BANDUNG, JAYA POS – Besarnya Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan yang digelontorkan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ke Provinsi Jawa Barat, diduga diperebutkan banyak pihak. Menarik untuk ditelusur, adanya “Tim Pakuan” yang disebut juga memonopoli proyek pengadaan bernilai puluhan miliyar rupiah. Benarkah diambang pintu tahun politik ini, “bermain” proyek adalah suatu kelaziman dalam mengisi pundi-pundi ?
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Yesa Sarwedi kepada JAYA POS, di ruang kerjanya (20/5) mengklarifikasi informasi miring tersebut. Dikatakannya, memang ada yang mengaku “orang“gubernur” yang datang kepada saya, tapi saya selalu tanyakan ke pak Kadis kalau pak Kadis mengatakan bukan orang gubernur, saya tidak layani. “Banyak yang mengaku orangnya gubernur itu. Tapi saya selalu tanyakan pak Kadis. Pak Kadis katakan bukan orang gubernur saya akan tolak dan tidak melayaninya”, ujar Yesa.
Yesa juga membantah adik iparnya mengerjakan proyek-proyek bersumber dari Dana Bantuan Gubernur Jabar. “Hari itu memang adik ipar saya. Saya melarangnya untuk mengerjakan pekerjaan Disdik. Memang benar dulu dia sudah mendapatkan SK kepegawaian sebagai ASN tapi dia menolak”, kilahnya.
Mengenai adanya pengusaha bidang computer yang menemui Pejabat Pembuat Komitmen, Dede Rudi sebelum Lebaran Idul Fitri di Disdik Jabar, Yesa tak menepisnya. Menurut Yesa wajar bila Dede Rudi banyak dicari-cari pengusaha. “Wajar Dede Rudi dicari-cari pengusaha. Pengadaan DAK itu menggunakan E-Katalog”, kata Yesa.
Hasil pemantauan JAYA POS saat itu, pengusaha komputer berinisial ED diinformasikan mau menemui Dede Rudi yang saat dia turun dari kendaraan mau ke ruangan Dede Rudi (lantai 2), Dede Rudi masih belum turun dari kendaraannya yang masih di tempat parkir yang sama di kantor Disdik Jabar. Diduga kedatangan pengusaha tersebut untuk “meng-koordinasikan” paket pengadaan komputer/laptop – Perangkat Wireless Router – Perangkat Proyektor – Perangkat Konektor Type C ke HDMI dan VGA salah satu paket proyek pengadaan Dana Alokasi Khusus APBN Tahun Anggaran 2022 untuk TIK dan Media Pendidikan, bernilai Rp. 32 miliar.
Sementara Yesa tidak mengklarifikasi tentang kegiatan Pengembangan dan Penguatan Sekolah Berbasis Digital Smart School senilai Rp. 50 milyar, dan Pengadaan Jenjang SMA senilai Rp. 71 miliyar. Kegiatan ini justru saat dia masih sebagai Kepala Bidang SMA Disdik Jabar.
Kadisdik Jabar, Dedi Sopandi pun juga tidak mengklarifikasi surat konfirmasi JAYA POS tentang adanya 2 paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pengusaha berinisial AR dikerjakan secara ijon.
Sumber JAYA POS mengatakan, bila informasi “Tim Pakuan” itu dimaksud adalah Tim Gubernur Ridwan Kamil dan gubernur tidak mengetahuinya tentu sangat berpotensi merusak nama baik Gubernur. “Itu sangat berpotensi merusak nama baik gubernur sekaligus mengganggu kondusifitas jabatannya. Kalau itu yang terjadi tentu saja kita bisa mencurigai orang-orang politiklah yang selalu membuat keruh. Tapi bila dianalisa gubernur menempatkan pejabat sesuai seleranya, misalnya setidaknya ada 6 orang pejabat eselon 2 di Pemprov Jabar adalah orang luar lingkungan pemprov Jabar, termasuk Kadisdik Jabar Dedi Sopandi yang tadinya pernah jadi anak buahnya saat jadi walikota Bandung. Paling jauh pejabat yang dari Banjarmasin sekarang juga di Gedung Sate”, ungkapnya.
Informasi yang dihimpun JAYA POS di lapangan mengatakan Kadis Jabar Dedi Sopandi yang mantan Ketua Paguyuban Camat Kota Bandung itu kini mulai mencontoh Ridwan Kamil dengan menarik 2 pejabat lulusan STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri). Kedua pejabat tersebut mengisi posisi eselon 3 di Disdik Jabar.
Seperti diketahui, Provinsi Jawa Barat mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2022 sebesar Rp. 442 Miliar. Untuk SMA sebesar Rp. 222 Miliar dan SMK sebesar Rp. 220 Miliar. Pengadaan barang dengan angka yang fantastis melalui E Katalog diduga akan menjadi bancakan banyak kepentingan di Dinas beranggaran gemuk tersebut.@lf
