“ Cengkraman’ Kuku Parpol di Proyek APBD, Bupati Subang Terkait?

Andar Situmorang meminta agar jajaran terkait segera mengusut tuntas dugaan korupsi yang terjadi di Dinas PUPR Kabupaten Subang, apalagi sampai menyebut-nyebut keterlibatan Bupati Subang. Jika terbukti bersalah agar segera dijebloksan ke penjara agar ada efek jera.

SUBANG, JAYA POS – Bupati Subang H Rohimat dise­but-sebut secara tidak langsung terkait dengan dugaan adanya per­mainan (baca: monopoli) paket-paket proyek APBD (Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah) bernilai miliaran rupiah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini, ada dugaan meli­batkan beberapa oknum dari partai politik (parpol) tertentu yang meng­atur ‘cengkraman’ terhadap proyek- proyek infrastruktur, mulai dari pengkondisian anggaran di DPRD hingga ‘pengun­cian’ lelang di Unit Layanan Pelelangan (ULP).

Sumber Jaya Pos men­gungkapkan, kuat dugaan monopoli di Dinas PUPR Ka­bupaten Subang itu adalah ba­gian dari balas jasa atas biaya pilkada.

Seperti diberitakan Jaya Pos pada Edisi 646, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ka­bupaten Subang Drs H Syaw­al MSi mengklarifikasi secara tertulis dan normatif bahwa pelaksanaan pengadaan ba­rang dan jasa dilakukan den­gan proses melalui aplikasi yang diumumkan pada Ren­cana Umum Pengadaan ba­rang dan Jasa melalui portal LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Subang. “Semua melalui web LPSE baik lelang maupun pen­gadaan langsung,” sebut Kadis Syawal.

Drs H Syawal menandas­kan bahwa yang dilakukan oleh dinas yang dia pimp­in telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Dinas PUPR Kabupangan Subang melakukan pengawa­san terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditanya apakah ada teka­nan dari Bupati Subang, dan apakah sudah ada pihak-pihak terkait termasuk penyedia jasa dalam hal ini pejabat-pejabat di Dinas PUPR sudah ada yang diperiksa penyidik, H Syawal tidak menjawabnya.

Informasi yang berhasil dihimpun di lapangan menyebutkan, indikasi KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepo­tisme) di Dinas PUPR Kabu­paten Subang sudah di tangan penyidik.

“Semua sudah ada yang melaporkan secara lengkap, sekarang menunggu waktu saja,” ungkap sumber melalui telepon seluler, (6/1).

LPSE Kabupaten Subang menyatakan secara normatif, LPSE Subang melakukan le­lang secara transparan. “Kita melaksanakan pelelangan se­cara terbuka dan transparan. Kita juga diawasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara. Jadi tidak mungkin ada inter­vensi dari pihak manapun. Saya jelas akan menolak dan mengabaikan bila ada pen­gusaha yang mengaku pun­ya beking,” tandas Rio yang ditemui di kantor LPSE Ka­bupaten Subang, (6/1).

Sementara sumber menye­but bahwa tentu saja LPSE dengan mudah menepis semua tudingan yang diarahkan ter­kait pelelangan. “Mereka ber­main dengan mengunci seperti blacing plan untuk pekerjaan pengecoran jalan dan juga mengunci AMP untuk duku­ngan aspal hotmix. Jadi jelas pengusaha lain yang tidak bisa memenuhi syarat akan rontok dan perusahaan tertentu yang dikehendaki bisa dengan mu­dah memenangkan persaingan lelang,” papar sumber yang merupakan kalangan kontrak­tor, (14/1).

Sementara sumber di Subang menyebut bahwa kongkalikong di pusaran proyek-proyek bersumber APBD sudah sejak lama ter­jadi.

“Pejabat-pejabat di Subang tidak pernah kapok. Berkali-kali KPK menang­kap pejabat di Subang tidak membuat pejabat lebih baik. Ini semua karena biaya poli­tik atau demokrasi itu mahal,” ungkapnya.

Menurutnya, semua prag­matis dan mengambil jalan pintas untuk memperkaya diri dan mengembalikan ongkos politik. “Termasuk adanya ok­num politikus yang mendapat gratifikasi mobil mewah, kan luar biasa. Kalau memang sudah ada yang melaporkan mungkin kita tunggu saja ep­isode selanjutnya,” katanya.

“Saya berharap Kabu­paten Subang ini bisa lebih maju dan jauh dari korupsi. Mental kita harus siap untuk bersih-bersih. Sebentar lagi pelabuhan samudra terbesar akan segera diresmikan di Patimban, Subang. Dampak terhadap ekonomi Kabupaten Subang dan daerah sekitarnya akan sangat luar biasa,” papar sumber berharap.

Bupati Subang H Rohimat hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. Beberapa nomor ponsel bu­pati yang dihubungi, (14/1) sedang tidak aktif, padahal nama bupati disebut secara tidak langsung diduga terkait dengan paket-paket proyek di Dinas PUPR.

Kepala Bagian Unit Layanan Pelelangan Iwan Kurniawan tidak menang­gapi pesan WhatsApp dari Jaya Pos. Politisi dari partai tertentu yang diduga men­erima hadiah sebuah mobil Mitsubishi Pajero berinisial HP dihubungi melalui pesan WhatsApp maupun telepon, (14/1), juga tidak merespon.

Sedangkan pengusaha konstruksi HL yang dihubu­ngi melalui telepon, (19/1), tersambung tapi mengaku kurang jelas suara telepon dan mematikannya. Melalui pesan WhatsApp, Jaya Pos kembali menghubunginya, tapi HL tak menjawab pesan WhaatsApp.

Terpisah, Direktur Ek­sekutif Government Againts Corruption and Discrimina­tion (GACD) Andar Situmo­rang SH MH menyebut, bukan rahasia umum lagi proyek-proyek pemerintah kerap di­jadikan bahan bancakan oleh oknum-oknum pejabat daerah untuk meraup keuntungan, tegasnya Jumat, (21/1/2022) saat diminta tanggapannya.

Untuk memuluskan niat bejadnya, tegas Andar, para oknum pejabat ini ‘main mata’ dengan para kontrak­tor yang memang diyakini dapat dikondisikan. “Seper­tinya budaya korup di negeri ini susah untuk dihilangkan. Jabatan merupakan ‘jalan’ mulus bagi oknum pejabat un­tuk melakukan korupsi. Iya, mereka kongkalikong dengan para kontraktor untuk meng­gerogoti uang negera melalui proyek-proyek besar milik pe­merintah,” celotehnya.

Apalagi erat kaitannya dengan legislatif, tentu saja sebuah pemandangan dalam istilah ‘setali tiga uang’ (ek­sektuf, legislatif dan pengusa­ha/kontraktor) yang berkutak dalam proyek pemerintah. “Tidak heran, jika ada oknum legislatif yang mengatasnam­akan sebuah parpol, meminta proyek ke eksekutif, ya ka­rena memang ada semacam balas jasa saat pemenangan dalam pilkada sebelumnya,” sebutnya berasumsi.

Kendati demikian, Andar yang juga merupakan penga­cara yang dalam setiap berko­mentar ceplas-ceplos, memin­ta jajaran terkait, agar segera mengusut tuntas dugaan ko­rupsi yang terjadi di Dinas PUPR Kab Subang, apalagi sampai menyebut-nyebut keterlibatan Bupati Subang. “Harus ditindak tegas mere­ka-mereka ini. Jika terbukti agar segera dijebloksan ke penjara hingga ada efek jera,” tandasnya. (@lf)