Scroll untuk baca artikel
BeritaHeadline

Diskusi Publik di Kabupaten Dharmasraya Membahas Dua Raperda Inisiatif DPRD

25
×

Diskusi Publik di Kabupaten Dharmasraya Membahas Dua Raperda Inisiatif DPRD

Sebarkan artikel ini

DHARMASRAYA, JAYA POS -DPRD Kabupaten Dharmasraya menggelar diskusi publik yang dipimpin oleh Ketua Bapemperda Sumatera Barat, Defrino Anwar S. H, M. Pd. Diskusi ini bertujuan untuk membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah ditandatangani kerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Kantor Wilayah Sumatera Barat pada 22 Januari 2024 lalu. Giat tersebut dilangsungkan di ruang rapat gedung DPRD Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Senin 12 Februari 2024.

Ranperda yang dibahas dalam diskusi ini adalah mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta penanggulangan kemiskinan. Kedua Ranperda ini menjadi perhatian khusus karena mengangkat permasalahan yang sering terjadi di tengah masyarakat Dharmasraya, namun belum memiliki payung hukum yang memadai dalam penanganannya.

Advertisement
scroll kebawah untuk lihat konten

Kehadiran tokoh masyarakat, terutama petani yang tergabung dalam kelompok tani swadaya, serta tamu undangan lainnya memberikan banyak masukan dan saran yang berharga terkait dengan Naskah Akademik (NA) dari kedua Ranperda tersebut. Hal ini menunjukkan keseriusan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan peraturan daerah yang akan memengaruhi kehidupan mereka.

Ketua Bapemperda Sumbar Defrino Anwar, S.H,M.Pd menjelaskan bahwa Ranperda yang dibuat merupakan bentuk payung hukum yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mewujudkan kedaulatan petani, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

Apresiasi juga diberikan kepada DPRD Kabupaten Dharmasraya atas inisiatifnya dalam membentuk Raperda yang dianggap penting dan strategis, dan ini menjadi contoh bagi Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat. Diskusi ini merupakan langkah positif dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan yang akan berdampak langsung pada kehidupan mereka, tuturnya. (BsC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *