya, sedang dinas luar.Abh/Esuh


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (66635)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (60961)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52723)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (18435)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16290)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15554)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15269)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14958)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14721)Diduga Mabuk, Tarian Gemulai Siswi SMAN 1 Mojosari Mojokerto Viral (10936)
Bedah JayaposDiduga Honor Pencegahan Karhutla Tahun 2019 di Ketapang DisunatKetapang, Jaya Pos Sekjen Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Anti Suap dan Anti Korupsi (LSM Gasak) Ketapang ...


Kejati Babel Usut Dugaan Penyimpangan Pembelian Biji TimahProyek Jl Pelang-Batu Tajam Ketapang Rp 56,4 M Terindikasi Gagal MutuKejari Kabupaten Bandung Setor Uang Pengganti Perkara Tipikor ke Kas NegaraDiduga Lakukan Pungli, Kepala Desa Dan Panitia PTSL Dilaporkan Ke Kejari PandeglangDiduga Belum Kantongi IMB, Pembangunan Tower Pemancar Dari Ratelindo Berjalan MulusPetugas Tahanan Kejari Kabupaten Bandung Amankan Pembesuk Bawa SabuDaud Pasaribu SH, : Fakta Persidangan, Objek Perkara Merupakan Harta Warisan Ibu Sinap Untuk Poniyem
Laporan KhususOrmas LACAK Mengajak Masyarakat Mengawal Terus Anggaran Negara Dalam Pemberantasan KorupsiCirebon, Jaya Pos Acep Rianto, Ketua Lacak meminta kepada masyarakat untuk mengawal terus anggaran negara ...


Kerajinan Ijuk Panumbangan Tembus Pasar Tanah AirKesakralan Gunung Pusuk Buhit Perlu DipertahankanDPRD Muba Tanggapi Audiensi Baznas MubaSiap Tanggap Bencana, Kodim 0711 Pemalang Menamam Rumput VertiverPemkab Gumas Gelar Forum Konsultasi Publik Penyempurnaan Rancangan RKPD 2021Kabid Humas Polda Sulsel Silaturrahmi Dengan Wartawan MarosEbid Diana Putra: Kita Akan Wujudkan Masyarakat Sejahtera