Sabtu, 10 Maret 2012 - 13:01:32 WIB
Dana Bansos APBN 2011 di Simalungun Diduga Dikorupsi Yayasan Penerima Dana Milik Anggota DewanKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 395 kali

Baca Juga:Supadi Pemenang Lelang yang MalangAndar Situmorang: Hotman Paris dan Elza Syarief Orang BermasalahAnggaran Pembangunan RSI Bantaeng Dari 19 Miliar Di Subkan Menjadi 9 MiliarPT Pos Indonesia Majalengka Diduga Terlibat Pencairan Dana Siluman

Simalungun, Jaya Pos

Pembangunan satu unit ruang kelas baru (RKB) di SMA Swasta Binaguna Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun yang seyogiannya rampung 1 Maret 2012, malah pengerjaannya baru dilaksanakan pada minggu kedua Februari 2012, meskipun program kegiatannya dimulai tahun 2011.

Jika pelaksanaanya terlambat menurut sanksi yang dikeluarkan Dirjen Pendidikan Menengah Atas, pada tahun berikutnya sekolah tersebut tidak boleh menerima bantuan yang sama.

Besaran dana bantuan sosial APBN pusat yang diterima Yayasan Perguruan Binaguna untuk satu ruang kelas sebesar Rp 110 juta.

Pelaksanaan kegiatannya dikerjakan secara swakelola yang melibatkan komite sekolah serta partisipasi masyarakat setempat dan dilaksakan secara transparan dan akuntabilitas.

Berdasarkan hasil monitoring dan investigasi Jaya Pos yang didampingi LSM Garuda RI Sumut ke lokasi sekolah, ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya yaitu berupa penyimpangan administrasi maupun penyimpangan teknis.

Dimana, pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan dalam buku juklak pembangunan ruang kelas baru yang dikeluarkan Direktorat Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemudian kepala sekolah tidak membuat sosialisasi kepada guru-guru maupun komite sekolah.

Hal ini dapat diketahui ketika anggota LSM Garuda RI datang mengkonfirmasi ke sekolah, tak satu pun guru mengetahui bantuan tersebut datangnya darimana dan berapa besaran dana bantuan yang diterima sekolah.

Anehnya, menurut Sekjen LSM Garuda Lisbon Siahaan, pada saat hendak bertemu dengan kepala sekolah, para guru sepertinya menutup-nutupi keberadaan kepala sekolah berinisial HS. Sebab, jawaban antara guru yang satu dengan guru lain bertolak belakang, sebagian ada yang mengatakan kepala sekolah ada di kantor dan sebagian lagi mengatakan sedang keluar. “Hal ini dapat dimaklumi karena sang kepsek diduga hanya sebagai boneka meskipun beliau ikut bimtek dan mengetahui bagaimana sebenarnya jadwal pelaksanaan kegiatan bansos pembangunan ruang kelas baru sehingga takut dikonfirmasi oleh wartawan,” katanya.

Sementara seorang guru yang dikonfirmasi melalui telepon mengatakan agar bicara saja kepada Ketua Yayasan Truli Sinaga yang notabene adalah seorang anggota Komisi IV DPRD Simalungun yang membidangi pendidikan, yang saat dikonfirmasi sedang berada di Jakarta.

Menurut Truli, keterlambatan pembangunan ruang kelas baru tidak ada masalah. “Masalah itu, nanti akan kami pertanggungjawabkan ke Dirjen,” katanya.

Dirinya mengatakan, dana pusat yang diterimanya sangat minim sehingga yayasannya akan mensubsidi sampai Rp 200 juta lagi karena sekolahnya akan dibangun bertingkat.

Seharusnya Jadi Panutan                                                                                                                    

Dari 17 sekolah penerima bansos RKB dan RPS se Kabupaten Simalungun justru yayasan milik seorang anggota dewan yang menerima dan mengelola dananya. Ini merupakan contoh yang tidak patut dicontoh.

Sekjen LSM Garuda meminta agar inspektorat Kemendikbud di Jakarta benar-benar dapat mengusut bantuan sosial yang dikelola Yayasan Binaguna Kabupaten Simalungun, karena pelaksanaannya sudah terlambat dan terindikasi dikorupsi.

Mengenai dana bantuan yang diterima, tidak dibenarkan disimpan dalam tempo yang lama sehingga dalaml hal ini, pihak yayasan telah mengambil keuntungan dari bunga bank. “Dalam waktu dekat, ini LSM Garuda RI Sumut akan melaporkan seluruh sekolah penerima bansos yang ada di Kabupaten Simalungun kepada penegak hukum.Hrp


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59631)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51483)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (48890)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14973)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14241)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14069)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13796)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13293)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11789)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9260)
Bedah JayaposProyek Talud Pengaman Pantai Pering Diduga Tidak Sesuai SpekBangka Belitung, Jaya Pos Proyek pembangunan talud pengaman Pantai Pering Kelapa Kampit Belitung diduga ...


APBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesRealisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?Kasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka BaruDiduga Palsukan Produk Pabrikasi, U-Ditch Merek BCA Berstempel Calvary DipertanyakanBuruh PT Siwanggi Sejati Luhur Demo Karena Pembayaran Bonus Yang Tak SesuaiKasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka Baru
Laporan KhususRaperda Perubahan APBD 2019 DisahkanDepok, Jaya Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, menggelar Rapat Paripurna dalam rangka ...


20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahIlyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres Demi Keutuhan NKRI Majelis Madiena Adakan Istigosah Dan TausiyahPimpin Upacara di IPDN, Pengamat: Bukti Bupati Bantaeng Punya Jejaring Kuat di PusatRanperda Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar di 2018 DiSetujui