Formikom Desak APH Periksa Pangulu Nagori Parriasan Terkait Raibnya Bantuan Sembako Covid 19 dan Rabat Beton Tanpa Pengerasan Telford

SIMALUNGUN, JAYA POS – Forum Orang Miskin ( Formikom) Sumatera Utara mengharapkan Aparat Penegak Hukum agar memeriksa Pangulu Nagori Parriasan Kecamatan Jorlang Hataran, Simalungun terkait bantuan sembako Covid 19 dan bangunan rabat beton. Hal itu disampaikan Lipen Simanjuntak selaku ketua Formikom kepada Jaya pos, Rabu (22/7/2020).

Dikatakan Lipen, sesuai dengan informasi yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Sosial bahwa bantuan sembako pandemi Covid 19 untuk warga Parriasan sebanyak 40 paket. Hal itu diketahui saat Formikom melakukan aksi demo kekantor tim gugus covid 19 Kabupaten Simalungun.
Namun sebelumnya terang Lipen, Pangulu Nagori ( Kepala Desa) Ronatio Silalahi kepada Formikom mengaku menerima bantuan sembako hanya 6 paket. Dari informasi yang berhasil dihimpun ini telah ditemukan kejanggalan kejanggalan, yakni Ada 34 paket sembako yang raib dan tidak tahu kemana arahnya,katanya.

Selanjutnya, sambung Lipen terkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan rabat beton yang menggunakan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2020 yang menurut mereka tidak sesuai dengan petunjuk teknis. Hal itu dikatakan Lipen karena lokasi bangunan rabat beton belum pernah dilakukan pengerasan atau pembatuan telford. Itu jelas-jelas sudah tidak sesuai tahapan yang berakibat mengurangi kualitas mutu bangunan.

Ironisnya, sambung Lipen, Pangulu Nagori Ronatio Silalahi disebut sebut rangkap jabatan sebagai ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Hal itu juga dibuktikan dengan keberadaan suaminya bermarga Siahaan yang ditemui dilokasi proyek sebagai pengawas proyek.

Situasi itu menurut Lipen sangat janggal dan sudah masuk keranah Nepotisme yang bisa mengarah Kolusi untuk melakukan Korupsi. Dan yang lebih prihatin lagi pihak pengawas sepertinya melakukan pembiaran atas persoalan yang terjadi di nagori Parriasan, terangnya.

Untuk itu kami mengharapkan aparat penegak hukum dan Bupati Simalungun melalui Dinas terkait agar memeriksa pangulu nagori Parriasan. Hal itu sangat perlu demi keterbukaan informasi publik dan tegaknya supremasi hukum, harap ketua Formikom.

Secara terpisah, pangulu nagori Parriasan Ronatio Silalahi saat dikonfirmasi melalui telepon seluler tidak bersedia mengangkat meski terdengar nada panggilan. (ARS)

 165 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *