PESISIR SELATAN, JAYA POS – Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Pesisir Selatan, Mawardi Roska, S.IP., menekankan pentingnya tinjauan kasus stunting oleh tim pakar yang berkompeten dalam upaya percepatan penurunan stunting. Pernyataan ini disampaikan saat acara Diseminasi Audit Stunting Tahun 2024 yang berlangsung di Studio Mini Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat pada Kamis, 20 Juni 2024.
“Tim pakar ini melibatkan dokter obgyn, ahli gizi, dokter anak, dan psikolog yang mampu memberikan masukan serta tindakan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor,” jelas Mawardi Roska.
Mawardi optimis bahwa upaya penurunan stunting dapat dilaksanakan secara inklusif mulai dari tingkat kabupaten hingga nagari di Kabupaten Pesisir Selatan. Sejak 2022, komitmen ini telah diwujudkan dengan audit stunting pada 32 sampel yang mencakup calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca bersalin, baduta, dan balita berisiko stunting. Hasil audit tersebut telah mendapat intervensi sesuai rekomendasi.
“Intervensi yang telah dilakukan meliputi kebijakan pembangunan jamban sehat, penyambungan sarana air bersih, pengurusan PBI, pemberian BLT, pemberian PMT, rujukan ke RSUD, serta bimbingan menuju keluarga sakinah,” tambahnya.
Mawardi berharap melalui kegiatan diseminasi ini, TPPS dapat memperkuat strategi intervensi dari hulu dengan fokus pada pencegahan lahirnya anak stunting. Ia juga menyoroti pentingnya mengoptimalkan peran tim pendamping keluarga yang sudah terbentuk sebanyak 322 tim se-Kabupaten Pesisir Selatan.
“Melalui diseminasi audit kasus ini, kita bisa memetakan penanganan stunting dengan lebih baik,” tutup Mawardi Roska.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan TP PKK, perwakilan perangkat daerah, camat, tim pakar audit stunting, kepala KUA, kepala puskesmas, wali nagari, rumah sakit, dan anggota TPPS.
Salah satu tim pakar audit stunting, dr. Risnelly Syahdeni, Sp.A., menekankan pentingnya edukasi dan pendampingan kepada masyarakat mengenai kebutuhan gizi. “Tugas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab TPPS, tetapi juga semua pihak yang telah mendapatkan informasi tersebut,” ujar dr. Risnelly.(BsC)
