Scroll untuk baca artikel
Nusantara

Gelar Rapat Paripurna Jawaban Bupati Terhadap Pandangan Fraksi Fraksi DPRD Dharmasraya

101
×

Gelar Rapat Paripurna Jawaban Bupati Terhadap Pandangan Fraksi Fraksi DPRD Dharmasraya

Sebarkan artikel ini

DHARMASRAYA JAYA POS – Setelah beberapa tahapan rapat yang telah dilalui dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022. Melalui Rapat Paripurna Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dihadapan forum rapat di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Rabu (17/05/2023).

Sebelumnya, Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya Pariyanto,S.H serta didampingi oleh Wakil Ketua Ade Sudarman,S.Pd. Dalam penyampaian jawaban bupati, Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan, bahwa pendapat saran dan pertanyaan yang disampaikan oleh fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya.

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

Sementara dari beberapa point jawaban bupati terkait pandangan umum fraksi DPRD diantaranya perihal tata kelola keuangan daerah yang perlu dilakukan secara maksimal, inovatif dan kreatif untuk memgembangkan potensi daerah serta meningkatkan kemandirian keuangan sehingga pembangunan yang direncanakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Dalam hal ini Sutan Riska Tuanku Kerajaan menjelaskan bahwa dalam penyusunan anggaran telah ditetapkan rencana strategis daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Dalam menyusun perencanaan tersebut dilengkapi dengan indikator program kegiatan baik pendanaan, hasil, manfaat, tempat pelaksanaan serta waktu pelaksanaan pekerjaan.

Selain itu pendapat Bupati terkait pendapat hibah dari sekian banyak perusahaan perkebunan yang belum merealisasikan hibahnya pada tahun 2022. Dalam hal ini dijelaskan pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi dan pendekatan terkait hibah kepada perusahaan yang ada di Dharmasraya.

Dari kegiatan tersebut telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan beberapa perusahaan, namun terdapat sebagian perusahaan yang belum bersedia menandatangani NPHD karena anggaran hibah tidak dianggarkan oleh perusahaan, sebab bersifat sukarela dan Pemerintah daerah tidak ada kekuatan hukum untuk menagih dan memaksa perusahaan untuk melaksanakan penyetoran ke kas Daerah.

Berikutnya terkait infrastruktur jalan yang rusak, Bupati Dharmasraya menjelaskan bahwa pemerintah daerah melalui dinas terkait telah berkoordinasi untuk usulan rencana pembangunan, pemeliharaan baik jalan nasional maupun jalan provinsi. Sedangkan jalan kabupaten, pemerintahan daerah tetap berupaya memperbaiki dan melakukan pemeliharaan jalan dan jembatan berdasarkan skala prioritas, jelasnya. (BsC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *