Oleh: A RISTANTO.
JAKARTA, JAYA POS – Anggota Komisi IX DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ribka Tjiptaning menolak mengikuti program vaksinasi Covid-19. Ia mengisyaratkan masih meragukan keamanan dari vaksin Sinovac tersebut.
Sebagai anggota DPR yang bermitra dengan Kementerian Kesehatan, suara Mbak Ning (62 tahun) demikian dirinya menyebut, terdengar membingungkan dan sulit difahami publik. Mengapa? Di tengah kita fokus mengatasi Pandemi Covid 19, suara minor seperti ini hemat kita, tak perlulah disampaikan di forum rapat kerja DPR dengan Pemerintah.
Vaksinasi atau pemberian vaksin , bagian dari upaya pemerintah menjaga kesehatan dan melindungi rakyat dari paparan virus Corona. Kita pun tahu bahwa dunia sedang menghadapi pandemi Covid 19 yang amat berbahaya. Vaksinasi bagian dari upaya menusia mengatasi serbuan virus tanpa kasat mata itu.
Jika upaya vaksinasi juga dilakukan pemerintah negara lain, kok di Indonesia justru “dihambat” Ribka Tjiptaning. Oleh sebab itu, patut kita duga pernyataan penulis buku “Aku Bangga Jadi Anak PKI” (terbit 2002) ini sebagai kampanye tak mendidik bagi rakyat.
Bisa jadi pernyataan dari salah seorang anggota Fraksi PDI-P ini bagian pengawasan atau kritik wakil rakyat. Namun jika ditelusuri, munculnya kebijakan vaksinasi Vovid 19 ini tentu sudah dibahas pemerintah dengan DPR khususnya Komisi IX. Jadi sebelum presiden memutuskan vaknisasi ini bahkan secara gratis sehingga berimplikasi pengalokasian anggaran cukup besar, tentu Ribka Tjiptaning mengikuti prosesnya.
Nah, setelah anggaran yang sudah “diketok” DPR sesuai kewenangannya, dan pemerintah tinggal melaksanakan, mengapa di awal start justru muncul pernyataan penolakkan vaksinasi berbiaya triliunan rupiah itu. Apa motifnya bersuara menolak mengikuti vaksinasi.
Mengapa bukan saat rapat kerja membahas perencanaan biaya penanggulangan Covid 19 ini disampaikan? Apalagi jika mengingat Ribka Tjiptaning berlatar pendidikan dokter medis, tentu suaranya sedikit banyak akan ditelaah publik.
Kita pun tidak ingin menyampaikan, apa yang disampaikan tersebut bagian dari sensasi seorang wakil rakyat. Hanya tentu amat menyayangkan ada Kader PDI-P justru menolak kebijakan Pemerintah Jokowi yang juga bernaung dalam partai yang sama.
Atau ini bagian strategi partai berlambang Banteng Moncong Putih, dalam upaya bermain politik “dua kaki”. Jadi walaupun pemerintah sudah memutuskan sebuah kebijakan nasional, masih bisa kader partai mengkritisi. Kalau demikian aksinya, apa arti sesungguhnya koalisi partai pendukung pemerintah.
Atau jika motifnya bukan karena alasan tersebut, akankah pimpinan PDI-P memberikan teguran dan sanksi kadernya yang mbalelo terhadap kebijakan pemerintah?
Jika ternyata Ribka Tjiptaning aman-aman saja duduk di kursi Senayan, giliran kita mengingatkan dan menyerukan bahwa Presiden Jokowi melaksanakan program vaksinasi Covid 19 suatu kebijakan yang tepat.
Kita serukan, mari dukung terus upaya pemerintah menjaga kesehatan dan melindungi rakyat dari bahaya serangan virus berbahaya dan mematikan ini! ***
