Selasa, 17 Maret 2015 - 07:02:37 WIB
SKP Salah Satu Program Diduga Menjadi Ladang UsahaKategori: Jawa Barat - Dibaca: 337 kali

Baca Juga:Revalina Resmi Dinikahi RendySelvi Kitty Sering Ditawari Jadi SimpananTyson Jagokan PacquiaoDucati Lebih Cepat dari Yamaha dan Honda

Garut, Jaya Pos

SKP (sasaran kerja pegawai) yang memiliki dasar hukum yakni PP No 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, Peraturan Kepala BKN No 1 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 46 tahun 2011.

Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Permendiknas No 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Buku 2 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan tahun 2010.

SKP itu di Kabupaten Garut telah dilaksanakan dan berjalan lancar karena hal tersebut salah satu aturan yang akan berdampak pada tunjangan PNS. Akan tetapi, dengan mental PNS yang tidak siap sering kali mekanisme dijalankan dengan tidak benar sehingga untuk mempermudah semua hambatan tentang penilaian tersebut banyak dilakukan dengan instan dan diduga menjadi sebuah lahan penambahan hasil bagi para penilai yang berkopenten dan memiliki kapasitas untuk mengesahkan penilaian berupa tanda tangan.

Mungkin tidaklah besar jika dilihat dari satuan, akan tetapi akan numpuk dari jumlah yang banyak. Seperti yang terjadi di lingkungan pendidikan di Garut, diduga setiap guru diminta sejumlah ung untuk penandatanganan pengesahan SKP dengan besaran yang pariatif, tidak jauh berbeda selisihnya, berkisaran Rp100 ribu - Rp 250 ribu.

Uang tersebut berdasarkan pemantauan salah seorang pemerhati pendidikan dan kesejahteraan para guru, dari mulai pengeluaran untuk penggantian blangko dengan harga Rp 50 ribu dan tanda tangan para penilai, termasuk pejabat yang berhak untuk mengesahkan SKP dari tiap guru.

Pemotongan tersebut berbagai cara, ada yang melalui bendahara yakni dipotong langsung oleh bendahara yang tertera dalam struk gaji, itu pun atas dasar perintah Kepala UPTD. Diduga akan disetorkan ke berbagai pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan.

Berbagai sumber membenarkan terjadinya pemotongan tersebut, akan tetapi seperti celotehan yang sudah membudaya. Hal sekecil ini tidaklah menjadi suatu permasalahan akan tetapi berdampak buruk pada kualitas kerja PNS, karena dengan adanya setoran berarti diduga akan melemahkan tanggung jawab yang sebenarnya yakni kedisiplinan kerja maupun hal lainya.

Karena dengan pemotongan tersebut, pihak PNS akan mendapat penilaian yang mudah dan instan, “yang penting mengikuti aturan main dengan meengeluarkan uang kopi susu para penandatangan pengesahan”. Hartono


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (66460)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (60952)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52716)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (18423)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16282)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15541)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15263)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14952)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14712)Diduga Mabuk, Tarian Gemulai Siswi SMAN 1 Mojosari Mojokerto Viral (10931)
Bedah JayaposProyek Jl Pelang-Batu Tajam Ketapang Rp 56,4 M Terindikasi Gagal MutuKetapang, Jaya Pos Proyek Peningkatan Jalan Pelang-Batu Tajam yang dilaksanakan oleh PT Marga Mulya senilai ...


Kejari Kabupaten Bandung Setor Uang Pengganti Perkara Tipikor ke Kas NegaraDiduga Lakukan Pungli, Kepala Desa Dan Panitia PTSL Dilaporkan Ke Kejari PandeglangDiduga Belum Kantongi IMB, Pembangunan Tower Pemancar Dari Ratelindo Berjalan MulusPetugas Tahanan Kejari Kabupaten Bandung Amankan Pembesuk Bawa SabuDaud Pasaribu SH, : Fakta Persidangan, Objek Perkara Merupakan Harta Warisan Ibu Sinap Untuk PoniyemDewan Kunjungi Proyek 2.2 Milyar, Pelaksana Tuding Bekas PPK Persulit MerekaMerasa Dirugikan, Afrets Elat Melaporkan Keluarga Tumbel ke Polresta Manado
Laporan KhususKesakralan Gunung Pusuk Buhit Perlu DipertahankanCatatan Aliman Tua Limbong (Wartawan Jaya Pos) Menurut beberapa sumber penelitian, para ilmuwan, setelah ...


DPRD Muba Tanggapi Audiensi Baznas MubaSiap Tanggap Bencana, Kodim 0711 Pemalang Menamam Rumput VertiverPemkab Gumas Gelar Forum Konsultasi Publik Penyempurnaan Rancangan RKPD 2021Kabid Humas Polda Sulsel Silaturrahmi Dengan Wartawan MarosEbid Diana Putra: Kita Akan Wujudkan Masyarakat SejahteraPemkab Sukabumi Kembali Pertahankan Opini WTPBupati Gumas Lantik 12 Pejabat Struktural Kecamatan Manuhing