OLEH: A. Ristanto
Kita apresiasi tindakan KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) mengungkap kasus korupsi yang disangkakan dilakukan Menteri Sosial Juliari P Batubara. Ini menambah jumlah menteri yang ditahan KPK setelah sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo juga diperlihatkan memakai rompi tahanan KPK.
Tumpukan uang bernilai miliaran baik denominasi rupiah maupun mata uang asing, sejumlah arloji dan tas mewah, adalah di antara barang bukti hasil kejahatan yang diperlihatkan Pimpinan KPK saat kompetensi pers. Hal inipun telah mengundang perasaan benci serta jengkel masyarakat.
Bagaimana tidak, di saat sebagian besar rakyat merasaksn kehidupan yang makin sulit, ternyata ada pejabat yang tidak merasa malu membelanjakan uang hasil korupsi untuk bisa menikmati kemewahan pribadi.
Umpatan rakyat semakin tak terbendung, melihat tujuh koper besar berisi uang yang seluruhnya bernilai Rp 14,5 miliar yang disebutkan bukti uang suap untuk pengadaan barang program bantuan sosial (bansos). Wajar jika ada suara publik yang meminta, bagi para pelaku korupsi dana penanggulangan pandemi Covid 19 dihukum mati saja!
Di tengah kuatnya asumsi pada awal kepemimpinan Komjen Firli Bahuri bahwa tidak akan lebih baik dari era Ketua KPK Agus Rahardjo, kini setelah melihat gerakan komisi antirasuah dalam dua pekan terakhir, sungguh di luar ekspektasi umum.
Bagaimana tidak, gebrakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Menteri KKP Edhy Prabowo, Bupati Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah, Wenny Bukarno dan terakhir menteri dan pejabat tinggi Kemensos, yang kita saksikan, langsung memicu semangat publik untuk memberi dukungan terhadap KPK. Sebab kita pun mencatat sejumlah opini yang sebelumnya merasa pesimistis kinerja KPK.
Belum lagi adanya gerakan aksi undur diri sejumlah pegawai yang disebut dipicu pengajuan berhenti mantan juru bicara KPK Febri Diansyah. Semua opini minor itu, kini semua itu seolah langsung tertepis.
KPK pimpinan Firli juga kita lihat bukan lembaga tebang pilih dalam menarget sasaran para koruptor. Untuk itu harus kita support agar lembaga ini tetap menjaga independensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kita tahu para “predator” uang negara dalam menggarong uang negara bergerak secara berjamaah. Bahkan hingga kini masih terasa sulit menghapus stigma korupsi watak birokrasi di negeri ini.
Kita pun perlu sikapi tindakan tegas dan terukur KPK tersebut sesungguhnya sejalan komitmen Presiden Jokowi yang mencanangkan akan menggigit sendiri para koruptor dan antek-anteknya. Namun akan lebih memberi efek positif langsung bagi rakyat, bila presiden segera mengganti menteri yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Bukankah pengangkatan dan pemberhentian para menteri adalah hak prerogatif presiden. Maka seyogyanya tidak perlu menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk mengganti menteri.
Para Menteri yang menjadi tersangka ini di masyarakat sudah tidak memiliki legitimasi moral untuk memimpin bahkan menduduki jabatan publik apapun. Jika mereka langsung diganti oleh presiden, maka tingkat kepercayaan rakyat kepada Pak Jokowi atas komitmennya dalam pemberantasan korupsi akan makin kuat.
Ini momentum penting bagi presiden tanpa harus melihat latar belakang partai menteri bersangkutan yang kebetulan dalam barisan koalisi dan pendukung pemerintah. Kita berpandangan, penggantian segera para menteri yang korup, menjadi bukti komitmen Jokowi-Maaruf Amin menjalankn pemerintahan yang bersih tanpa korupsi! ***
