Selasa, 17 Maret 2015 - 07:21:24 WIB
Call Center PLN Kotabaru Merupakan Kebohongan PublikKategori: Kalimantan Selatan - Dibaca: 1252 kali

Baca Juga:Proyek Irigasi 1,6 Miliar Diduga Berbau Korupsi TerhentiMasyarakat Tionghoa Rayakan Malam Cap Go Meh Bersama Bupati LabuhanbatuKetua DPRD Batang Hari Desak BNK Lakukan Tes UrineSKP Salah Satu Program Diduga Menjadi Ladang Usaha

Kotabaru, Jaya Pos

PT PLN (Persero) wilayah Kalsel & teng Area Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam memberikan pelayan pada masyarakat telah membuka call center 0518-123, semua masyarakat Kabupaten Kotabaru dapat memperoleh informasi hak dan kewajiban calon pelanggan maupun yang sudah menjadi pelanggan PLN.  

Call Center 123 merupakan program PT PLN di seluruh Indonesia untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap pelanggan. Tapi, khusus PT PLN area Kotabaru, call center 123 dinilai hanya sebagai kebohongan publik, pasalnya hampir semua penjelasan di dalam call center tersebut belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat khususnya bagi calon pelanggan/pemasangan baru.  

Bukti nyata diantaranya mas­yarakat yang tinggal di Kecamatan Pulau Laut Utara hampir 2 bulan belum juga mendapatkan penerangan padahal semua kewajiban sudah terpenuhi.

Lebih lagi masyarakat yang tinggal di pedesaan mencapai 8 bulan menunggu belum juga mendapatkan penerangan, seperti yang dialami warga di Desa Teluk Keluning, Tanjung Pelayar dan Desa Tanjung Tengah Kecamatan Pulau Laut Kepulauan dan Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru.

Belum lagi biaya pemasangan baru yang sangat memberatkan mencapai Rp 5 juta sampai Rp 6 juta. Lain lagi yang menimpa warga Teluk Aru Kecamatan Pulau Laut Kepulauan biaya pemasangan baru untuk daya 900 watt mencapai Rp 9 juta.  

Sebagaimana penjelasan call center 0518-123 pihak PT PLN area Kotabaru sedikitpun tidak dapat memenuhinya. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut? Apakah pihak PT PLN area Kotabaru atau pihak instalatir?

Banyaknya program PT PLN area Kotabaru (perusahaan plat merah) yang didukung dari APBN, APBD I maupun APBD II dalam pelaksanaan program tersebut terkesan dikerjakan asal-asalan, jika terjadi masalah selalu lempar tanggung jawab antara kantor wilayah PLN Banjarbaru, PLN area Kotabaru dan instalatir.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, Prodes (Program Pedesaan/Listrik Masuk Desa/Lisdes) yang paling banyak merugikan masyarakat di antaranya yang terjadi di Kecamatan Pamukan Selatan, Pulau Laut Kepulauan, Pulau Laut Tanjung Selayar, Pulau Laut Barat, Kelumpang Tengah dan Kecamatan Pulau Sebuku.

Prolisdes sangat berpeluang terjadinya KKN yang melibatkan kantor wilayah PLN Banjarbaru dalam hal pemasangan baru jaringan kabel, sedangkan insanstalatir keterlibatannya KKN dalam pemasangan instalasi pada rumah masyarakat dengan biaya pemasangan instalasi yang cukup mahal, seperti yang terjadi di Desa Karasian dan Desa Keramputan hampir 2 tahun instalasi terpasang, masyarakat belum menikmati penerangan akibat tidak tersedianya mesin.

Prodes (proyek pedesaan/listrik masuk desa) pada awalnya merupakan usulan PLN area kerja Kotabaru pada kantor wilayah PLN. Banjarbaru.  PT PLN (Persero) wilayah Kalsel & teng Area Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan bersama Waka Polres Kotabaru pada Desember 2012 bertempat di kantor Camat Pulau Laut Barat yang dihadiri 20 kades dari Kecamatan Pulau Laut Barat belum termasuk tokoh masyarakat dari kecamatan Pulau Laut Kepulauan.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan karena adanya rencana PLN ranting Lontar akan memberikan pelayanan penerangan pada masyarakat siang/malam (24 jam).  

