Sabtu, 31 Maret 2012 - 07:45:10 WIB
KPK Diminta Periksa Pembebasan Tol CisumdawuKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 836 kali

Baca Juga:Proyek Siluman Muncul Lagi di Desa Air Putih Kec Lubuk Batu JayaBangunan Bermasalah Aman di Kebun Jeruk Jakbar, Denda Masuk Kantong PribadiTimbun Solar 2,1 Ton. Penjual di Ciduk PolisiWarga Rawa Gabus Kelurahan Kapuk Menolak Untuk Digusur

Bandung, Jaya Pos

Pembebasan tanah rencana Jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) diduga dibisniskan sebuah tim yang kerap dijuluki “Pandawa Lima”. Tim yang terdiri dari “orang-orang dekat” Gubernur Jabar itu, diduga menyusup ke dalam PT Jasa Sarana, sebuah pe­ru­sahan daerah yang khu­sus diciptakan untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat. Akibatnya, dalam proses pembebasan tanah baik tahap I maupun pada tahap II, mediator alias calo ketiban rejeki miliaran rupiah.

Atas kondisi ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera mengusut dugaan korupsi pembebasan tanah jalan tol yang direncanakan memiliki panjang  60,1 km itu.

Data dan informasi yang berhasil dihimpun Jaya Pos di lapangan, disebutkan untuk Tahap I dengan luas yang dibebaskan 5,30 hektar dari 36 pemilik dan alokasi total anggaran APBD Provinsi Jabar pada Perusahaan Daerah Jasa Sarana Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 18,55 miliar, pihak mediator dan investor meraup keuntungan sebesar Rp 7,95 miliar. Sedang untuk Tahap II seluas 50 ha dari 362 pemilik dengan total anggaran juga bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2011 sebesar Rp 33 miliar, pihak investor dan mediator meraup keuntungan mencapai Rp 13 miliar.

Tidak hanya itu, pihak Jasa Sarana juga ditengarai telah membengkakkan anggaran yang diduga hanya mata anggaran fiktif seperti biaya koordinasi untuk Tahap I mulai dari Kepala Desa, Camat, Pemkab, P2T Provinsi dengan total biaya yang mencapai angka Rp 1,2 miliar. Sedang untuk Tahap II, lebih fantastis lagi total biaya koordinasi serupa mencapai Rp 7,5 miliar.

Menjawab konfirmasi tertulis Jaya Pos, pihak PT Jasa Sarana melalui surat tertanggal 20 Maret 2012 dengan Nomor Surat: 54.00/HM.00-JS/III/12 tidak mengklarifikasi apa yang didugakan. PT Jasa Sarana menyesalkan munculnya isu dan berita yang tidak benar itu.

Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki 11 anak perusahaan itu menjelaskan bahwa  selama ini senantiasa berpegang teguh pada perundang-undangan yang berlaku dan mengedepankan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.

BUMD yang berkantor di kawasan Dago Atas, kota Bandung itu juga mengaku sejak didirikan pada tahun 2004 secara maksimal memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Jawa Barat melalui cor bisnis di bidang infrastruktur termasuk ruas Tol Cisumdawu, Tol Soroja (Soreang-Pasirkoja), dan ruas Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR).

Khusus untuk pendanaan, PT Jasa Sarana mengaku tidak menggunakan dana APBD maupun APBN. Hal ini tentu saja jelas-jelas tidak sesuai kenyataannya. Bahkan lebih jauh lagi BUMD ini melakukan kebohongan publik dengan mengatakan hingga saat ini belum dilakukan realisasi pembayaran uang ganti rugi untuk ketiga proyek jalan tol tersebut.

Kenyataannya sebaliknya, bahkan untuk Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan terjadi kekisruhan pembayaran sampai-sampai Komnas HAM melayangkan surat kepada Bupati Sumedang meminta klarifikasi rinci tentang pembebasan Tol Cisumdawu.

Sementara, Ketua DPD Generasi Penerus Perintis Kemerdekaan Jawa Barat, R Kurnia MA meminta agar KPK segera turun untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang cukup besar pada Pembebasan tanah rencana Tol Cisumdawu. “Segera usut tuntas indikasi penyimpangan dana APBD Jawa Barat 2011 sebesar Rp 72,5 miliar yang digunakan untuk pembebasan tanah Tol Cisumdawu oleh PT Jasa Sarana.

Dalam hal ini kami atas nama warga masyarakat Jawa Barat meminta KPK segera bertindak atas aspirasi yang kami sampaikan. Apalagi bila dana sebesar itu digunakan untuk kepentingan politik salah satu partai politik tertentu”, ujar Kurnia kepada Jaya Pos, di Balaikota Bandung, pekan lalu.@lf


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59432)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51306)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (36790)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14781)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14082)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13899)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13656)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13083)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10195)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9078)
Bedah JayaposKejati Kalteng Telisik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Kapuas Seberang Senilai Rp 5,8 MPalangka Raya, Jaya Pos Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng), saat ini tengah menelisik ...


APBDes Kedungwonokerto Jadi Ajang Cari Untung ?Tim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudWarga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM BersubsidiSHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruGus Irawan Yang Merekomondasikan, Abdul Karim Yang Kerjakan, Nilai Proyek Tidak Tahu Berapa ?
Laporan KhususDPRD Lahirkan Perda Inisiatif Kepemudaan dan Mengkritisi Kinerja PemkoBukittinggi, Jaya Pos Sidang Paripurna DPRD Kota Bukittinggi yang berlangsung selama tiga hari sejak Rabu ...


Serahkan Bantuan Bagi Korban Kebakaran Pangkal Duri, Fachrori: Jangan Lama-lama Bersedih, Segeralah Pemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutPemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan SumutPatik Dalam Kehidupan Batak Safari Ramadan Wabub Bantaeng Sampaikan Pentingnya Bersilaturrahim