HAMPARAN PERAK, JAYA POS – Rapat ketahanan pangan di Aula Koramil 12 Hamparan perak,Rabu (5/2/2025) yang dipimpin oleh Kapten infanteri Sugiono berubah menjadi ajang pembongkaran skandal pupuk subsidi yang mencekik petani. Dugaan permainan harga dan penyalahgunaan wewenang mencuat, membuat para pejabat terkait tak bisa berkutik.
Para kepala desa dari Kecamatan Hamparan Perak dan Labuhan Deli hadir bersama petani serta perwakilan distribusi pupuk. Namun, distributor PT Abadi dan KUPT Hamparan Perak justru tidak hadir, menambah kecurigaan ada nya permainan gelap dalam distribusi pupuk subsidi.
Harga Pupuk Subsidi Melambung, Siapa bermain?
Kepala Desa Palu Kurau mengungkap fakta mengejutkan: Harga subsidi yang seharus nya Rp: 112.000 > Rp: 115.000 per sak, justru membengkak menjadi Rp: 145.000 > Rp: 115.000 per sak di kios. Ketika ditanya apakah kenaikan ini sah, perwakilan KUPT Labuhan Deli yang hadir, pak Tompul, hanya bisa gugup dan wajahnya pucat.
Kami tanya langsung ke distributor, mereka bilang harga dari mereka hanya Rp:112.000. tapi kenapa sampai ke kios harga nya bisa Rp: 145.000 bahkan Rp:150.000 ? ini ada permainan besar! “tegas kepala Desa Palu Kurau.
RDKK bermasalah, Pupuk Disalurkan ke orang yang sudah mati?
Lebih parah lagi, data RDKK yang seharus nya memastikan petani aktif mendapatkan pupuk subsidi ternyata berantakan. Kepala Desa Kota Rantang mengungkap banyak nama dalam daftar RDKK yang sudah meninggal atau tidak lagi tinggal di desa, tetapi tetap mendapatkan jatah pupuk subsidi. Sementara petani yang benar-benar membutuhkan justru tak kebagian!
“Kami minta RDKK didata ulang! Yang mati dapat pupuk, yang hidup menjerit! “Seru kepala Desa Kota Rantang.
KUPT Hamparan Perak Diduga Halangi Petani Ambil Pupuk
Keluhan lain datang dari rakyat Palu Kurau yang tidak bisa mengambil pupuk subsidi karena Kepala KUPT Hamparan Perak tidak mau menandatangi surat pengambilan pupuk untuk kios di desa. Akibatnya, petani gagal memupuk padi mereka, mengancam ketahanan pangan di wilayah ini.
“Kami ini rakyat kecil, kenapa dipersulit? Pak Menteri pertanian, tolong turun langsung ke Hamparan Perak dan Labuhan Deli! Kami butuh keadilan!” teriak salah satu petani yang hadir dalam rapat.
Dimana Penegak Hukum? siapa yang melindungi Mafia Pupuk?
Kasus ini bukan hanya sekadar keluhan petani, tetapi bukti nyata adanya dugaan mafia pupuk yang bermain di balik layar.Harga yg melambung, data RDKK yang kacau, hingga pejabat yang menghambat distribusi pupuk menunjuk kan ada permainan kotor yang harus segera diusut!
Petani menuntut agar Kementerian Pertanian, Kepolisian, dan Kejaksaan turun tangan mengusut skandal ini. Jika dibiarkan, bukan hanya petani yang rugi, tetapi juga ketahanan pangan nasional yang terancam
JAYA POS akan terus mengawal kasus ini hingga keadilan di tegak kan!(HORAS LIMBONG)