Jamaluddin yang hadir pada saat sosialisasi mempertanyakan biaya pemasangan baru terlalu mahal dan sangat memberatkan masyarakat mencapai Rp 4 juta hingga Rp 6 juta untuk daya 450 watt. 

Namun pihak PT PLN Wilayah Kalsel&teng pada saat itu menyampaikan rumusan bahwa biaya pemasangan baru yang harus dibayar ke PLN Rp 750 per-kwh (Rp 750 per-kwh x daya yang akan dipasang) jika ada biaya tambahan itu hanya terkait dengan instalatir.

Hamid sebagai pemegang CV Panca Usaha Bersatu yang ditemui Jamaluddin mengatakan (AKLI) sudah menurunkan biaya pemasangan baru instalasi listrik dari Rp 4 juta atau Rp 6 juta menjadi Rp 3.500.000. Namun fakta yang ditemukan di lapangan perhitungan PLN tersebut sangat tidak sesuai sebagaimana dialami masyarakat Desa Tepian Balai RT 04, dimana untuk daya 900 watt harus membayar Rp 3.700.000 (terpasang pada tanggal 8 Februari 2015) kemungkinan besar masih ada warga di desa lain yang membayar lebih mahal untuk pemasangan listrik baru.  

Mahalnya biaya pemasangan listrik khususnya di Kecamatan Pulau Laut Barat, Pulau Laut Kepulauan dan Kecamatan Tanjung Selayar diduga akibat permainan instalatir.

Lain lagi yang dialami warga Desa Teluk Kemuning, sebagaimana surat kepala desanya tertanggal 11 Juni 2014 yang dialamatkan pada manajer PT PLN cabang Kotabaru,  menindaklanjuti sosialisasi PLN tanggal 19 Desember 2013 yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, bahwa masyarakat diperbolehkan mencari instalatir lain dengan biaya pemasangan instalasi lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat, sebaliknya masyarakat Teluk Kemuning tidak menuntut ganti rugi terhadap tanam tumbuh yang ditebang untuk kepentingan jalur jaringan kabel.

Kepala Desa Teluk Kemuning Dzukfakar yang ditemui, (4/3) di kediamannya mengatakan, awalnya pemasangan jaringan baru melalui instalatir yang ada di Lontar untuk daya 450 VA dan 900 VA berkisar Rp 5 juta sampai Rp 6 juta tentunya masyarakat merasa tidak mampu. Atas dasar sosialisasi tersebut masyarakat yang diperbolehkan untuk mencari sendiri instalatir yang lebih murah dengan melalui instalatir CV Panca tunggal beralamat di Kotabaru.

M Rizlani mengatakan sekarang ini ranting PLN Lontar memilik mesin kapasitas 1 mega watt, daya yang tersisa saat ini untuk pemasangan 450 VA masih bisa terpasang lebih kurang 400 unit rumah masyarakat, masih terjangkau untuk memenuhi kebutuhan warga Desa Teluk Kemuning maupun sekitarnya. BHD   


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59701)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52465)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51552)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15042)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14310)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14134)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13852)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13359)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12427)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9332)
Bedah JayaposPembangunan Infrastruktur di Kabupaten Dharmasraya Disinyalir Ada KongkalikongDharmasraya, Jaya Pos Pembangunan yang sudah selesai maupun yang tengah berjalan di Kabupaten Dharmasraya ...


Eksekusi bergaya premanisme, Hendra Laporkan ACC Finance ke BPSK Bukittinggi Kasus Tanah Kas Desa RancaudikTerkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RAB
Laporan KhususBupati H Ade Sugianto Melantik Direktur Operasional Pd BPR Artha Galunggung Kabupaten TasikmalayaTasikmalaya, Jaya Pos Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto, S. IP melantik Direktur Operasional PD Bank ...


Pemdes Sukaramai Jalin Kerjasama Dengan Praktisi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Tentang PerikaKetua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliPolsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik