Sabtu, 17 Maret 2012 - 08:48:12 WIB
Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik KepolisianKategori: Sulawesi Selatan - Dibaca: 127 kali

Baca Juga:Jalanan Di Karo Rusak ParahMembangun Ekonomi Keluarga Penyandang Cacat, Perlu Diberi Modal UsahaCompetition V SMPN 1 (RSBI) BekasiPANORAM DANAU TOBA SIANJUR MULA-MULA

Makassar, jaya pos

Keberadaan lahan seluas 23.627 M2 yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan samping Mtos Makassar milik Amiruddin Pase yang di beli dari Hj.Hansia DG.Tjaya menjadi Ajang kejahatan Koneksitas Hakim maupun Penyidik Kepolisian.

Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.261/1981,yang dinotariskan PPAT Hasan Zaini,SH dengan No.Akte Juala Beli 192/V/1982 seluas 10.000 M2 dan lahan seluas 13627 M2 yang dibuktikan dengan surat perjanjian jual anatara Amiruddin dengan Hj Hansia DG Tjaya.

H.Amiruddin Pase walaupun sudah di melengkapi dengan bukti bukti Administrasi yang lengkap dan sah di mata Hukum,namun hal tersebut masih juga berpindah tangan kepada pihak lain, sekalipun lahan tersebut telah bersertifikat

Melihat hal ini,maka muncullah pertanyaan,Aturan Hukum dan Undang Undang mana yang memperbolehkan     ada Sertifikat di atas Sertifikat?  Sehingga walupun pemilik lahan telah memiliki Sertifikat Hak Milik sebagai bukti sah,namun pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional dimana Objek berada masih juga bisa menerbitkan Sertifikat.

Ini semua perlu diperjelas oleh Pemerintah, sehingga tutuntutan masyarakat saat ini adanya Reformasi total terhadap Institusi Kantor Badan Pertanahan,baik Pusat maupun Daerah segerah dilakukan.

Wajar,  jika rasa tidak adanya  kepercayaan masyarakat terhadap insitusi pemerintah dalan hal ini BPN yang mengurus pertanahan ,hal ini disebabkan buruknya  sistem Administrasi, bahkan tidak bisa di pungkiri,jika Instansi yang di kenal orang dengan nama Kantor Badan Pertanahan ini menjadi sarang dari berbagai Pungutan Liar ( Pungli ),manakala masyarakat hendak mengurus Sertifikat.

Faktor lain yang juga perlu segera  dilakukan Reformasi serta Penegakan Hukum secara profesional,adalah
para Hakim dan Penyidik,khususnya pihak Kepolisian, yang paling banyak menangani masalah Pertanahan,

Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia ( Lemkira ) Koalisi LSM Lappan Jufri Rahman, saat memberikan komentarnya terkait perkara yang dialami H.Amiruddin Pase mengatakan, Ketua Mahkamah Agung maupun Kapolri harus melakukan audit kenerja bawahannya jika sudah menyimpang dari koridor hukum.

Hai ini dilihat dari Kasus penyerobotan tanah milik H Amiruddin Pase, kasusnya sudah lebih 10 tahun berjalan hingga saat ini belum selesai. Ada apa dibalik ini semua ? Siapa yang bermain ? ujar Rahman.

Memang hal ini menjadi menarik,karena pada saat Lahan seluas lebih dari 23 Ribu M2 ini di gugat oleh salah seorang ahli waris,yang tidak lain anak dari Hj.Hansia DG Tjaya bernama Hans Hasyim.

Gugatan tersebut dialamatkan kepada H.Amiruddin Pase, pada Tahun 1995 melalui Pengadilan Negeri (PN) Makassar, justru di tingkat PN sampai MA,justru Amiruddin Pase di menangkan dalam perkara  tersebu, .akan tetapi dengan cara cara yang tidak feer, maka perkara yang sama dan objek yang sama,kembali bergulir di tingkat Pengadilan Negeri Makassar,dan Mahkamah Agung, anehnya walupun telah  dikuatkan dengan kepemilikan bukti bukti yang sah,namun justru MA memenangkan penggugat, bernama Welly Engriwan dan Istrinya

celakanya, perkara yang dimenangkan oleh para Pengugat saat ini,ternyata atas dasar merubah Amar Putusan yang di Lakukan oleh Pengacara mereka Nico Simen ,SH.MH dan Titi Slamet,SH.MH.

Dalam amar Putusan No.36/G.Tun/200/PTUN Mks yang berbunyi ,Dari Gugatan Tidak Dapat Diterima,Dirubah Menjadi Menolak Gugatan Pengugugat, .melihat persoalan ini,maka sangatlah jelas,jika perkara lahan milik H.Amiruddin Pase sangat kental dengan konspiirasi,dan bahkan hal ini bisa di katakan sebagai bentuk Kejahatan Koneksita  yang di lakukan Hakim dan Penyidik Kepolisian.

Hal ini dikatakan, karena perkara ini,juga sempat berproses di tingkat Kepolisian sejak Tahun 2008,dan baru di berikan SP2HP atau Surat Pemberitahaun kepada Pelapor,pada Tahun 2011 lalu, ini semua patut menjadi perhatian, khususnya dari Ketua MA serta Kapolri dalam menegakan hukum serta perundang Undangan ,tegas Jufri. JK


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerDinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (10050)Proyek KA di Sulsel Membawa Petaka, Danyon Zipur Jadi Tersangka (3041)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (1853)Komentari Kasus e-KTP, Andar: Abraham Samad Itu 'Omdo' (1691)Pandangan Umum Fraksi PDIP, PAN, dan RNB Terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kota Depok TA 2018 (1115)Sutadi SH dan Oknum Polres Ketapang Diduga Bobol Rumah Walet Milik Akim (997)PT Jembatan Nusantara Melakukan Pembohongan Terhadap Pelamar Pekerjaan (844)10,8 Miliar Proyek Pembangunan Jembatan Ulim Dikerjakan Asal Jadi (586)Endorsement Operational Level Untuk Kelas III dan IV Merugikan Pelaut (534)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (504)
Bedah JayaposPT MRIA Harus Bertanggung Dalam Kasus Yang Menyeret Danyon Zipur 8 SMG Jadi TersangkaMakassar, Jaya Pos Kasus keterlibatan Danyon Zipur 8 SMG yang terlibat dalam peledakan bukit (blasting), ...


Proyek Rehabilitasi Jembatan Terkesan Asal Jadi, BPKP Diminta Turun TanganPengusaha Nakal Berkeliaran Memburuh Proyek Di Kabupaten DharmasrayaSoal Kasus Lampu Jalan di Maros, Kompolnas Minta Klarifikasi Kepada Kapolri10,8 Miliar Proyek Pembangunan Jembatan Ulim Dikerjakan Asal JadiAPBDes Katimoho Terindikasi DikorupsiBendungan Karalloe Senilai 518 M Tidak Selesai PPK dan Kontraktor Enggan KomentarTangani Sengketa Tanah Damang Tewah Turun Lapangan
Laporan KhususPerantau Asal Samosir Merintis Obyek Wisata di KampungSamosir, Jaya Pos Sejak dicanangkan oleh Presiden Jokowi bahwa Samosir adalah salah satu tempat kunjungan ...


TNI Peduli Atas Penderitaan Seorang Anak BOB Berikan Bantuan Mesin Pengolah Pakan Ikan Kepada Warga Desa KasikanDPRD Muba Sambut Baik Inisiatif Pemkab MubaPemkab Muba Sampaikan Raperda Tentang Pinjaman Daerah Kepada DPRDDinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Depok Gelar Workshop B2SAMemperkenalkan Lebih Dini Budaya Batak Pada Anak-Anak Melalui Natal STM SarohaWaiting List Keberangkatan Jamaah Haji Kabupaten Ciamis Sudah Mencapai 2030