Sabtu, 28 Februari 2015 - 06:19:25 WIB
PT. Inhutani II Diduga Melanggar Keputusan MenhutKategori: Kalimantan Selatan - Dibaca: 557 kali

Baca Juga:Pembetonan Jalan Selamat Kecamatan Medan Timur Tidak BecusProyek Air Bersih di Air Lengit Tak Kunjung BeroperasiCamat Buduran Diduga "Dibeli" Pengusaha PergudanganDiduga Beredar Pupuk NPK Palsu di Jambi

Kotabaru, Jaya Pos

PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sering mendapat aturan khusus.

PT Inhutani II Kotabaru selaku pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Atas Areal Hutan Produksi seluas 48.720 Ha di Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor SK. 30 MENHUT-II/2006, berlaku untuk jangka waktu 100 tahun yang berlaku surut sejak tanggal 5 November 1990.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 193/Menhut-II/2006 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT. Inhutani II atas areal Hutan Produksi seluas 40.950 Ha di Provinsi Kalimantan Selatan, berlaku untuk jangka waktu 45 tahun dan berlaku surut sejak tanggal 12 November 1995.  

Dalam perjalanannya perusahaan plat merah tersebut diduga telah melakukan pelanggaran yang sangat serius atas Keputusan Menteri Kehutanan yang mana hingga berita ini dilansir, PT Inhutani II Kotabaru telah melakukan penanaman sengkong gajah tahap pertama seluas 100 hakter (70% sengkong gajah dan 30% sengon) yang sudah ditanam seluas 50 ha tahun tanam 1 Desember 2014 bekerja sama dengan PT Terang Sempurna Abadi Jakarta. Perkebunan sengkong gajah berlokasi di Desa Terangki/Sekarambut Kecamatan Pulau Laut Barat.

Kegiatan PT Inhutani II Kotabaru dalam pembukaan lahan perkebunan karet seluas 1.300 hakter sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 maupun pembukaan perkebunan sengkong gajah seluar 100 hakter diduga belum mendapatkan  izin dari Menteri Kehutanan sebagaimana bunyi keempat ayat 1 dan 2 Keputusan Menteri Kehutanan tersebut.  

Untuk itu, para penegak hukum dan jajaran Kabinet Kerja perlu turun langsung ke lokasi, karena disana telah ditanam 1.300 hakter pohon karet yang bekerja sama dengan warga negara Korea.

Pembukaan ratusan hakter kebun sawit, adanya dugaan pelanggaran izin yang dilakukan oleh PT Inhutani II Kotabaru, tentunya tidak dapat hanya diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru saja selaku pembina setiap perusahaan yang melakukan aktifitas di wilayah ini, namun kementerian terkait (Kementerian Kehutanan, Kementerian BUMN) harus turun ke lokasi untuk melihat secara langsung dan menindak tegas oknum yang melakukan pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugikan negara yang tidak sedikit.  

Manajer Perkebunan Sengkong Gajah PT Inhutani II Semaras M Irfan SHut yang ditemui di ruang kerjanya, (26/2) mengatakan, sebenarnya PT Inhutani II tidak melakukan pelanggaran atas Keputusan Menteri Kehutanan, karena setiap kegiatan sudah masuk dalam RKT (Rencana Kerja Tahunan).

Begitu juga konfirmasi dengan Manajer Perkebunan Karet PT Inhutani II Semaras Benar Firmansyah, di ruang kerjanya mengatakan, semua kegiatan perkebunan karet sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sudah masuk dalam RKT PT Inhutani II Kotabaru dan pembukaan perkebunan karet sudah disampaikan pada Menteri Kehutanan.

PT Inhutani II Kotabaru bekerja sama dengan warga negara Korea dalam bentuk pinjaman modal tentunya sesuai perjanjian akan dikembalikan dalam bentuk tunai.BHD/MD


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59541)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51404)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (42931)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14887)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14168)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13994)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13732)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13185)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10950)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9167)
Bedah JayaposPekerjaan Bersumber DD di Desa Boddi Kecamatan Mandalle Terkesan AmburadulPangkep, Jaya Pos Pekerjaan Jalan Singkai terkesan amburadul alias asal-asalan. Pekerjaan yang menggunakan ...


Pungli di Lapas Kapuas Resahkan NapiMerek U-Ditch Bercampur Pek Saluran Pumpungan 3 Menyimpang Dinas Lakukan PembiaranDiduga Persulit Warga Mengurus Dokumen, Andar: Copot Lurah dan Kasie Pemerintahan Kelurahan RawamangDiduga Zonasi Kearipan Lokal Garut Labrak Permendikbud No 14 Tahun 2018Proses NUPTK Diwarnai PungliEmbung Pembawa MautProyek Jalan Siduk Ketapang Rp 42 Miliar Diduga Menyimpang
Laporan KhususPemerintah Segera Cairkan DAK Nonfisik Jenis Baru Tahun 2019Karawang, Jaya Pos Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan menyalurkan Dana Alokasi Khusus ...


Bupati Ketapang Pimpin Upacara Pembukaan TMMD 105 Adat Suku BatakJelang Pemecahan Rekor Dunia Menyelam Massal di ManadoWabup Mojokerto Berangkatkan Jalan Santai Hari Keluarga Nasional XXVI Tahun 2019Sekda : SOPD Gumas Diharapkan Capai Target APBD 2019Ratusan Peserta ICGE dari Berbagai Negara Hadir di Kota Padang PanjangWakil Ketua I DPRD Imbau OPD Terkait Ikuti Pembahasan KUA dan PPAS TA 2020